Headline
Perekonomian tumbuh 5,12% melampaui prediksi banyak kalangan.
Perekonomian tumbuh 5,12% melampaui prediksi banyak kalangan.
SEMUA menteri dipastikan hadir dalam Sidang Kabinet Paripurna di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Sidang digelar pada Senin (12/8).
"Sidang Kabinet Paripurna tanggal 12 Agustus semua Menteri Hadir," ujar Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden M. Yusuf Permana dalam keterangannya, Sabtu (3/8).
Yusuf menyebut pihaknya telah menyiapkan penginapan yang akan digunakan untuk menteri bermalam. Semua menteri kabinet nantinya akan bermalam di Hotel Nusantara.
Baca juga : Prabowo Pastikan Hadir Sidang Kabinet di IKN
"Nginep di Hotel Nusantara," jelasnya.
Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menuturkan Sidang Kabinet perdana rencananya bakal digelar di IKN pada Senin, 12 Agustus 2024. Presiden Joko Widodo (Jokowi) berangkat ke IKN pada Minggu (11/8).
"Tanggal 12 (12 Agustus Sidang Kabinet Perdana di IKN). Tanggal 11 (Agustus) beliau (Jokowi) ke sana (IKN), nanti tanggal 12 direncanakan utk sidang kabinet di sana," kata Basuki di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (1/8). (P-5)
PENEMPATAN wakil presiden Gibran Rakabuming Raka ke Ibu Kota Nusantara (IKN) dinilai perlu dilakukan untuk menjamin keberlanjutan pembangunan dan pemindahan ibu kota negara.
WAKIL Presiden Gibran Rakabuming Raka menanggapi santai usulan sejumlah pihak agar dirinya berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur atau Papua.
Prasetyo menjelaskan pemerintah berkomitmen penuh untuk menyelesaikan proyek pembangunan IKN.
Bupati PPU Mudyat Noor menyampaikan bahwa kontribusi wilayahnya terhadap pembangunan IKN belum diimbangi dengan dukungan infrastruktur dan pelayanan dasar yang memadai.
Hal itu disampaikan Prasetyo menanggapi berbagai usulan dari sejumlah pihak yang mendorong agar pemerintah mempertimbangkan moratorium pembangunan IKN.
Otorita IKN menegaskan pembangunan proyek di Ibu Kota Nusantara atau IKN tetap berjalan. Penegasan ini disampaikan di tengah isu monatorium pembangunan IKN
Tom Lembong dan Hasto adalah dua sosok yang mewakili oposisi Jokowi. Keduanya dipidana juga dinilai tak lepas dari keinginan Jokowi.
Pemberian amnesti Hasto Kristiyanto dan abolisi Tom Lembong disebut membuat hubungan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi makin berjarak.
AUFA Luqmana,17, membeli mobil pikap Esemka bekas, untuk membuktikan keseriusan gugatannya atas wanprestasi Presiden ke-7 Jokowi
Kenapa Jokowi melakukan itu? Kenapa dia malah membuka front pertempuran politik dan menambah musuh baru? Panikkah dia?
Ketua Fraksi Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas menekankan Partai Demokrat tidak pernah berurusan dengan polemik ijazah palsu Presiden Joko Widodo atau Jokowi
Rampai Nusantara menekankan pentingnya publik untuk kembali pada diskursus yang membangun.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved