Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menepis adanya tudingan bahwa ia menjegal Anies Baswedan dalam kontestasi pemilihan gubernur di Jakarta dan Jawa Barat (Jabar).
Ia juga menegaskan bahwa dirinya bukan ketua atau pemilik partai sehingga tidak bisa melakukan tudingan yang dimaksud.
"Saya kan ditudang-tuding, kan banyak banget, tidak hanya itu saja, dituding menjegal, dituding menghambat, dituding, ya tapi kan itu urusan partai politik," kata Jokowi di RSUP Persahabatan, Jakarta Timur, hari ini.
Baca juga : Istana Minta Jangan Kaitkan Kegagalan Anies dengan Presiden
Mantan Gubernur Jakarta tersebut menjelaskan dalam urusan pencalonan kepala daerah ada pada partai politik dengan berbagai pertimbangan.
"Mau mencalonkan dan tidak mencalonkan itu urusan koalisi, urusan partai politik, ada mekanisme, ada proses di situ, saya bukan ketua partai, saya juga bukan pemilik partai, supaya tahu semua, apa urusannya," tegasnya.
Sebelumnya, Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat Ono Surono menyebut ada pihak yang tidak ingin Anies Baswedan maju pada pencalonan gubernur Jawa Barat. (P-2)
Menurut Titi, pilkada di banyak daerah masih berlangsung dengan biaya politik yang sangat tinggi, sementara sistem pengaturan dan pengawasan dana kampanye belum berjalan efektif.
Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsung bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Jakarta akan mengembalikan dana hibah ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta senilai Rp355 miliar.
KOMISI Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) DKI Jakarta mendapatkan apresiasi dan penghargaan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta.
HASIL Pilkada Jakarta 2024 tidak disengketakan di Mahkamah Konstitusi (MK). Dengan demikian, Pramono Anung-Rano Karno ditetapkan sebagai Gubernur-Wakil Gubernur terpilih.
Aris menjelaskan tugas tim transisi ialah melakukan berbagai kajian dan mengumpulkan berbagai informasi selama jeda waktu sampai dengan pelantikan.
Penetapan gubernur dan wakil gubernur terpilih akan mengundang semua peserta Pilkada Jakarta 2024 serta perwakilan partai politik.
Berdasarkan hasil rekapitulasi resmi KPU DKI Jakarta, pasangan nomor urut 03 ini berhasil memenangkan Pilkada dalam satu putaran dengan perolehan suara 50,7%.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved