Headline
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo menyoroti kinerja jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dari tingkat pusat sampai daerah dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak 2024 lalu. Menurutnya, KPU telah bekerja keras dan secara sukses berhasil menggelar seluruh tahapan pemilu, baik pilpres dan pileg, secara aman, tertib, dan lancar.
"Saya tahu capeknya belum hilang betul, benar? Masih pegal-pegal mungkin. Masih penat rasanya karena juga baru selesai di Mahkamah Konstitusi baru kemarin," katanya saat membuka acara Konsolidasi Nasional Kesiapan Pilkada Serentak 2024 di Jakarta, Selasa (20/8).
Menurut Jokowi, jajaran KPU kini harus menghadapi penyelenggaraan Pilkada 2024 yang sama-sama berat. Ia lantas menyinggung bahwa tunjangan insentif KPU belum mengalami kenaikkan sejak 2014 lalu. Bahkan, Presiden mengaku baru mengetahuinya kemarin dan meminta maaf akan hal tersebut.
Baca juga : Surya Paloh Temui Presiden Jokowi, Ini Kata PKB
"Sehingga kemarin langsung saya kerja-kejar, pokoknya saya besok enggak akan datang di rapat konsolidasi kalau belum saya tanda tangani," aku Jokowi.
"Formula kenaikannya sederhana. Dihitung-hitung ketemu dan kemarin diputuskan kenaikannya (tunjangan insentif) sebesar 50%," sambungnya sambil diiringi tepuk tangan peserta rapat konsolidasi.
Dalam kesempatan itu, Presiden menekankan agar masalah seputar pilkada di masa lalu tidak terulang pada penyelenggaraan tahun ini. Masalah itu seputar data pemilih yang tidak akurat maupun pendistribusian logistik.
Selain itu, pada hari pemungutan suara tanggal 27 November mendatang, ia mewanti-wanti adanya potensi kerusakan alat dan surat, serta gangguan keamanan, serta kesehatan petugas pilkada. Presiden meminta hal it menjadi perhatian bersama.
"KPU adalah pengawal utama kualitas demokrasi elektoral. Jadi, tolong laksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab, penuh dedikasi, dengan seluruh kehormatan dan integritas," pungkasnya. (Tri)
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
POLEMIK ijazah Jokowi yang terus berlarut dinilai tidak lagi menyentuh kepentingan publik dan cenderung bergeser menjadi isu politik yang diproduksi berulang.
Lima menteri turut tergugat, yakni Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri ATR/BPN, Menteri ESDM, dan Menteri Investasi dan Hilirisasi.
Profil lengkap Jenderal Gatot Nurmantyo. Simak rekam jejak karier Panglima TNI ke-16, pemikiran Proxy War, hingga peran di gerakan KAMI.
Relawan Jokowi mengklaim Presiden Jokowi telah memaafkan Eggy Sudjana dan Damai Hari Lubis. Polisi diminta mempertimbangkan pencabutan status tersangka.
Agenda pemanggilan ini juga berkaitan dengan penyesuaian regulasi hukum terbaru yang berlaku di Indonesia.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
KIP Pusat menegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki waktu 14 hari untuk banding terkait putusan sengketa informasi soal ijazah Jokowi.
KPU diminta menyerahkan salinan ijazah Jokowike pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi. Keputusan itu setelah Komisi Pemilihan Umum atau KIP Pusat mengabulkan sengketa informasi
Ida menegaskan, pengeluaran tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam memenuhi hak konstitusional warga negara untuk berpartisipasi dalam pemilihan wakil-wakilnya.
KIP Pusat memutuskan bahwa ijazah Jokowi merupakan informasi terbuka setelah mengabulkan sengketa informasi yang dimohonkan Pengamat Kebijakan Publik Bonatua Silalahi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved