Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
JURU bicara PDIP Guntur Romli menjelaskan pernyataan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto yang meminta KPK tak tebang pilih mengusut kasus dengan memeriksa keluarga Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Menurutnya, keluarga Jokowi perlu diperiksa terkait sejumlah kasus yang pernah dilaporkan ke KPK.
"Kan sudah banyak pengaduan ke KPK, Ubedillah Badrun sudah lima kali bolak-balik ke KPK melaporkaan dugaan korupsi anak dan menantu Jokowi," kata Guntur kepada Media Indonesia, Jumat (21/2).
Ia menambahkan, anggota keluarga Jokowi lainnya yang diperlu diperiksa KPK adalah Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution dan istrinya, Kahiyang Ayu. Sebab, nama Bobby dan Kahiyang muncul dalam sidang korupsi mantan Gubernur Maluku Utara (Malut) Abdul Gani Kasuba. Nama Bobby dikaitkan dengan istilah 'Blok Medan'.
"Almarhum Faisal Basri juga menyebut dugaan Bobby terlibat penyelundupan bijih nikel ke China," sambungnya.
Bagi Guntur, keberanian dan independensi KPK saat ini sedang diuji. Jika KPK tak berani memeriksa keluarga Jokowi, ia menyebut lembaga antirasuah itu penakut dan hanya menerima pesanan.
Sebelumnya pada akhir 2024, Guntur sempat mengatakan bahwa Hasto memiliki video soal keinginan Jokowi berkuasa selama tiga periode atau perpanjangan masa jabatan. Ia juga mengatakan bahwa Hasto memiliki video lain yang memiliki daya ledak besar, misalnya kriminalisasi Anies Baswedan.
Namun saat disinggung soal bukti video-video tersebut saat ini, Guntur mengaku tak dapat mengonfirmasinya kembali. "Ketika Mas Hasto ditahan, saya sdah tidak bisa mengonfirmasi agi soal video-videi ini," tutupnya. (Tri/P-3)
Sekretaris Jenderal Serikat Nasional Pelestari Tosan Aji Nusantara (Senapati Nusantara), Hasto Kristiyanto, membuka secara resmi Rapat Kerja Agung (RKA) Senapati Nusantara
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Konsolidasi nasional BMI ini untuk menyatukan pola gerak organisasi BMI dalam menjalankan hasil rekomendasi Kongres VI PDI Perjuangan.
Hasto Kristiyanto menuntaskan 10K Borobudur Marathon 2025 dengan waktu 81 menit, memperbaiki rekor pribadinya tujuh menit. Ia menilai capaian ini sebagai simbol ketekunan
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengapresiasi Borobudur Marathon 2025 yang berstatus Elite Label.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyampaikan apresiasi atas pencapaian baru Borobudur Marathon, yang menurutnya bukan hanya menjadi kebanggaan nasional
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan secara rinci kronologi operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan di Kota Depok, Jawa Barat, pada 5 Februari 2026.
KPK menyebut ada dugaan penerimaan gratifikasi oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok Bambang Setyawan senilai Rp2,5 miliar.
KPK menyatakan Ketua Pengadilan Negeri Depok I Wayan Eka Mariarta dan Wakil Ketua PN Depok Bambang Setyawan meminta uang sebesar Rp1 miliar sebagai imbalan percepatan eksekusi lahan.
KPK menyatakan anak usaha Kementerian Keuangan, PT Karabha Digdaya, mencairkan invois fiktif senilai Rp850 juta guna memenuhi permintaan Ketua PN Depok.
KPK tetapkan lima tersangka OTT di Depok, termasuk Ketua PN Depok, terkait dugaan gratifikasi pengurusan sengketa lahan. Penahanan 20 hari pertama.
KPK lakukan OTT di Depok, menyita Rp850 juta dari Juru Sita PN terkait dugaan gratifikasi dan pengurusan sengketa lahan. Lima tersangka ditetapkan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved