Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak pandang bulu dalam menangani kasus korupsi di Indonesia. Teranyar, menantu Presiden Joko Widodo, Bobby Nasution dan istrinya yang juga merupakan putri presiden diduga terseret dalam kasus tersebut.
Peneliti ICW Seira Tamara meminta agar ada penelusuran yang mendalam terhadap kasus korupsi yang menyeret Bobby dan Kahiyang.
“Kami mendorong supaya penelusuran yang lebih mendalam terhadap informasi ini agar bisa dilakukan. Termasuk jika memang ada indikasi korupsi agar segera dilakukan penindakan, terlepas dari statusnya sebagai anak dan menantu presiden,” tegasnya kepada Media Indonesia, kemarin.
Baca juga : Trauma Pelemahan KPK 2019 Sebabkan Sepinya Pendaftaran Calon Pimpinan KPK
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD sebelumnya juga telah mendesak agar KPK segera mengusut dugaan terseretnya menantu dan putri presiden. Dia juga meminta agar KPK memanggil Bobby Nasution terkait kasus korupsi eks Gubernur Maluku Utara. Apalagi, nama menantu Presiden Joko Widodo itu sudah disebutkan dalam persidangan.
"Menurut saya, kalau ingin menegakkan hukum dengan benar, menghilangkan kesan tidak pandang bulu, seharusnya (Bobby Nasution) dipanggil paling tidak, kan Anda disebut, kan gitu, Blok Medan itu ini katanya, gitu," kata Mahfud saat menjawab pertanyaan host dalam podcast Terus Terang Mahfud MD di YouTube Mahfud MD Official, Selasa (06/08).
Ia menekankan, KPK tidak boleh membiarkan ini. Tapi, ia melihat, memang belum ada vonis sekalipun munculnya nama Bobby Nasution dan Kahiyang Ayu yang merupakan menantu dan anak dari Presiden Jokowi itu sudah menjadi sebuah fakta persidangan.
Diketahui sebelumnya, nama Kahiyang dan Bobby disebut dalam persidangan dugaan suap yang menjerat Abdul Gani Kasuba di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Ternate, Rabu, (31/7/2024).
Dalam persidangan itu, Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (Kadis ESDM) Provinsi Malut, Suryanto Andili, sebagai saksi.(P-2)
Boyamin menyebut KPK pilih kasih kepada sejumlah saksi dalam kasus rasuah pembangunan jalan di Sumatra Utara.
GUBERNUR Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution menetapkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) Sumut pada 2026 sebesar 7,9 persen atau menjadi Rp3.228.971 daripada 2025.
Gubernur Sumatra Utara, Bobby Nasution, menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumut tahun 2026 sebesar Rp3.228.971.
DEWAN Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak untuk mengumumkan hasil pemeriksaan terhadap penyidik yang menangani kasus dugaan korupsi pembangunan jalan Sumut.
KPK tidak mau menyampuri keputusan Dewas yang mengusut laporan tersebut. Tapi, KPK mengeklaim penyidik sampai jaksa tidak melakukan kesalahan.
Dewas KPK memanggil Kasatgas Rossa Purbo Bekti untuk mengklarifikasi aduan terkait tidak dipanggilnya Bobby Nasution dalam kasus rasuah proyek jalan di Sumut
Ia menambahkan, anggota keluarga Jokowi lainnya yang diperlu diperiksa KPK adalah Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution dan istrinya, Kahiyang Ayu.
KEPALA Staf Kepresidenan Moeldoko menolak menanggapi perihal disebutnya nama puteri dan menantu Jokowi di persidangan kasus tambang.
Koordinator SKP Ari Dwipayana mengatakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi tengah berada di Medan, Provinsi Sumatra Utara.
Sekira pukul 05.50 WIB, Presiden Jokowi dan Ibu Iriana tampak tiba di Rumah Sakit Pondok Indah untuk menantikan kelahiran sang cucu.
Kunjungan TP PKK Kota Medan yang diketuai Kahiyang Ayu diterima Wali Kota Benyamin Davnie, bersama Ketua TP PKK Kota Tangsel Tini Indrayanthi Benyamin Davnie
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved