Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA DPR RI Komisi XI Maruarar Sirait menanggapi perihal usulan Revisi Undang-Undang Dewan Pertimbangan Agung (DPA) yang berasal dari DPR.
Dia tidak menampik keyakinan dan harapannya agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi anggota DPA, nanti setelah Jokowi selesai dari masa jabatannya.
"Saya berdoa dan saya yakin, saya harapkan Pak Jokowi menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung (DPA) ke depan. Dia punya pengalaman wali kota, gubernur, presiden," kata Maruarar, di Komplek Istana Kepresidenan, Rabu malam (11/7).
Baca juga : Maruarar Sirait Kembali Temui Presiden Jokowi di Istana
Maruarar juga menilai hubungan Jokowi dengan Presiden Terpilih Prabowo Subianto juga sangat baik.
"Juga dengan partai, dengan masyarakat. Orang yang paling pantas Jokowi," kata Maruarar.
Dia beralasan dengan Jokowi menjadi anggota DPA, maka akan bisa memberikan pertimbangan. Dia menolak bila jabatan tersebut disebut untuk mengawasi pemerintahan yang akan datang.
"'Kan memberikan pertimbangan. Itu bukan mengawasi. Memberikan pertimbangan, masukan, nasihat, saran, kepada Prabowo. saya rasa itu posisi DPA," kata Maruarar. (Try/Z-7)
MICHAEL Sinaga, wartawan Sentana, membuka sejumlah kejanggalan yang ditemui di lapangan terkait persoalan ijazah Jokowi.
Terdapat kejanggalan dalam penelusuran arsip ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang tidak ditemukan di Universitas Gadjah Mada (UGM) maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo.
PENGAMAT politik dari Citra Institute Efriza, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kritik sarat makna simbolik.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
BADAN Legislasi (Baleg) DPR sedang membahas daftar inventaris masalah RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden.
WACANA perubahan nomenklatur Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA) semakin kuat digaungkan.
Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) disetujui menjadi usul inisiatif DPR RI.
Perubahan nomenklatur yang tertuang dalam Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) dipertanyakan.
PERUBAHAN revisi Undang-Undang Wantimpres menjadi nomenklatur Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dinilai bertentangan dengan konstitusi dan semangat reformasi.
REVISI Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) disetujui menjadi usul inisiatif DPR RI.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved