Headline
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Kumpulan Berita DPR RI
KOALISI Indonesia Maju (KIM) dituding terus memperbanyak calon tunggal di Pilkada 2024. KIM ‘Plus’ sudah mengeluarkan satu nama, yakni Ridwan Kamil untuk bertarung di Pilgub DKI Jakarta.
Menanggapi itu, Ketua DPP PKB, Luluk Nur Hamidah menerangkan bahwa calon gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Masih menjadi figur terbaik untuk memimpin Jakarta.
“Dia faham betul apa yang terbaik untuk memajukan dan membahagiakan rakyat Jakarta. Saya tidak mengenal calon lain seperti saya mengenal Mas Anies,” ungkap Luluk, Senin (5/8).
Baca juga : Anies Baswedan Kuat, Cagub DKI Jakarta Diprediksi Sedikit
Luluk pun berharap jangan ada calon tunggal melawan kotak kosong. Menurutnya, rakyat Jakarta berhak punya pilihan.
“Pimpinan parpol jangan menyandera akal sehat. Calon tunggal sebuah kemunduran demokrasi,” tegasnya.
“Demi kebaikan rakyat Jakarta, parpol-parpol jangan kesampingkan aspirasi akar rumput. Ada 2 atau 3 calon itu lebih sehat bagi demokrasi. Merawat harapan dan kepercayaan memang butuh pengorbanan,” ujar Luluk.
Baca juga : PKB Sambut Baik Wacana Menduetkan Kader PDIP dengan Anies di Pilkada Jakarta
Adapun PartaiKebangkitan Bangsa (PKB) jadi salah satu partai politik (parpol) yang digadang-gadang masuk ke jajaran Koalisi Indonesia Maju (KIM) atau disebut KIM ‘Plus’.
Diketahui, wacana soal Koalisi Indonesia Maju (KIM) 'Plus' di Pilkada DKI Jakarta semakin mengemuka.
KIM 'Plus' ini, merupakan gabungan Partai KIM dengan berbagai partai yang di luar KIM.
Baca juga : PKB Ajak PKS dan PDIP Usung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta
Luluk mengaku masih belum mengetahui lebih lanjut terkait KIM ‘Plus’.
Ada atau tidaknya KIM ‘Plus’, Luluk berharap agar jangan sampai ada penjegalan terhadap calon-calon tertentu.
“Saya belum tahu soal KIM plus ini. Saya berharap pilkada jangan sampai ada calon tunggal lah,” tegas Luluk kepada Media Indonesia. (Z-8)
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Peneliti BRIN Siti Zuhro, yang hadir dalam pertemuan tersebut, mengatakan pembahasan pilkada tidak langsung tidak hanya berkaitan dengan mahalnya biaya politik.
Pelaksanaan Pilkada langsung masih diwarnai berbagai praktik curang, termasuk politik uang.
Selama korupsi kepala daerah hanya dipandang sebagai kasus sporadis tanpa menyentuh akar permasalahan, praktik lancung ini akan terus berulang.
Dalam situasi tersebut, kemunculan partai baru justru memunculkan tanda tanya besar soal tujuan pendiriannya.
Pembaruan UU Pemilu merupakan mandat yang telah diberikan pimpinan DPR RI kepada Komisi II untuk dibahas secara mendalam.
PKB menyebut arah kebijakan tersebut sebagai penerapan ekonomi konstitusi yang berpijak pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
PKB mendukung langkah-langkah diplomasi Presiden Prabowo Subianto, termasuk keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace (BoP).
Menurut Muhaimin, kepemimpinan Prabowo tidak hanya relevan untuk satu periode, tetapi juga memiliki potensi keberlanjutan.
Menurutnya, seorang tokoh agama memikul tanggung jawab moral yang besar untuk menjadi teladan bagi umat, bukan justru terlibat dalam tindakan kekerasan.
Isu utama menuju Pemilu 2029 bukanlah sekadar penghapusan PT
Hanif diharap memenuhi panggilan. Keterangan eks Menteri itu dibutuhkan untuk mendalami aliran uang terkait kasus Hery.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved