Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
RATUSAN ASN di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, mendeklarasikan netralitas dalam proses Pilkada 2024, Rabu (10/7). Pemkab Sumedang memastikan akan ada sanksi berat bagi pelanggarnya, di antaranya sampai pada pencabutan status ASN.
"Bila terbuki ada ASN yang melakukan pelanggaran netralitas dalam pilkada, kami akan melaporkannya ke Bawaslu. Akan ada sanksi berat serta terancam status ASN-nya," ungkap Penjabat Sekretaris Daerah Sumedang, Tuti Ruswati.
Menurut dia, ASN memiliki hak untuk memilih saat pencoblosan di bilik suara. Namun, mereka tidak boleh terlibat dalam proses pencalonan dengan mendukung seseorang, baik secara langsung maupun lewat media sosial.
Baca juga : Kemendagri Perlu Buka Aduan untuk Laporkan ASN tidak Netral di Pilkada
"ASN tidak boleh melakukan ucapan atau perbuatan, baik itu ucapan berupa intimidasi, ujaran kebencian, atau ikut kampanye. Untuk itu ASN menandatangani pakta integritas," ujarnya.
Dalam deklarasi itu, ASN di Kabupaten Sumedang berjanji menjaga dan menegakan prinsip netralitas ASN dalam melaksanakan fungsi pelayanan publik dalam proses pilkada 2024. Mereka juga akan menghindari konflik
kepentingan, tidak melakukan praktik intimidasi dan ancaman pada masyarakat serta tidak memihak kepada pasangan calon tertentu.
Para ASN juga berjanji menggunakan media sosial secara bijak, tidak digunakan untuk mendukung pasangan calon tertentu, dan tidak menyebarkan ujaran kebencian serta berita bohong. (Z-6)
Pemkab memiliki data ketersediaan bahan baku pangan, sehingga menu MBG di Sumedang bisa disesuaikan dengan pasokan lokal yang tersedia.
Kewaspadaan menjadi hal utama yang harus dibangun bersama, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat, guna meminimalkan risiko dan dampak bencana.
Capaian tersebut menempatkan Sumedang sebagai salah satu daerah strategis di Kawasan Rebana Metropolitan
Penguatan UMKM harus dimulai dari komitmen pemerintah daerah sendiri melalui kebijakan belanja yang berpihak kepada pelaku usaha lokal.
Upaya tersebut dilakukan untuk menghidupkan kembali nilai sejarah sekaligus mendorong pemanfaatan budaya sebagai kekuatan pembangunan daerah.
Pemkab Sumedang membantu penyediaan alat dan mesin pertanian (alsintan), benih dan perbaikan irigasi.
POLITIK uang atau money politics di Indonesia telah menjadi masalah sistemis yang merusak kualitas demokrasi dan mengancam integritas pemilu.
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
MENYIKAPI wacana kembalinya Pilkada ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulawesi Selatan segera menyusun langkah antisipasi.
Bantuan ini merupakan kelanjutan dari komitmen Bawaslu sebagai institusi negara yang turut hadir merespons bencana alam di Sumut, di luar fungsi utamanya sebagai lembaga pengawas pemilu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved