Headline
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
KOALISI Indonesia Maju (KIM) dituding terus memperbanyak calon tunggal di Pilkada 2024. KIM ‘Plus’ sudah mengeluarkan satu nama, yakni Ridwan Kamil untuk bertarung di Pilgub DKI Jakarta.
Menanggapi itu, Ketua DPP PKB, Luluk Nur Hamidah menerangkan bahwa calon gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Masih menjadi figur terbaik untuk memimpin Jakarta.
“Dia faham betul apa yang terbaik untuk memajukan dan membahagiakan rakyat Jakarta. Saya tidak mengenal calon lain seperti saya mengenal Mas Anies,” ungkap Luluk, Senin (5/8).
Baca juga : Anies Baswedan Kuat, Cagub DKI Jakarta Diprediksi Sedikit
Luluk pun berharap jangan ada calon tunggal melawan kotak kosong. Menurutnya, rakyat Jakarta berhak punya pilihan.
“Pimpinan parpol jangan menyandera akal sehat. Calon tunggal sebuah kemunduran demokrasi,” tegasnya.
“Demi kebaikan rakyat Jakarta, parpol-parpol jangan kesampingkan aspirasi akar rumput. Ada 2 atau 3 calon itu lebih sehat bagi demokrasi. Merawat harapan dan kepercayaan memang butuh pengorbanan,” ujar Luluk.
Baca juga : PKB Sambut Baik Wacana Menduetkan Kader PDIP dengan Anies di Pilkada Jakarta
Adapun PartaiKebangkitan Bangsa (PKB) jadi salah satu partai politik (parpol) yang digadang-gadang masuk ke jajaran Koalisi Indonesia Maju (KIM) atau disebut KIM ‘Plus’.
Diketahui, wacana soal Koalisi Indonesia Maju (KIM) 'Plus' di Pilkada DKI Jakarta semakin mengemuka.
KIM 'Plus' ini, merupakan gabungan Partai KIM dengan berbagai partai yang di luar KIM.
Baca juga : PKB Ajak PKS dan PDIP Usung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta
Luluk mengaku masih belum mengetahui lebih lanjut terkait KIM ‘Plus’.
Ada atau tidaknya KIM ‘Plus’, Luluk berharap agar jangan sampai ada penjegalan terhadap calon-calon tertentu.
“Saya belum tahu soal KIM plus ini. Saya berharap pilkada jangan sampai ada calon tunggal lah,” tegas Luluk kepada Media Indonesia. (Z-8)
Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsung bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR RI, Jazilul Fawaid, menyampaikan belasungkawa mendalam atas wafatnya Wakil Presiden ke-6 RI, Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno.
PKB menyebut arah kebijakan tersebut sebagai penerapan ekonomi konstitusi yang berpijak pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
PKB mendukung langkah-langkah diplomasi Presiden Prabowo Subianto, termasuk keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace (BoP).
Menurut Muhaimin, kepemimpinan Prabowo tidak hanya relevan untuk satu periode, tetapi juga memiliki potensi keberlanjutan.
Menurutnya, seorang tokoh agama memikul tanggung jawab moral yang besar untuk menjadi teladan bagi umat, bukan justru terlibat dalam tindakan kekerasan.
Isu utama menuju Pemilu 2029 bukanlah sekadar penghapusan PT
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved