Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
WAKIL Ketua DPR Lodewijk Freidrich Paulus mengatakan wacana penambahan komisi di DPR bergulir imbas rencana pemekaran kementerian di pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Saat ini terdapat 11 komisi di DPR.
"Itu baru bergulir sebagai wacana. Kenapa? Karena nanti ada satu, katakan komisi yang beban tugasnya terlalu berat. Contoh yang sekarang beban tugas yang berat itu adalah di Komisi IV. Cukup banyak. Belum lagi ada penambahan badan lembaga," kata Lodewijk di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dikutip Selasa (24/9/2024).
Politikus Partai Golkar itu mengatakan perlu melihat kementerian baru yang dibentuk sehingga akan terlihat hubungan mitra kerja yang pas dengan komisi di DPR.
Baca juga : Puan Ingatkan Anggota DPR Terpilih untuk Sejahterakan Rakyat
"Nah ini juga waktu kementerian sudah terbentuk pasti akan dilihat hubungan kerja antara kementerian ini ke mana arahnya," ujar Lodewijk.
Sebelumnya, Ketua DPR Puan Maharani menanggapi ihwal rencana penambahan kementerian di era pemerintahan Prabowo Subianto. Menurut Puan, penambahan komisi di DPR imbas bertambahnya kementerian.
"Dengan adanya rencana penambahan kementerian, tentu saja kemungkiman artinya akan ada penambahan komisi di DPR RI," ucao Puan di Hotel Shangri-La Jakarta, Sabtu (21/9/2024) lalu. (Fah/P-3)
Pemerintah dan DPR sepakat merevisi UU tentang Kementerian Negara. Kesepakatan itu meliputi perubahan Pasal 15 yang mengatur batasan jumlah kementerian.
Menteri ESDM itu menekankan terpenting tugas, pokok, dan fungsi (tupoksi) diatur jelas.
Bertambahnya jumlah kementerian di pemerintah Prabowo Subianto cerminkan pembagian kekuasaan
Jumlah kementerian dan nomenklatur yang disebut-sebut lebih banyak di kabinet Prabowo-Gibran bisa berdampak pada lambatnya pemerintah mencapai target pada awal pemerintahan
Menurut Cak Imin, penambahan komisi di DPR perlu penguatan dengan merevisi Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3).
Kunjungan kerja untuk mengecek persiapan dan kesiapan pelaksanaan atau penyelenggaraan Pemilu 2024.
Upaya ini berpotensi mewujudkan terciptanya iklim sepak bola di Indonesia yang baik sekaligus bersih dari para mafia sepak bola.
Usulan-usulan tersebut juga telah dibahas juga secara khusus oleh komite yang dibentuk dan didiskusikan pada Rapat Kerja Nasional Peradi Bali pada 10-12 Juni lalu.
Sejauh ini ada 538 WNI di Sudan yang dievakuasi dari Khartoum, ibukota Sudan, dan akan diberangkatkan ke Jeddah.
Dalam sejarah rekrutmen ASN, hal itu belum pernah terjadi.
Pemda perlu benar-benar mengkaji risiko pembukaan sekolah dengan melihat data penyebaran covid-19 dan tingkat dukungan sistem kesehatan publik serta memastikan protokol kesehatan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved