Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
JURU bicara PDIP Guntur Romli menjelaskan pernyataan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto yang meminta KPK tak tebang pilih mengusut kasus dengan memeriksa keluarga Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Menurutnya, keluarga Jokowi perlu diperiksa terkait sejumlah kasus yang pernah dilaporkan ke KPK.
"Kan sudah banyak pengaduan ke KPK, Ubedillah Badrun sudah lima kali bolak-balik ke KPK melaporkaan dugaan korupsi anak dan menantu Jokowi," kata Guntur kepada Media Indonesia, Jumat (21/2).
Ia menambahkan, anggota keluarga Jokowi lainnya yang diperlu diperiksa KPK adalah Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution dan istrinya, Kahiyang Ayu. Sebab, nama Bobby dan Kahiyang muncul dalam sidang korupsi mantan Gubernur Maluku Utara (Malut) Abdul Gani Kasuba. Nama Bobby dikaitkan dengan istilah 'Blok Medan'.
"Almarhum Faisal Basri juga menyebut dugaan Bobby terlibat penyelundupan bijih nikel ke China," sambungnya.
Bagi Guntur, keberanian dan independensi KPK saat ini sedang diuji. Jika KPK tak berani memeriksa keluarga Jokowi, ia menyebut lembaga antirasuah itu penakut dan hanya menerima pesanan.
Sebelumnya pada akhir 2024, Guntur sempat mengatakan bahwa Hasto memiliki video soal keinginan Jokowi berkuasa selama tiga periode atau perpanjangan masa jabatan. Ia juga mengatakan bahwa Hasto memiliki video lain yang memiliki daya ledak besar, misalnya kriminalisasi Anies Baswedan.
Namun saat disinggung soal bukti video-video tersebut saat ini, Guntur mengaku tak dapat mengonfirmasinya kembali. "Ketika Mas Hasto ditahan, saya sdah tidak bisa mengonfirmasi agi soal video-videi ini," tutupnya. (Tri/P-3)
PDIP mengungkap alasan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri kembali menunjuk Hasto Kristiyanto sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen).
Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, menjawab soal tugas-tugas untuk Hasto Kristiyanto dari Megawati setelah kembali menjabat sebagao Sekjen PDIP
KETUA DPP PDIP Puan Maharani mengungkapkan penunjukan Hasto Kristiyanto sebagai sekretaris jenderal (sekjen) partai merupakan hak prerogatif Megawati Soekarnoputri
Alasan Hasto Kristiyanto kembali menjabat sebagai Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) karena tegak lurus dan berdedikasi tinggi kepada Megawati Sukarnoputri selaku ketua umum partai.
Amnesti-abolisi mempertimbangkan kepentingan publik serta stabilitas politik. Presiden bisa memberi amnesti tanpa ada permohonan dari terpidana.
KETUA Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menunjuk kembali Hasto Kristiyanto sebagai Sekjen PDIP untuk periode 2025–2030.
apresiasi keberhasilan Presiden Prabowo Subianto dalam menyelamatkan anggaran negara sebesar Rp300 triliun dari potensi penyelewengan
Bupati Pati Sudewo yang mengembalikan uang dari kasus korupsi suap jalur kereta api sebesar Rp720 juta merupakan sikap kooperatif, namun tak menghapus tindak pidana korupsi.
Penyidik KPK menggeledah rumah mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (YCQ) di Jakarta Timur, Jumat (15/8). Penyidik menemukan sejumlah barang bukti terkait dugaan korupsi kuota haji
KPK menggeledah rumah mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas di Jakarta Timur, JJumat (15/8). Penggeledahan ini terkait dugaan korupsi kuota haji
KPK menggeledah rumah mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas (YQC) di wilayah Jakarta Timur, Jumat (15/8).
KPK memastikan akan kembali memanggil mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas terkait kasus dugaan korupsi kuota haji
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved