Pembahasan RUU Wantimpres Semestinya Libatkan Publik

Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) disetujui menjadi usul inisiatif DPR RI. Kesepakatan ini diambil dalam Rapat Paripurna ke-22 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024.

Salah satu usulan perubahannya yakni mengubah nomenklatur Wantimpres menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA).

Menanggapi kilatnya proses RUU Wantimpres, peneliti Senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Lili Romli, menyebut pembahasan RUU mestinya melibatkan partisipasi publik secara luas.

“Apalagi RUU yang dibahas sangat krusial dan bahkan kontroversial. Dengan partisipasi yang minim tersebut bisa memunculkan kekhawatiran dalam pembahasan RUU tersebut,” ujar Lili kepada Media Indonesia, Minggu (14/7).

“Itu mestinya pembahasan RUU tidak injury time seperti itu. Dengan pembahasan seperti memunculkan dugaan bahwa di balik pembahasan RUU tersebut unsur kepentingan kelompok atau golongan lebih kuat dibandingkan untuk kepentingan publik,” paparnya.

Menurutnya, publik akan menduga ada kepentingan kelompok tertentu karena di dalam RUU tersebut tidak mengatur tentang batasan jumlah anggota DPA tapi menyerahkan sepenuhnya pada presiden.

“Dengan demikian RUU tersebut mengarah pada bagi-bagi jabatan,” tandasnya. (Z-11)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Andhika