Akademisi Diharapkan Netral di Pilkada Serentak

PEMILIHAN kepala daerah (Pilkada) serentak sudah didepan mata. Setiap warga negara memiliki hak dan tanggungjawab untuk memilih pemimpin mereka melalui pesta demokrasi yang berkualitas.

Partisipasi aktif dari berbagai lapisan masyarakat menentukan suksesnya penyelenggaraan pilkada yang damai. Termasuk didalamnya akademisi memiliki peran sangat vital dalam memberikan informasi dan edukasi yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Namun sayangnya, peran akademisi terkadang terdistorsi dengan kepentingan kelompok maupun golongan.

Baca juga : ASN Pemkot Bandung Diminta Netral pada Pilkada 2024

Dalam siaran pers yang diterima hari ini, Direktur Pusat Kajian Kesehatan Mental (Puskestal) Indonesia, Syukri Pulungan yang juga berprofesi sebagai akademis menyampaikan bahwa akademisi harus berdiri ditengah-tengah atau netral. 

Akademisi dapat berkontribusi melalui penelitian yang bermanfaat bagi masyarakat dengan menggunakan metodologi dan kaidah-kaidah ilmiah yang tepat sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah-tengah masyarakat.

“Akademisi harus berdiri ditengah-tengah dan menyampaikan hasil penelitian melalui metodologi yang tepat sebagai upaya untuk mensejahterakan masyarakat dengan tidak melakukan fabrikasi data yang dapat menimbulkan kesalahpahaman di tengah-tengah masyarakat”, ujar Syukri

Baca juga : ASN Kabupaten Sumedang Deklarasi akan Netral dalam Pilkada

Direktur Eksekutif Pusat Kajian Mental (Puskestal) Indonesia dalam perbincangan bersama Erman Tale Daulay pada Podcast Bincang Tipis-tipis,belum lama ini

Syukri menyoroti dan mengkritik hasil rilis salah satu lembaga baru baru ini yang menyatakan bahwa 95% masyarakat Tapanuli Selatan tidak puas dengan kepemimpinan Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel)

“Saya rasa hasil survey yang menyatakan 95% masyarakat Tapanuli Selatan tidak puas dengan kepemimpinan Bupati Tapanuli Selatan tidak melalui metodologi yang tepat karena tidak menyebutkan indikator-indikator seperti kesehatan, pendidikan, ekonomi dan lain sebagainya. Belum lagi sampel yang digunakan untuk mengambil data tidak mencerminkan sampel representatif yang mewakili masyarakat Tapanuli Selatan” tambahnya.

Baca juga : HUT Bhayangkara, Presiden Minta Polri Sukseskan Pilkada dan Jaga Netralitas

Lebih lanjut, aktivis kesehatan mental ini menyatakan bahwa idealnya sebuah riset yang dilakukan melalui metodologi yang tepat, maka gap antara hasil riset sebelumnya tidak akan terlalu jauh dan bertolak belakang.

“ketika penelitian dilakukan dengan metodologi dan kaidah-kaidah ilmiah maka gap dengan hasil riset sebelumnya tidak akan terlalu jauh” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menyampaikan kekecewaannya terhadap framing yang dilakukan media dengan menyatakan bahwa masyarakat Tapanuli Selatan tidak puas dengan kepemimpinan Bupati Tapanuli Selatan karena menurutnya tidak menunjukkan kondisi sebenarnya.

“Riset yang dilakukan tidak mencerminkan sampel representatif karena tidak mewakili 300.000 lebih masyarakat Tapanuli Selatan, oleh karena itu akademisi harus berdiri ditengah dan jangan sampai terseret pada upaya penggiringan opini” pungkasnya. (Z-8)