Headline
Pansus belum pastikan potensi pemakzulan bupati.
PENELITI Utama Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Firman Noor menilai jumlah kementerian gemuk dan nomenklatur yang disebut-sebut lebih banyak di kabinet Prabowo-Gibran bisa berdampak pada lambatnya pemerintah mencapai target pada awal pemerintahan.
"Nomenklatur dan kementerian baru akan jadi problematik karena kebaruannya, juga pada politis kalau tidak dipegang sama orang profesional. Jangankan oleh politisi ada beberapa kementerian di era Jokowi tidak terlalu baik malah diganti politisi. Maka harus hati-hati karena ini kompensasi politik jika itu terjadi bukan tidak mungkin akan tertatih-tatih," kata dia saat dihubungi Sabtu (14/9/2024).
Namun hal ini tidak bisa dipukul rata sebab banyak kementerian yang sudah eksis dan sistem yang sudah terbangun dengan baik.
Baca juga : Jokowi: RAPBN 2025 harus Akomodasi Semua Program Pemerintahan Prabowo Subianto
"Saya kira tidak bisa dipukul rata (tidak semua kementerian)ada kementerian yang sudah eksis yang menterinya cenderung bisa langsung running seperti kementerian luar negeri dan dalam negeri sudah terbangun dengan baik," jelasnya.
Upaya untuk pemerintahan Prabowo-Gibran langsung bisa bekerja terlihat dari beberapa sosok menteri yang sudah ditunjuk untuk segera bekerja. Hal tersebut selain bagian dari prestise juga melihat kondisi yang tidak baik pada era pemerintah sekarang.
"Itu bagian prestise karena babak belur di era Jokowi. Mareka tidak mau dianggap biasa-biasa saja dan 2029 anything good happen di usia Prabowo yang sudah 70 tahun lebih," ucapnya.
Firman menilai Prabowo sebagai sosok yang tidak bisa disetir.
"Prabowo karakter yang tidak mudah disetir dia punya cara pandang sendiri dan dia mantan militer dia biasa leading orang. Dia juga pasti pantau dan masukan dari berbagai kalangan soal menteri yang tidak on target. Jadi politik kompensasi ini tidak lantas menguncinya," tukasnya. (Sru/P-3)
Prabowo juga menyambut dengan senyuman dan sempat mengepalkan tangan.
Istana telah siap menyelenggarakan Upacara HUT ke-80 RI. Peringatan hari kemerdekaan itu diharapkan menjadi momentum mengenang jasa pahlawan.
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani menegaskan Presiden Joko Widodo akan menghadiri Sidang Tahunan MPR serta sidang gabungan DPR dan DPD tahun 2025
Undangan peringatan HUT Ke-80 Kemerdekaan RI untuk para mantan Presiden RI sedang dalam proses finalisasi,
Presiden Ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri, dan Presiden Ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), belum mengonfirmasi kehadiran mereka dalam Sidang Tahunan MPR
KPK menilai pembagian kuota haji tambahan tahun 2024 menyimpang dari tujuan awal Joko Widodo selaku Presiden RI saat itu yang meminta kuota ekstra kepada Pemerintah Arab Saudi.
Simulasi tersebut, kata dia, dilakukan dalam merespons dinamika dan masukan yang terus berkembang, serta memperhatikan sejumlah kondisi.
Lucius Karus mengatakan bertambahnya Komisi di DPR RI akan berdampak pada penambahan dan pembengkakan anggaran.
Menurut Cak Imin, penambahan komisi di DPR perlu penguatan dengan merevisi Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3).
Wacana penambahan komisi di DPR bergulir imbas rencana pemekaran kementerian di pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Bertambahnya jumlah kementerian di pemerintah Prabowo Subianto cerminkan pembagian kekuasaan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved