Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
RATUSAN ASN di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, mendeklarasikan netralitas dalam proses Pilkada 2024, Rabu (10/7). Pemkab Sumedang memastikan akan ada sanksi berat bagi pelanggarnya, di antaranya sampai pada pencabutan status ASN.
"Bila terbuki ada ASN yang melakukan pelanggaran netralitas dalam pilkada, kami akan melaporkannya ke Bawaslu. Akan ada sanksi berat serta terancam status ASN-nya," ungkap Penjabat Sekretaris Daerah Sumedang, Tuti Ruswati.
Menurut dia, ASN memiliki hak untuk memilih saat pencoblosan di bilik suara. Namun, mereka tidak boleh terlibat dalam proses pencalonan dengan mendukung seseorang, baik secara langsung maupun lewat media sosial.
Baca juga : Kemendagri Perlu Buka Aduan untuk Laporkan ASN tidak Netral di Pilkada
"ASN tidak boleh melakukan ucapan atau perbuatan, baik itu ucapan berupa intimidasi, ujaran kebencian, atau ikut kampanye. Untuk itu ASN menandatangani pakta integritas," ujarnya.
Dalam deklarasi itu, ASN di Kabupaten Sumedang berjanji menjaga dan menegakan prinsip netralitas ASN dalam melaksanakan fungsi pelayanan publik dalam proses pilkada 2024. Mereka juga akan menghindari konflik
kepentingan, tidak melakukan praktik intimidasi dan ancaman pada masyarakat serta tidak memihak kepada pasangan calon tertentu.
Para ASN juga berjanji menggunakan media sosial secara bijak, tidak digunakan untuk mendukung pasangan calon tertentu, dan tidak menyebarkan ujaran kebencian serta berita bohong. (Z-6)
Penguatan UMKM harus dimulai dari komitmen pemerintah daerah sendiri melalui kebijakan belanja yang berpihak kepada pelaku usaha lokal.
Upaya tersebut dilakukan untuk menghidupkan kembali nilai sejarah sekaligus mendorong pemanfaatan budaya sebagai kekuatan pembangunan daerah.
Pemkab Sumedang membantu penyediaan alat dan mesin pertanian (alsintan), benih dan perbaikan irigasi.
Sebelumnya, di Sumedang telah beroperasi Sekolah Rakyat di Gedung Balai Latihan Kerja. Proses belajar mengajar sudah dimulai sejak 5 Agustus 2025 lalu.
Donasi ini merupakan hasil penggalangan dana sukarela dari Aparatur Sipil Negara (ASN), pegawai BUMD, serta masyarakat Kabupaten Sumedang
Capaian ini menempatkan Sumedang sebagai salah satu daerah dengan kualitas pelayanan publik yang dinilai sangat baik
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
MENYIKAPI wacana kembalinya Pilkada ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulawesi Selatan segera menyusun langkah antisipasi.
Bantuan ini merupakan kelanjutan dari komitmen Bawaslu sebagai institusi negara yang turut hadir merespons bencana alam di Sumut, di luar fungsi utamanya sebagai lembaga pengawas pemilu.
Bawaslu harus memastikan setiap informasi yang disampaikan kepada publik bersumber dari data yang sahih, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved