Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
MENJELANG Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Mojokerto, peta politik daerah ini mulai mengerucut pada dua pasangan calon kuat. Dinamika politik di Mojokerto menunjukkan konsolidasi terus meningkat dilakukan oleh kedua kubu.
Ketua Pengurus Cabang Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) NU Kabupaten Mojokerto, Mirojul Huda, mengatakan meski situasi politik bersifat dinamis, dua sosok petahana, yakni Bupati Ikfina Fahmawati dan Wakil Bupati Gus Barra, tetap menjadi kandidat kuat yang sulit tergeser.
“Kandidat terkuat masih ada pada sosok yang sekarang menjabat itu. Ibu Ikfina dan Gus Barra,” ujar Huda dalam keterangannya, Selasa (13/8).
Baca juga : Surya Paloh Tangkap Realitas Publik soal Pencalonan Kepala Daerah
Huda menjelaskan, kedua petahana ini tidak hanya diuntungkan oleh jabatan mereka, tetapi juga oleh popularitas yang kian meningkat berkat aktivitas mereka yang intens di masyarakat. “Mereka yang aktif dan sering terlibat, rajin turun hingga malam hari di kantong-kantong masyarakat akan bisa meningkatkan elektabilitasnya,” katanya.
Ikfina yang telah lama aktif di masyarakat, kini juga telah menentukan calon wakilnya, yakni Sadulloh Syarofi atau Gus Dulloh, putra Pengasuh Ponpes Salafiyah Al Misbar, Chusaeni Ilyas. Gus Dulloh merupakan kader Nahdlatul Ulama (NU) yang sudah mendapatkan restu dari para sesepuh NU, termasuk abahnya sendiri.
Di sisi lain, Gus Barra yang tak lain bagian dari pemerintahan Ikfina, kini muncul sebagai penantang serius. Huda mengatakan Gus Barra yang juga dikenal aktif turun ke masyarakat, memiliki elektabilitas yang terus meningkat.
Baca juga : Surya Paloh Harap Pilkada 2024 Adil: Analogikan Seperti Berburu, Tak Indah Jika di Kebun Binatang
Menurut Huda, kondisi politik yang semakin dinamis memungkinkan Gus Barra untuk membentuk poros kekuatan baru yang cukup solid dalam menghadapi Pilkada mendatang.
Sebelumnya, DPD Partai NasDem Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, resmi mengusung Gus Barra sebagai calon Bupati Mojokerto. "NasDem sudah memutuskan bahwa akan mencalonkan Gus Barra," kata Ketua DPD Partai NasDem Mojokerto Suwandy Firdaus saat menerima pendaftaran Gus Barra.
Dengan pendaftaran Gus Barra sebagai bakal calon bupati ini, DPD NasDem menutup pendaftaran tersebut. Sebab, DPP Partai NaDem sudah merekomendasikan calon tunggal Bupati Mojokerto yakni Gus Barra.
Menurut Suwandy, NasDem dengan jargon poitik tanpa mahar ini menginginkan sosok Bupati Mojokerto yang mempunyai riwayat tanpa korupsi. Sosok Gus Barra ini dianggap tepat. (I-2)
Cak Imin mengusulkan agar gubernur dipilih oleh pemerintah pusat dan bupati dipilih oleh rakyat melalui DPRD. Menurut Rifqinizamy, usulan Cak Imin tersebut berpotensi inkonstitusional
WAKIL Ketua DPR RI Fraksi Partai NasDem Saan Mustopa mendorong Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka segera mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN)
Harus dipastikan ide tersebut apakah optimal atau tidak bagi IKN, pihaknya menunggu keputusan Presiden Prabowo Subianto.
Partai NasDem meminta ada keputusan yang cepat oleh Presiden agar IKN segera kita putuskan sebagai Ibu Kota Negara melalui Keppres
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh merayakan hari ulang tahunnya ke-74 di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Rabu (23/7).
DPR menyebut perayaan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus digelar di Jakarta, bukan di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur karena memakan biaya banyak.
Kelima isu tersebut juga menjadi akar berbagai pelanggaran etik penyelenggara pemilu.
pemilu nasional dan lokal dipisah, , siapa yang bakal memimpin daerah setelah masa jabatan kepala daerah Pilkada 2024 berakhir?
MAHKAMAH Konstitusi (MK) memutuskan bahwa mulai tahun 2029, pemilihan umum (pemilu) di Indonesia harus diselenggarakan secara terpisah antara pemilu nasional dan pemilu daerah.
Keputusan MK terkait PHPU kepala daerah pasca-PSU semestinya bisa memberikan kepastian hukum dan terwujudnya ketertiban di daerah.
Ketua KPU Mochammad Afifuddin mengusulkan agar ke depannya anggaran penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
DIREKTUR DEEP Indonesia, Neni Nur Hayati menilai Bawaslu tidak serius dalam menangani proses penanganan politik uang saat PSU Pilkada Barito Utara
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved