Headline
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta menegaskan hingga saat ini belum ada penetapan calon kepala daerah di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di daerah ini sehingga belum ada aktifitas kampanye politik oleh peserta kontestasi.
“Saat ini belum ada calon, kita tunggu penetapan nanti,” kata Ketua KPU DKI Jakarta Wahyu Dinata saat ditanya wartawan terkait aktifitas sosialisasi oleh pasangan calon di Jakarta, hari ini.
Ia mengatakan terkait dengan adanya baliho pasangan calon (paslon) atau calon yang menggelar sosialisasi kepada masyarakat dengan berkunjung, itu teknisnya dapat ditanyakan langsung ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Baca juga : PKB: Jangan Anggap Enteng Pramono-Rano Karno
“Apakah itu pelanggaran pemilu, tentu itu kewenangan kawan-kawan Bawaslu,” kata dia.
Ia mengatakan KPU Jakarta akan melakukan penetapan paslon atau calon kepala daerah di Pilgub DKI Jakarta pada Minggu 22 September 2024 dan besoknya pada Senin (23/9) akan dilakukan penetapan nomor urut calon kepala daerah.
“Kami akan melakukan pengundian nomor urut dan kami undang rekan-rekan wartawan nantinya,” kata dia.
Baca juga : Pengamat Ragukan Strategi PDIP Calonkan Pramon-Rano di Pilkada Jakarta
Sebelumnya, sejumlah pasangan calon telah melakukan pemeriksaan kesehatan di RSUD Tarakan Jakarta dan dinyatakan lolos oleh KPU DKI Jakarta.
Sejumlah calon juga mulai turun ke masyarakat melakukan sosialisasi baik secara langsung maupun melalui iklan seperti alat peraga baliho, poster atau spanduk.
Seperti Rano Karno mendatangi kediaman warga di Jalan Kamboja Kampung Karang Tengah RT 08/08, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan yang dulu sering terdampak banjir pada Senin.
Sementara itu Ridwan Kamil menyambangi kantor Tim Kampanye Nasional Pemilih Muda (TKN-Fanta), Menteng, Jakarta Pusat.
Sebelumnya pada Minggu (1/9) pasangan calon Pramono Anung bersama Rano Karno tak sengaja bertemu dengan Anies Baswedan di hari bebas kendaraan bermotor (HBKB/car free day/CFD) serta bertemu dengan masyarakat yang ada di lokasi setempat.(Ant/P-2)
Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menerima pengajuan gugatan hasil pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024 setelah rampung menyidangkan dua gelombang gugatan hasil PSU
Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan sengketa hasil pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Kota Banjarbaru
KETUA Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengumpulkan kader partainya yang terpilih sebagai kepala daerah pada kontestasi Pilkada 2024
DAFTAR Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Ulang di Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung, bertambah 4.965 orang.
DUA daerah di Provinsi Bangka Belitung (Babel) akan melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Ulang pada 27 Agustus 2025 mendatang.
MAHKAMAH Konstitusi (MK) memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menggelar pemungutan suara ulang (PSU) ulang Pilkada 2024 di Kabupaten Barito Utara
Keputusan MK terkait PHPU kepala daerah pasca-PSU semestinya bisa memberikan kepastian hukum dan terwujudnya ketertiban di daerah.
Ketua KPU Mochammad Afifuddin mengusulkan agar ke depannya anggaran penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
DIREKTUR DEEP Indonesia, Neni Nur Hayati menilai Bawaslu tidak serius dalam menangani proses penanganan politik uang saat PSU Pilkada Barito Utara
Kejadian di Barito Utara menunjukkan adanya permasalahan mendasar terkait pencegahan dan penegakan hukum atas pelanggaran politik uang saat pilkada.
Putusan MK menekankan ketidakmampuan Bawaslu Kalimantan Tengah untuk menggunakan kewenangannya secara optimal dan kontekstual.
Refleksi ini penting untuk menyusun regulasi yang adaptif, inklusif, dan sesuai dengan dinamika sosial-politik masyarakat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved