Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
TERKAIT kepastian Presiden akan berkantor di Ibu Kota Negara, Nusantara, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono menyampaikan pada tanggal 28 Juli 2024, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan meresmikan jalan tol dan meninjau kesiapan IKN untuk persiapan upacara 17 Agustus.
"Ya beliau rencana tanggal 28 ke IKN. Ya 1-2 hari (menginap). Saya lagi persiapkan rapat dengan teman-teman sekretariat presiden dan PUPR juga mempersiapkan," kata kata Heru di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (24/7).
Rencananya pada tanggal 28 Juli beliau akan meresmikan tol dan meninjau. Kementerian PUPR dan sekretariat presiden mempersiapkan segala kebutuhan untuk Presiden untuk berkantor di IKN.
Baca juga : KSP Sebut Presiden Jokowi Jadi Berkantor di IKN pada Akhir Juli
"Rencana berkantor dia jelaskan akan dilakukan pada beberapa tahap. Kemungkinan Presiden Jokowi akan berkantor 1-2 hari menjelang tanggal 28 Juli.
Di sisi lain, tim sekretariat presiden berkonsentrasi mempersiapkan sarana prasarana dalam rangka persiapan upacara 17 Agustus.
"Ya ada beberapa tahap. Mungkin beliau (menginap) 1-2 hari menjelang tanggal 28, dan kami tentunya konsentrasi di sana untuk mempersiapkan semua sarana prasarana dalam rangka 17 Agustus. Jadi nanti setelah tanggal 28 mungkin beliau ada beberapa kali lagi ke IKN sebelum menjelang 17 Agustus, karena masih ada rangkaian kegiatan dan lain-lain," kata Budi.
Baca juga : Jokowi akan Pimpin Apel Kehormatan dan Renungan Suci di Memorial Park IKN
Sementara itu, untuk jadwal sidang kabinet di IKN, dijelaskan Heru sedang dipersiapkan dan dirapikan segala keperluannya. Dia katakan itu ranah Sekretaris Kabinet (seskab) untuk menjelaskannya.
Namun ada sidang kabinet atau tidak, sekretariat presiden mempersiapkan segala sesuatunya untuk kebutuhan kantor presiden di sana.
"Itu nanti sedang kami rapikan semua. Untuk sidang kabinet mungkin itu bisa dijelaskan oleh seskab (sekretaris kabinet). Yang jelas bapak presiden dalam waktu dekat ke sana (IKN)," kata Heru.
Baca juga : Andrinof Chaniago: Kajian Pemindahan Ibu Kota ke IKN Dilakukan Diam-diam
Kebutuhan sarana untuk berkantor seperti furniture, meja, kursi, lampu dan lainnya sedang berjalan distribusinya.
"Kantor presiden kita sudah siapkan. Kursi-kursi yang dibutuhkan. Saya di sini selaku kepala sekretariat presiden bersama rekan-rekan pejabat setpres mulai hari ini terus hingga tanggal 25 Juli, kita mengisi kebutuhan-kebutuhan furniture yang memang harus disiapkan untuk bapak Presiden," kata Heru.
(Z-9)
MICHAEL Sinaga, wartawan Sentana, membuka sejumlah kejanggalan yang ditemui di lapangan terkait persoalan ijazah Jokowi.
Terdapat kejanggalan dalam penelusuran arsip ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang tidak ditemukan di Universitas Gadjah Mada (UGM) maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo.
PENGAMAT politik dari Citra Institute Efriza, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kritik sarat makna simbolik.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
KETUA Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep, bersilaturahmi ke Abuya Ahmad Muhtadi Dimyathi, Kamis (26/2).
Mantan Bupati Indramayu Nina Dai Bachtiar menemui Jokowi di Solo untuk meminta restu bergabung ke PSI.
Akankah fakta baru itu akan mempercepat proses hukum yang sedang berlangsung? Ke mana pula arah penyelesaian kasus yang telah lama memicu kegaduhan dan keterbelahan publik itu?
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved