Headline
Pansus belum pastikan potensi pemakzulan bupati.
MENJELANG Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Mojokerto, peta politik daerah ini mulai mengerucut pada dua pasangan calon kuat. Dinamika politik di Mojokerto menunjukkan konsolidasi terus meningkat dilakukan oleh kedua kubu.
Ketua Pengurus Cabang Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) NU Kabupaten Mojokerto, Mirojul Huda, mengatakan meski situasi politik bersifat dinamis, dua sosok petahana, yakni Bupati Ikfina Fahmawati dan Wakil Bupati Gus Barra, tetap menjadi kandidat kuat yang sulit tergeser.
“Kandidat terkuat masih ada pada sosok yang sekarang menjabat itu. Ibu Ikfina dan Gus Barra,” ujar Huda dalam keterangannya, Selasa (13/8).
Baca juga : Surya Paloh Tangkap Realitas Publik soal Pencalonan Kepala Daerah
Huda menjelaskan, kedua petahana ini tidak hanya diuntungkan oleh jabatan mereka, tetapi juga oleh popularitas yang kian meningkat berkat aktivitas mereka yang intens di masyarakat. “Mereka yang aktif dan sering terlibat, rajin turun hingga malam hari di kantong-kantong masyarakat akan bisa meningkatkan elektabilitasnya,” katanya.
Ikfina yang telah lama aktif di masyarakat, kini juga telah menentukan calon wakilnya, yakni Sadulloh Syarofi atau Gus Dulloh, putra Pengasuh Ponpes Salafiyah Al Misbar, Chusaeni Ilyas. Gus Dulloh merupakan kader Nahdlatul Ulama (NU) yang sudah mendapatkan restu dari para sesepuh NU, termasuk abahnya sendiri.
Di sisi lain, Gus Barra yang tak lain bagian dari pemerintahan Ikfina, kini muncul sebagai penantang serius. Huda mengatakan Gus Barra yang juga dikenal aktif turun ke masyarakat, memiliki elektabilitas yang terus meningkat.
Baca juga : Surya Paloh Harap Pilkada 2024 Adil: Analogikan Seperti Berburu, Tak Indah Jika di Kebun Binatang
Menurut Huda, kondisi politik yang semakin dinamis memungkinkan Gus Barra untuk membentuk poros kekuatan baru yang cukup solid dalam menghadapi Pilkada mendatang.
Sebelumnya, DPD Partai NasDem Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, resmi mengusung Gus Barra sebagai calon Bupati Mojokerto. "NasDem sudah memutuskan bahwa akan mencalonkan Gus Barra," kata Ketua DPD Partai NasDem Mojokerto Suwandy Firdaus saat menerima pendaftaran Gus Barra.
Dengan pendaftaran Gus Barra sebagai bakal calon bupati ini, DPD NasDem menutup pendaftaran tersebut. Sebab, DPP Partai NaDem sudah merekomendasikan calon tunggal Bupati Mojokerto yakni Gus Barra.
Menurut Suwandy, NasDem dengan jargon poitik tanpa mahar ini menginginkan sosok Bupati Mojokerto yang mempunyai riwayat tanpa korupsi. Sosok Gus Barra ini dianggap tepat. (I-2)
Gunjingan banyak orang bahwa NasDem adalah partai pragmatis, lagi medioker, sebenarnya dilandasi dua alasan mendasar.
Presiden Prabowo Subianto bisa fokus pada program strategis nasional yang dihajatkan langsung kepada kebutuhan dasar rakyat.
Partai NasDem mendesak dialog konstitusional untuk menyikapi pemisahan pemilu nasional-lokal. DPR dan Pemerintah didesak untuk tidak lagi membenturkan putusan MK dengan UUD.
KETUA Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya merespons polemik hak royalti untuk pemutaran lagu di ruang publik. Ia meminta semua pihak mengedepankan falsafah Pancasila dan tidak saling serang.
REVISI Undang-Undang PPMI harus mempertimbangkan perlindungan menyeluruh yang responsif gender dan prinsip-prinsip HAM bagi para pekerja migran Indonesia (PMI).
Partai NasDem menyatakan komitmennya untuk membuka ruang bagi generasi muda dalam dunia politik.
Faktor pertama kenaikan PBB adalah semakin tidak terbendungnya pola politik transaksional dan politik berbiaya tinggi dalam Pilkada langsung.
Selama Pilkada 2024, TVRI menayangkan sebanyak 439 debat mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.
SEKJEN Partai Gerindra Sugiono merespons usulan gubernur dipilih oleh pemerintah pusat.
KOMITE Pemilih Indonesia (Tepi Indonesia) menolak wacana pengembalian sistem pemilihan kepala daerah atau pilkada dari pemilihan langsung oleh rakyat menjadi pemilihan oleh DPRD
Titi Anggraini menyebut pilkada lewat DPRD tidak relevan lagi membedakan rezim Pilkada dan Pemilu setelah ada putusan Mahkamah Konstitusi atau MK
KETUA Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyatakan pihaknya jauh lebih dulu mengusulkan agar bupati dan walikota dipilih oleh DPRD
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved