Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
MENJELANG Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Mojokerto, peta politik daerah ini mulai mengerucut pada dua pasangan calon kuat. Dinamika politik di Mojokerto menunjukkan konsolidasi terus meningkat dilakukan oleh kedua kubu.
Ketua Pengurus Cabang Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) NU Kabupaten Mojokerto, Mirojul Huda, mengatakan meski situasi politik bersifat dinamis, dua sosok petahana, yakni Bupati Ikfina Fahmawati dan Wakil Bupati Gus Barra, tetap menjadi kandidat kuat yang sulit tergeser.
“Kandidat terkuat masih ada pada sosok yang sekarang menjabat itu. Ibu Ikfina dan Gus Barra,” ujar Huda dalam keterangannya, Selasa (13/8).
Baca juga : Surya Paloh Tangkap Realitas Publik soal Pencalonan Kepala Daerah
Huda menjelaskan, kedua petahana ini tidak hanya diuntungkan oleh jabatan mereka, tetapi juga oleh popularitas yang kian meningkat berkat aktivitas mereka yang intens di masyarakat. “Mereka yang aktif dan sering terlibat, rajin turun hingga malam hari di kantong-kantong masyarakat akan bisa meningkatkan elektabilitasnya,” katanya.
Ikfina yang telah lama aktif di masyarakat, kini juga telah menentukan calon wakilnya, yakni Sadulloh Syarofi atau Gus Dulloh, putra Pengasuh Ponpes Salafiyah Al Misbar, Chusaeni Ilyas. Gus Dulloh merupakan kader Nahdlatul Ulama (NU) yang sudah mendapatkan restu dari para sesepuh NU, termasuk abahnya sendiri.
Di sisi lain, Gus Barra yang tak lain bagian dari pemerintahan Ikfina, kini muncul sebagai penantang serius. Huda mengatakan Gus Barra yang juga dikenal aktif turun ke masyarakat, memiliki elektabilitas yang terus meningkat.
Baca juga : Surya Paloh Harap Pilkada 2024 Adil: Analogikan Seperti Berburu, Tak Indah Jika di Kebun Binatang
Menurut Huda, kondisi politik yang semakin dinamis memungkinkan Gus Barra untuk membentuk poros kekuatan baru yang cukup solid dalam menghadapi Pilkada mendatang.
Sebelumnya, DPD Partai NasDem Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, resmi mengusung Gus Barra sebagai calon Bupati Mojokerto. "NasDem sudah memutuskan bahwa akan mencalonkan Gus Barra," kata Ketua DPD Partai NasDem Mojokerto Suwandy Firdaus saat menerima pendaftaran Gus Barra.
Dengan pendaftaran Gus Barra sebagai bakal calon bupati ini, DPD NasDem menutup pendaftaran tersebut. Sebab, DPP Partai NaDem sudah merekomendasikan calon tunggal Bupati Mojokerto yakni Gus Barra.
Menurut Suwandy, NasDem dengan jargon poitik tanpa mahar ini menginginkan sosok Bupati Mojokerto yang mempunyai riwayat tanpa korupsi. Sosok Gus Barra ini dianggap tepat. (I-2)
Sebelumnya, ormas Gerakan Rakyat resmi mendeklarasikan tahun ini akan menjadi partai politik ingin Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia.
WAKIL Ketua Umum Partai NasDem Saan Mustopa merespons langkah Partai Gerakan Rakyat yang mengusung Anies Baswedan menjadi calon presiden pada Pilpres 2029.
Untuk meringankan beban para korban banjir di Karawang, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Karawang menyalurkan ratusan paket bantuan
Yang lebih mendesak adalah menyamakan persepsi antara pengusul, BPKH, dan Baleg DPR RI mengenai bentuk dan karakter kelembagaan BPKH ke depan.
ANGGOTA Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Asep Wahyuwijaya menilai, inisiatif pemerintah untuk mendirikan BUMN tekstil merupakan langkah yang tepat dan strategis.
Anggota DPR Fraksi NasDem, Rudianto Lallo, menegaskan bahwa Indonesia kini resmi memasuki babak baru dalam sistem hukum pidana.Hal ini ditandai dengan mulai berlakunya KUHAP baru
Selama korupsi kepala daerah hanya dipandang sebagai kasus sporadis tanpa menyentuh akar permasalahan, praktik lancung ini akan terus berulang.
Dalam situasi tersebut, kemunculan partai baru justru memunculkan tanda tanya besar soal tujuan pendiriannya.
Pembaruan UU Pemilu merupakan mandat yang telah diberikan pimpinan DPR RI kepada Komisi II untuk dibahas secara mendalam.
DOSEN Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Dr. Mada Sukmajati menilai, argumen Pilkada melalui DPRD atau Pilkada tidak langsung masih perlu didukung data ilmiah.
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa DPR RI bersama Pemerintah telah sepakat tidak melakukan revisi UU Pilkada
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan penerapan pemungutan suara elektronik atau e-voting dalam pelaksanaan pilkada dapat menghemat anggaran secara signifikan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved