Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
SEMUA menteri dipastikan hadir dalam Sidang Kabinet Paripurna di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Sidang digelar pada Senin (12/8).
"Sidang Kabinet Paripurna tanggal 12 Agustus semua Menteri Hadir," ujar Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden M. Yusuf Permana dalam keterangannya, Sabtu (3/8).
Yusuf menyebut pihaknya telah menyiapkan penginapan yang akan digunakan untuk menteri bermalam. Semua menteri kabinet nantinya akan bermalam di Hotel Nusantara.
Baca juga : Prabowo Pastikan Hadir Sidang Kabinet di IKN
"Nginep di Hotel Nusantara," jelasnya.
Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menuturkan Sidang Kabinet perdana rencananya bakal digelar di IKN pada Senin, 12 Agustus 2024. Presiden Joko Widodo (Jokowi) berangkat ke IKN pada Minggu (11/8).
"Tanggal 12 (12 Agustus Sidang Kabinet Perdana di IKN). Tanggal 11 (Agustus) beliau (Jokowi) ke sana (IKN), nanti tanggal 12 direncanakan utk sidang kabinet di sana," kata Basuki di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (1/8). (P-5)
ANGGOTA Komisi II DPR RI Muhammad Khozin menilai permintaan Presiden Prabowo Subianto mengenai koreksi desain dan fungsi Ibu Kota Nusantara (IKN) mempercepat pembangunan di IKN
KEPALA Otorita IKN Basuki Hadimuljono menegaskan pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kalimantan Timur, akan berlanjut hingga 2028. Hal setelah Presiden Prabowo Subianto berkunjung
KEPALA Otorita IKN Basuki Hadimuljono optimistis setelah Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kalimantan Timur.
Penguatan infrastruktur bagi lembaga negara menjadi prioritas utama Presiden saat ini.
IKN dipandang sebagai warisan pemerintahan Joko Widodo yang tidak ingin ditinggalkan begitu saja.
Prasetyo menegaskan bahwa fokus utama Presiden adalah perbaikan dan percepatan pembangunan.
Akankah perlawanan Roy Suryo cs akhirnya bakal kandas nanti?
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak segera memanggil Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.
Langkah ini diambil sebagai bentuk kepastian hukum setelah tercapainya kesepakatan antara pihak-pihak yang berperkara.
Setelah adanya permohonan RJ dari para pelapor dan tersangka, serta mempertimbangkan terpenuhinya syarat keadilan restoratif sesuai ketentuan yang berlaku.
Jokowi disebut menanyakan kapan Eggi berangkat ke Malaysia untuk berobat.
Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan atensi terkait penanganan perkara ini.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved