Baleg DPR RI Tegaskan Belum Ada Pengesahan RUU Pilkada

MK Tolak Gugatan UU Pilkada Soal Pergantian Gubernur Papua, Kerugian Konstitusional tak Terpenuhi

Mahkamah juga menilai, dalam kapasitas pemohon sebagai anggota DPRD Provinsi Papua, saluran konstitusional untuk menyampaikan aspirasi dan kepentingan hukum.

DPR dan Pemerintah Sepakat tak Masukkan UU Pilkada dalam Prolegnas 2026 

WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa DPR RI bersama Pemerintah telah sepakat tidak melakukan revisi UU Pilkada

Ketua Komisi II DPR Sebut Kodifikasi Pemilu Diperlukan Satukan Aturan Pilpres hingga Pilkada

Kodifikasi ini bertujuan menyatukan beberapa undang-undang yang selama ini terpisah menjadi satu payung hukum yang utuh.

UU Pilkada Digugat ke MK, Minta Pilgub Jakarta Jadi Role Model untuk Seluruh Daerah

Jika tidak terdapat pasangan calon yang memperoleh suara lebih dari 30%, maka dilakukan pemilihan putaran kedua.

UU Pilkada Digugat, Minta Syarat Kepala Daerah Terpilih Harus Raih 50% Suara

Ketentuan tersebut diubah tanpa adanya parameter yang jelas sehingga merupakan bentuk ketidakpastian hukum yang adil dan juga bentuk kemunduran demokrasi.

Revisi UU Pemilu-Pilkada Satu-satunya Jalan Akhiri Polemik Pemisahan Pemilu

REVISI Undang-Undang Pemilu dan Pilkada dinilai sebagai satu-satunya jalan untuk mengakhiri polemik terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai pemisahan pemilu nasional dan lokal.

Prabowo Bahas Wacana Pilkada tidak Langsung dengan Tokoh Nasional

Peneliti BRIN Siti Zuhro, yang hadir dalam pertemuan tersebut, mengatakan pembahasan pilkada tidak langsung tidak hanya berkaitan dengan mahalnya biaya politik. 

Cegah Praktik Kecurangan Pilkada, PSI Dorong Pelonggaran Syarat Pencalonan

Pelaksanaan Pilkada langsung masih diwarnai berbagai praktik curang, termasuk politik uang.

Korupsi Kepala Daerah: Biaya Politik Mahal dan Tata Kelola Rapuh Jadi Akar Masalah

Selama korupsi kepala daerah hanya dipandang sebagai kasus sporadis tanpa menyentuh akar permasalahan, praktik lancung ini akan terus berulang.

Peluang Kemunculan Partai Baru Dinilai Sangat Tipis

Dalam situasi tersebut, kemunculan partai baru justru memunculkan tanda tanya besar soal tujuan pendiriannya.

Komisi II DPR RI Mulai Bahas Revisi UU Pemilu, Serap Masukan Para Pakar

Pembaruan UU Pemilu merupakan mandat yang telah diberikan pimpinan DPR RI kepada Komisi II untuk dibahas secara mendalam.

Pilkada tak Langsung Tekan Politik Masih Perlu Didukung Data Ilmiah

DOSEN Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Dr. Mada Sukmajati menilai, argumen Pilkada melalui DPRD atau Pilkada tidak langsung masih perlu didukung data ilmiah.

Diplomasi Simbolik dan Ilusi Peran Moral Indonesia

Membangun Ekosistem Haji-Umrah Tangguh

Merawat Optimisme Bangsa

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia