Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas berharap muktamar Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) selain yang digelar di Bali sebaiknya disikapi sebagai perbedaan pandangan.
“Soal Muktamar di Bali kan sudah selesai dan saya kira tidak ada tandingan kok, saya kira loh ya tapi kalau ada Muktamar lagi ya mungkin aja, dan itu boleh dalam mekanisme politik boleh aja, saya nggak tahu. Tapi saya nggak menginisiasi,” terang Gus Yaqut, di Gedung DPR RI, Jakarta, hari ini.
“Enggak ada tandingan. Menurut saya tidak ada Muktamar tandingan. Apa yang disampaikan yang disampaikan penggagas yang harusnya 2-3 September mereka bilang itu adalah muktamar yang sebenarnya kan versinya begitu bukan tandingan,” ujarnya.
Baca juga : Gus Yaqut Tunggu Surat Pemecatan dari PKB
Gus Yaqut menuturkan agar pihak PKB menghargai prespektif yang punya agenda Muktamar berbeda dengan yang Muktamar di Bali. “Muktamar yang berbeda dengan di Bali sah sah saja selama ada dasarnya. Selama dasarnya jelas,” tuturnya.
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar (Cak Imin) tak khawatir dengan wacana muktamar tandingan. Pergerakan tersebut diinisiasi di eks Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKB Lukman Edy.
“Enggak akan berpengaruh," kata Cak Imin saat ditemui di Gedung Metro TV, Jakarta Barat, Kamis 29 Agustus 2024.
Cak Imin menyebut pergerakan tersebut dilakukan segelintir orang. Mereka juga disebut sudah tidak aktif di partai.
Sebelumnya, PKB telah selesai melakukan Muktamar Ke-VI di Nusa Dua Convention Center, Bali, Minggu, 25 Agustus 2024. Muktamar ini juga mengukuhkan Cak Imin sebagia ketua umum dan menetapkan Wakil Presiden Ma'ruf Amin sebagai Ketua Dewan Syura PKB. (Ykb/P-2)
Rapat Konsultasi Syuriyah dan Mustasyar PBNU di Lirboyo menyepakati percepatan Muktamar NU Ke-35 sebagai ikhtiar penyelesaian konflik internal PBNU.
Rais Aam dan Ketua Umum PBNU sepakat waktu Muktamar NU ditentukan bersama melalui kepanitiaan hasil tabayun di Pesantren Lirboyo.
Rais Aam PBNU H Miftachul Akhyar dan Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf mencapai kesepakatan islah.
Gus Yahya menjelaskan bahwa secara konstitusi organisasi, mandataris hasil Muktamar hanya bisa diberhentikan oleh Muktamar itu sendiri.
Gus Yahya menegaskan bahwa satu-satunya jalan keluar untuk menyelesaikan dinamika internal organisasi adalah melalui permusyawaratan tertinggi, yakni muktamar.
Menurut Gus Yahya, tatanan organisasi merupakan hal terpenting yang harus dijaga. Ia khawatir, jika proses pencopotan tanpa Muktamar dibiarkan, hal itu akan menciptakan preseden buruk.
PKB menyebut arah kebijakan tersebut sebagai penerapan ekonomi konstitusi yang berpijak pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
Pemerintah menaruh perhatian serius terhadap kasus anak yang mengakhiri hidupnya akibat persoalan yang dinilai sepele namun berujung tragis.
PKB mendukung langkah-langkah diplomasi Presiden Prabowo Subianto, termasuk keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace (BoP).
Menurut Muhaimin, kepemimpinan Prabowo tidak hanya relevan untuk satu periode, tetapi juga memiliki potensi keberlanjutan.
Kepercayaan masyarakat terhadap gerakan filantropi harus bersinergi dan dimanfaatkan untuk bersama-sama mewujudkan kemakmuran masyarakat
Budi mengatakan KPK menduga Hery Sudarmanto yang merupakan tersangka kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan rencana penggunaan TKA (RPTKA), menerima uang hasil dugaan pemerasan sejak 2010.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved