Headline
Pemerintah tetapkan 1 Ramadan pada Kamis, 19 Februari 2026.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo menyoroti kinerja jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dari tingkat pusat sampai daerah dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak 2024 lalu. Menurutnya, KPU telah bekerja keras dan secara sukses berhasil menggelar seluruh tahapan pemilu, baik pilpres dan pileg, secara aman, tertib, dan lancar.
"Saya tahu capeknya belum hilang betul, benar? Masih pegal-pegal mungkin. Masih penat rasanya karena juga baru selesai di Mahkamah Konstitusi baru kemarin," katanya saat membuka acara Konsolidasi Nasional Kesiapan Pilkada Serentak 2024 di Jakarta, Selasa (20/8).
Menurut Jokowi, jajaran KPU kini harus menghadapi penyelenggaraan Pilkada 2024 yang sama-sama berat. Ia lantas menyinggung bahwa tunjangan insentif KPU belum mengalami kenaikkan sejak 2014 lalu. Bahkan, Presiden mengaku baru mengetahuinya kemarin dan meminta maaf akan hal tersebut.
Baca juga : Surya Paloh Temui Presiden Jokowi, Ini Kata PKB
"Sehingga kemarin langsung saya kerja-kejar, pokoknya saya besok enggak akan datang di rapat konsolidasi kalau belum saya tanda tangani," aku Jokowi.
"Formula kenaikannya sederhana. Dihitung-hitung ketemu dan kemarin diputuskan kenaikannya (tunjangan insentif) sebesar 50%," sambungnya sambil diiringi tepuk tangan peserta rapat konsolidasi.
Dalam kesempatan itu, Presiden menekankan agar masalah seputar pilkada di masa lalu tidak terulang pada penyelenggaraan tahun ini. Masalah itu seputar data pemilih yang tidak akurat maupun pendistribusian logistik.
Selain itu, pada hari pemungutan suara tanggal 27 November mendatang, ia mewanti-wanti adanya potensi kerusakan alat dan surat, serta gangguan keamanan, serta kesehatan petugas pilkada. Presiden meminta hal it menjadi perhatian bersama.
"KPU adalah pengawal utama kualitas demokrasi elektoral. Jadi, tolong laksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab, penuh dedikasi, dengan seluruh kehormatan dan integritas," pungkasnya. (Tri)
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
PENGAMAT komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai peluang Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka untuk maju pada Pilpres 2029 sangat kecil.
Jokowi menegaskan komitmennya untuk aktif membesarkan PSI sebagai partai yang solid dan berjangkauan luas.
Presiden RI ke-7, Joko Widodo menegaskan dukungan dan harapan besarnya terhadap Partai Solidaritas Indonesia (PSI) usai memberikan motivasi langsung dalam Rakernas
Setelah melalui serangkaian persidangan sengketa informasi,Pengamat Kebijakan Publik, Bonatua Silalahi resmi menerima salinan dokumen ijazah mantan Presiden Jokowi tanpa sensor dari KPU.
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
KIP Pusat menegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki waktu 14 hari untuk banding terkait putusan sengketa informasi soal ijazah Jokowi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved