Pintu Belakang Gedung DPR Jebol, Massa Aksi Minta Bertemu Dasco

Hasbiallah Ilyas Desak Transparansi Kasus ABK Sea Dragon Terancam Hukuman Mati

Hasbiallah Ilyas, meminta aparat penegak hukum transparan dalam penanganan kasus Fandi Ramadan, ABK Sea Dragon yang terancam hukuman mati dalam perkara 2 ton sabu.

DPR Soroti Ketimpangan Hukum: ABK Dituntut Mati, Bandar 2 Ton Sabu Buron

Jaksa mendasarkan tuntutan mati karena Fandi dianggap bersalah tidak menolak atau memeriksa muatan kapal yang ternyata berisi sabu.

DPR Tegaskan Peradilan Militer Bukan Ruang Impunitas bagi Prajurit TNI

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menegaskan peradilan militer bukan ruang impunitas dalam sidang uji materi UU Peradilan Militer di Mahkamah Konstitusi.

DPR: Pemerintah harus Sanksi Tegas Perusahaan yang Lalai Bayar THR

Anggota Komisi IX DPR RI Asep Romy Romaya meminta pemerintah bertindak tegas terhadap perusahaan yang melanggar kewajiban pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) kepada para pekerjanya.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Minta Penundaan Impor 105 Ribu Mobil Pikap, Dorong Industri Otomotif Nasional

Wakil Ketua DPR RI, Prof. Sufmi Dasco Ahmad, menyerukan penundaan impor 105 ribu mobil pikap dari India untuk program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Lasarus: Komisi V DPR tidak Pernah Minta Alfamart dan Indomaret Ditutup

Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, memberikan klarifikasi tegas terkait informasi yang beredar di media sosial mengenai penutupan gerai Alfamart dan Indomaret. 

DPR Targetkan RUU Pilkada Rampung 2026, Antisipasi Tahapan Pemilu 2029

Komisi II DPR menargetkan RUU Pilkada rampung 2026 demi kepastian hukum sebelum tahapan Pemilu 2029 dimulai pada 2027.

DPR Pastikan RUU Pemilu dan RUU Pilkada Dibahas Terpisah

Kewenangan penuh untuk mensimulasikan mekanisme aturan ada di tangan DPR bersama pemerintah selaku pembentuk undang-undang.

Jokowi Minta Pendemo yang Masih Ditahan Dibebaskan

PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) menegaskan pentingnya penyampaian aspirasi dan pendapat dalam sistem demokrasi di Indonesia.

71 Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia Desak Hentikan Pembangkangan Konstitusi

71 guru besar Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) mengeluarkan pernyataan sikap terkait kisruh menjelang pilkada yang ditandai dengan tidak selarasnya DPR dengan MK.

Pengamat: Pemerintah tidak Bisa Anulir Putusan MK dengan Perppu

ANALIS Komunikasi Politik Hendri Satrio menegaskan pemerintah tidak bisa menganulir putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dengan perppu.

Imparsial: Jangan Kebut Pembahasan RUU Kontroversial

DPR RI periode 2019-2024 tidak lama lagi akan mengakhiri masa tugasnya yaitu pada tanggal 30 September 2024.

Manusia Rohani

Menjaga Arah dan Nilai NU Harvest Maslaha

Perdamaian, antara Kekuatan Koersif Negara dan Kesadaran Kolektif

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia