Headline
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
Presiden Joko Widodo menilai akan lebih baik jika Menteri Sosial Tri Rismaharini mengundurkan diri dari jabatan menteri karena maju dalam Pilkada di Jawa Timur.
Hal itu disampaikan Jokowi menyoal isu Risma akan mengundurkan diri dari jabatan sebagai Menteri Sosial karena maju sebagai calon gubernur Jawa Timur.
"Ya itu lebih baik (kalau mengundurkan diri), tapi kalau tidak kan aturannya kan juga tidak apa-apa memperbolehkan," kata Jokowi usai meresmikan Gedung Respirasi Kesehatan Ibu dan Anak Rumah Sakit Persahabatan, di Jakarta, hari ini.
Baca juga : Jokowi Tegaskan Tidak Jegal Anies
Dia mengakui telah menerima Risma di Istana Jumat pagi. Menurutnya, dalam pertemuan itu Risma melaporkan terkait pencalonannya menjadi calon gubernur di Provinsi Jawa Timur. Jokowi menyatakan mengizinkan Risma untuk maju di pilkada. "Ya saya izinkan," jelasnya.
Terpisah Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan Tri Rismaharini belum menyerahkan surat pengunduran dirinya sebagai Menteri Sosial kepada Presiden Joko Widodo untuk maju sebagai calon gubernur dalam Pilkada Jawa Timur.
Dalam kesempatan sebelumnya, Risma memastikan diri akan mundur dari jabatan Menteri Sosial (Mensos) untuk berkontestasi dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Timur 2024 sebagai bakal calon gubernur bersama pasangan calonnya Zahrul Azhar Asumta (Gus Hans).
"Sampai dengan saat ini, Ibu Risma belum menyerahkan surat pengunduran diri sebagai Menteri Sosial," kata Ari melalui pesan singkat.
Di sisi lain, Ari menegaskan bahwa Risma tidak memiliki kewajiban untuk mundur sebagai Menteri Sosial. Ia menjelaskan bahwa berdasarkan ketentuan UU Pilkada, tidak ada kewajiban bagi seorang menteri, pejabat setingkat menteri, atau kepala lembaga yang hendak maju sebagai calon kepala daerah/wakil kepala daerah untuk mundur dari jabatannya. (Ant/P-2)
Mensos tengah pertimbangkan usulan vasektomi dari Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi sebagai syarat keluarga untuk bisa menerima bansos
(Mensos) Syaifullah Yusuf angkat bicara terkait pro dan kontra di masyarakat terkait dengan usulan pemberian gelar pahlawan nasional untuk Presiden ke-2 RI Soeharto atau Pak Harto.
INSTRUKSI Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) telah resmi diterbitkan pada 5 Februari 2025.
Dengan data baru yang lebih akurat maka potensi bansos salah sasaran bisa diminimalisasi.
Kemensos mengantisipasi kemungkinan terjadinya galat (kekeliruan) pada sistem dengan persentase hingga 1 persen.
MENTERI Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) meminta masyarakat jangan memperdebatkan soal pemberian bantuan sosial (bansos) dengan tulisan "Bantuan Wapres Gibran"
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
TIM Hukum DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan telah mendapat informasi bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto sudah ditarget agar masuk penjara
Hendri Satrio berpendapat, sudah saatnya semua misteri yang menyelimuti demokrasi bangsa ini dibuka agar tidak ada lagi penyanderaan dalam politik.
KETUA DPP PDIP Ronny Talapessy mengatakan penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus suap Harun Masiku kental muatan politis.
ANGGOTA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Muhammad Kholid menyoroti RUU perampasan aset yang saat ini belum dibahas kembali oleh DPR RI. Perlu masuk menjadi hal prioritas
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved