Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga adanya permainan suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR yang serupa dengan kasus buronan Harun Masiku. Mantan caleg Pemilu 2019 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Alexsius Akim diminta menjelaskan informasi itu pada Senin (5/8).
"Saksi AA, penyidik mendalami modus yang mirip Harun Masiku dan terjadi di dapil (daerah pilih) Kalbar (Kalimantan Barat) pada tempus (delicti) yang sama,” kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto melalui keterangan tertulis, Selasa (6/8).
Tessa enggan memerinci pihak-pihak yang dicurigai bertransaksi suap seperti kasus Harun yang diulik penyidik. Tapi, kata dia, Alexsius juga diminta menjelaskan keberadaan Masiku.
Baca juga : KPK Tegaskan Banyaknya Laporan Ganggu Rossa Purbo Sidik Kasus Harun Masiku
“Penyidik juga mendalami keberadaan HM (Harun Masiku),” ujar Tessa.
Alexsius diperiksa KPK sebagai saksi dalam kasus dugaan suap PAW anggota DPR. Usai dimintai keterangan, dia menceritakan pemecatan sepihak dari partai berlogo banteng itu.
“Yang jelas saya yang harusnya dilantik tapi saya kan diberhentikan,” kata Alexsius di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (5/8).
Baca juga : IM57+ Institute Menuduh Ada Intervensi dalam Kasus Suap Harun Masiku
Saat itu, dia mengaku mendapatkan suara terbanyak di Kalimantan Barat, namun, malah didepak dari PDIP tanpa diberikan penjelasan.
“Saya tidak tahu justru mengapa sampai hari ini saya dicoret,” ucap Alexsius.
Dia juga mengaku tidak menerima surat pemecatan dari PDIP. Kejadian itu disebut ditanyakan oleh penyidik KPK.
Kenapa mereka berani mengusutnya? Apakah memang penegak hukum sudah kembali ke jalur yang semestinya dalam menegakkan hukum.
Itulah pertaruhan penegakan hukum di negeri ini. Hukum yang wajahnya penuh jelaga. Hukum yang katanya sama untuk semua tapi faktanya beda-beda tergantung siapa yang berpunya dan berkuasa.
Kenapa Mega melakukan blunder seperti itu? Akankah langkahnya justru akan menjadi bumerang?
Maukah KPK mengoptimalkan momentum ini untuk meninggalkan legacy yang baik?
KPK telah menetapkan lima tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi proyek Bandung Smart City.
Strategi penanggulangan korupsi dimulai dari memupuk nilai integritas.
PDIP belum mengganti Anggota DPRD DKI Jakarta Cinta Mega
SEBASTIANUS Muri, pemilik suara terbanyak Kedua dalam Pemilihan legislatif tahun 2019 lalu, dari Partai PDIP dapil II, dilantik menjadi Anggota DPRD Kabupaten Lembata, NTT.
KPK menyebut kabar pertemuan buronan Harun Masiku dengan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di PTIK tidak pernah masuk dalam ekspose kasus
PIMPINAN DPR RI melantik tiga anggota dewan melalui mekanisme pergantian antarwaktu (PAW).
Meski demikian, ia mengakui Harun pernah mendatangi kantor KPU untuk menyampaikan surat.
KPK telah melimpahkan berkas perkara mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelin ke Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Jumat (15/5).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved