Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Agama Yaqut Cholil Qoumas menyebut dirinya belum menerima surat pemecatan dari PKB, setelah Waketum PKB Hanif Dhakiri menyatakan keanggotaan Yaqut dari partai telah gugur aka dikeluarkan atau dipecat.
“Saya memang belum pernah dipecat secara resmi tapi sudah kehilangan status keanggotaan tapi saya belum menerima surat sampai sekarang kita tunggu. Jadi kalau saya dipecat saya tunggu pemecatannya, bagaimana,” terang Gus Yaqut, di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (2/9).
Diketahui, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) bakal menggelar muktamar di Bali pada 24-25 Agustus 2024. PKB tidak mengundang Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf hingga Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas pada acara tersebut.
"Pak Effendy Choirie ya pasti nggak diundang karena pengurus partai lain. Pak Yahya, Pak Lukman, dan Pak Yaqut keanggotaannya otomatis gugur. Kan sudah kampanye partai lain dan bahkan menyerang dan merusak kehormatan partai di publik," ucap Waketum PKB Hanif Dhakiri dalam keterangannya, Selasa (20/8/2024).
Sebelumnya ramai diberitakan PKB telah memecat Menag Yaqut Cholil Qoumas, Ketum PBNU Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya), dan Mantan Sekjen PKB Lukman Edy dari keanggotaan partai.
Sinyal kuat pemecatan ini terlihat dari keputusan DPP PKB yang tidak mengundang mereka pada Muktamar PKB di Bali pada 24-25 Agustus 2024. (P-5)
PKB menyebut arah kebijakan tersebut sebagai penerapan ekonomi konstitusi yang berpijak pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
PKB mendukung langkah-langkah diplomasi Presiden Prabowo Subianto, termasuk keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace (BoP).
Menurut Muhaimin, kepemimpinan Prabowo tidak hanya relevan untuk satu periode, tetapi juga memiliki potensi keberlanjutan.
Menurutnya, seorang tokoh agama memikul tanggung jawab moral yang besar untuk menjadi teladan bagi umat, bukan justru terlibat dalam tindakan kekerasan.
Isu utama menuju Pemilu 2029 bukanlah sekadar penghapusan PT
Hanif diharap memenuhi panggilan. Keterangan eks Menteri itu dibutuhkan untuk mendalami aliran uang terkait kasus Hery.
PKB menyebut arah kebijakan tersebut sebagai penerapan ekonomi konstitusi yang berpijak pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
Pemerintah menaruh perhatian serius terhadap kasus anak yang mengakhiri hidupnya akibat persoalan yang dinilai sepele namun berujung tragis.
PKB mendukung langkah-langkah diplomasi Presiden Prabowo Subianto, termasuk keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace (BoP).
Menurut Muhaimin, kepemimpinan Prabowo tidak hanya relevan untuk satu periode, tetapi juga memiliki potensi keberlanjutan.
Kepercayaan masyarakat terhadap gerakan filantropi harus bersinergi dan dimanfaatkan untuk bersama-sama mewujudkan kemakmuran masyarakat
Budi mengatakan KPK menduga Hery Sudarmanto yang merupakan tersangka kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan rencana penggunaan TKA (RPTKA), menerima uang hasil dugaan pemerasan sejak 2010.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved