Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA DPR Puan Maharani mengingatkan agar wakil rakyat yang terpilih periode 2024-2029 fokus mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Perjuangan dan perebutan kursi wakil rakyat disebut Puan tidak mudah karena ia pernah merasakan sendiri perjuangan itu.
"Bapak Ibu anggota DPR RI dan DPD RI telah terpilih melalui suatu perjuangan dalam Pemilu 2024 untuk dapat mewakili rakyat. Suatu perjuangan yang tidak ringan. Suatu perjuangan yang indah dikenang bagi mereka yang berhasil, menjadi hal yang sulit bagi yang belum berhasil, sulit makan, sulit tidur, bahkan masih ada yang sulit bangkit kembali," ungkapnya.
Puan menyebut jabatan yang diemban sebagai wakil rakyat harus digunakan untuk menjalankan kedaulatan rakyat. Ini karena para anggota DPR dan DPD dipilih melalui proses pemilu dari suara rakyat yang telah percaya.
Baca juga : Lemhanas Bakal Gembleng Legislator dan Senator Terpilih sebelum Dilantik
"Melalui Pemilu, rakyat telah memercayakan kepada kita, anggota DPR RI dan DPD RI terpilih, untuk menjalankan kedaulatan rakyat, suatu kekuasaan yang digunakan untuk mengatur bangsa dan negara, sehingga dapat memberikan rakyat hidup sejahtera," tuturnya.
Puan menjelaskan bahwa dalam konstitusi, DPR dan DPD merupakan penyelenggara kedaulatan rakyat dengan fungsi dan tugasnya masing-masing. DPR memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan serta melakukan diplomasi parlemen.
Sedangkan DPD memiliki fungsi pengawalan atas hal-hal yang berkaitan dengan daerah yaitu pengusulan RUU, ikut membahas RUU, serta pengawasan atas pelaksanaan undang-undang yang berkaitan dengan daerah.
"Melalui fungsi dan tugas tersebut, DPR dan DPD ikut mengawal jalannya pemerintahan dalam menyelenggarakan pembangunan nasional sehingga tercapai kesejahteraan rakyat, kemajuan di segala bidang, dan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia," ungkapnya.
Puan hadir dan menjadi pembina upacara Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan bagi Anggota DPR dan DPD terpilih yang diselenggarakan oleh KPU RI dan Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas) di Hotel Shangrila, Jakarta, Sabtu (21/9). Kegiatan ini diikuti oleh Anggota DPR RI dan DPD RI terpilih periode 2024-2029. (Z-2)
Upacara Hari Kesaktian Pancasila digelar di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta, Rabu (1/10).
Dalam surat DPR dengan perihal Seruan Mendesak untuk Tindakan Segera Guna Mengakhiri Bencana Kemanusiaan di Jalur Gaza mencakup enam poin desakan ke PBB.
Puan diundang pemimpin tertinggi Gereja Katolik sedunia sekaligus Kepala Negara Vatikan, Paus Fransiskus, untuk menghadiri World Leaders Summit on Children's Rights.
apakah Satryo perlu dievaluasi dan dicopot dari jabatannya, Puan enggan berkomentar. Ia mengatakan Presiden Prabowo Subianto memiliki hak untuk mengevaluasi menterinya di kabinet.
Ketua DPP PDIP itu memberi contoh nilai kebersamaan antarumat beragama sering kali terlihat pada momen seperti saat perayaan Natal. Menurut Puan, hal tersebut menjadi bagian dari toleransi.
Tim ini di bawah koordinasi Sufmi Dasco Ahmad yang merupakan Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam).
Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini mendesak pemerintah segera mengevakuasi WNI kru kapal yang terkatung hampir setahun di lepas pantai Afrika tanpa kepastian upah dan nasib.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti penghapusan 11 juta peserta PBI BPJS dan meminta penonaktifan tidak mendadak serta disertai sosialisasi.
DPR RI memastikan layanan kesehatan peserta PBI BPJS tetap berjalan selama 3 bulan ke depan meski ada penonaktifan, dengan iuran ditanggung pemerintah.
Anggota Komisi VII DPR RI Samuel Wattimena menyoroti belum optimalnya penyerapan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.
Abdullah juga mengaitkan temuan ini dengan aksi KPK sebelumnya yang menjaring pegawai Bea Cukai di Jakarta dan Lampung terkait kasus dugaan korupsi importasi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved