Headline
Pansus belum pastikan potensi pemakzulan bupati.
WAKIL Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily aktif menjaring masukan dari jamaah terkait layanan penyelenggaraan ibadah haji 1445 Hijriah/2024 Masehi.
Hal ini dilakukan sebagai bagian dari upayanya untuk memperbaiki kualitas pelayanan haji di tahun mendatang. Masukan ini nantinya akan dibawa ke dalam rapat bersama Kementerian Agama (Kemenag).
"Jadi bukan hanya tahun 2024 saja, tapi tahun sebelumnya juga saya lakukan (menjaring masukan). Sudah tahun ketiga saya meminta masukan dari jamaah dengan cara seperti ini. Ini bagian dari tugas saya sebagai anggota DPR RI untuk menyerap aspirasi," ujar Ace dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (7/8).
Baca juga : Pemeriksaan di Pintu Masuk Kota Makkah kian Ketat, Arteria Dahlan Sempat Ditahan
Masukan yang diminta mencakup berbagai aspek pelayanan haji, termasuk transportasi, pemondokan di Makkah dan Madinah, katering di Makkah, Madinah, Arafah, dan Mina, serta pelayanan petugas haji dan bimbingan manasik haji.
Aspirasi yang diterima oleh Ace Hasan akan disampaikan kepada Kemenag dan pihak terkait lainnya agar pelayanan haji dapat ditingkatkan.
Respons dari jamaah haji pun sangat positif. Salah satu jamaah, Maman Suherman asal Jawa Barat, memberikan tanggapan bahwa secara umum pemerintah telah bekerja keras dalam memberikan pelayanan.
Baca juga : Timwas Haji DPR Pertanyakan Hilangnya Bendera RI di Bus Jemaah Haji Indonesia
"Terlebih ibadah haji membutuhkan kesabaran yang sangat luar biasa, tergantung sisi mana kita memaknai. Namun sejujurnya kami ikhlas dan bersyukur bisa melaksanakan ibadah haji di tahun ini,"ujarnya.
Maman juga menilai bahwa layanan transportasi selama di Tanah Suci berjalan lancar. Ia menyebutkan bahwa selama di Makkah, jamaah mendapatkan layanan transportasi Bus Shalawat yang beroperasi 24 jam. Bus ini mengantar jamaah dari hotel ke terminal terdekat di Masjidil Haram.
"Saat di Makkah, jamaah mendapat layanan transportasi Bus Shalawat selama 24 jam. Bus ini mengantar jamaah (pergi pulang) dari hotel ke terminal terdekat di Masjidil Haram," jelasnya.
Baca juga : DPR Minta Pemerintah Benahi Pelaksanaan Manasik Haji
Untuk konsumsi, Maman merasa bahwa setiap waktu makan selalu tepat waktu dan bahkan lebih dari cukup. Pemondokan di Makkah dan Madinah pun dirasakannya aman dan nyaman. Pemondokan di Arafah juga tidak mengalami masalah.
Meski mengapresiasi pelayanan yang ada, Maman juga memberikan saran kepada pemerintah untuk mendorong otoritas Arab Saudi agar meningkatkan pelayanan di Mina.
"Hal ini Kementerian Agama RI perlu bernegosiasi kembali dengan Pemerintah Arab Saudi supaya dapat meningkatkan pelayanan terhadap jamaah haji Indonesia agar lebih nyaman dan tidak memaksakan kapasitas (jumlah) yang ditempati oleh jamaah haji Indonesia," pungkas Maman. (RO/Z-10)
Berikut isi pidato Ketua DPR RI Puan Maharani dalam Sidang Tahunan MPR RI.
Kami mengajak masyarakat untuk terus aktif mengawal kinerja DPR. Partisipasi publik yang kuat memperkuat legitimasi dan kualitas kebijakan. Kritik yang konstruktif sangat kami butuhkan.
Hukum acara pidana tidak semata-mata untuk menghukum tersangka, tetapi untuk memastikan tidak terjadinya kesewenang-wenangan negara terhadap warga negaranya.
Dalam surat DPR dengan perihal Seruan Mendesak untuk Tindakan Segera Guna Mengakhiri Bencana Kemanusiaan di Jalur Gaza mencakup enam poin desakan ke PBB.
KETUA BKSAP DPR RI Mardani Ali Sera menyampaikan bahwa Ketua DPR Puan Maharani mengirim surat resmi kepada PBB untuk mendesak pembukaan blokade Gaza.
Ketua DPR RI Puan Maharani menekankan perlunya evaluasi pembinaan di tubuh TNI agar membangun hubungan senior-junior yang saling menghormati.
Direktur Sales & Distribution PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) Anton Sukarna mengungkapkan masa tunggu haji yang panjang perlu diantisipasi dengan persiapan yang matang sejak dini.
ASOSIASI Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri) meminta pemerintah untuk lebih meningkatkan peran swasta dalam penyelenggaran ibadah haji.
PENYELENGGARAAN ibadah haji tahun 2026 akan sepenuhnya dialihkan dari Kementerian Agama (Kemenag) ke Badan Penyelenggara Haji (BP Haji).
WACANApenyelenggaraan haji jalur laut tengah mengemuka. Wacana haji jalur laut disebut sebagai hal yang bukan tidak mungkin untuk dilaksanakan. Namun, membutuhkan persiapan matang,
ANGGOTA Pansus Haji 2024, Luluk Nur Hamidah mengatakan rencana pelaksanaan haji jalur laut merupakan hal yang kompleks dan harus dipertimbangkan dengan sangat matang.
MENTERI Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membenarkan adanya rencana agar penyelenggaraan haji dan umrah ke depan berada di bawah Badan Penyelenggara (BP) Haji.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved