Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
REVISI Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) disetujui menjadi usul inisiatif DPR RI. Kesepakatan ini diambil dalam Rapat Paripurna ke-22 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024.
Salah satu usulan perubahannya yakni mengubah nomenklatur Wantimpres menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA).
Menanggapi kilatnya proses RUU Wantimpres, Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menyebut kemunculan RUU Wantimpres di penghujung periode dinilai untuk persiapan pemerintahan baru yang akan datang.
Baca juga : Memunculkan Lagi Dewan Pertimbangan Agung Berarti Melawan Konstitusi
“Beberapa RUU sebelumnya juga dibahas untuk kepentingan yang sama seperti RUU Kementerian Negara, RUU polri, RUU TNI dll,” tegas Lucius kepada Media Indonesia, Kamis (11/7).
“Jadi jelas unsur pesanan dalam perencanaan dan pembahasan RUU-RUU tersebut sangat jelas terlihat,” tambahnya.
Dengan sisa waktu masa bakti DPR yang tinggal satu masa sidang lagi, Lucius mengatakan pembahasan RUU-RUU cuma untuk mengakomodir pesanan pemerintahan yang akan datang saja.
“Bahaya segera terlihat ketika UU hanya dibuat untuk memenuhi pesanan. Sulit rasanya melihat hasil yang berkualitas atau terakomodir nya kepentingan publik. Bahkan sekedar untuk melibatkan publik dalam proses pembahasan pun rasanya sulit,” tuturnya.
Lucius menyayangkan DPR kali ini akan tercatat menghasilkan produk legislasi yang rentan merusak konsolidasi demokrasi dengan menghadirkan UU yang hanya memuaskan kepentingan elite yang akan berkuasa. (Ykb/Z-7)
Pendiri Mayapada Group sekaligus anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Dato Sri Tahir, memuji penanganan banjir yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.
Dibutuhkan sinergi antar kementerian lembaga serta masyarakat luas agar kasus COVID-19 tidak meningkat ke tahap tanggap darurat.
Sidarto Danusubroto meraih penghargaan dari Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) sebagai abdi negara dengan masa pengabdian terlama yaitu selama 56 tahun.
Habib Luthfi merupakan Rais ‘Aam Idaroh Aliyah Jam'iyyah Ahlith Thariqah Al Mu'tabarah An Nahdliyyah (JATMAN) yang juga menjabat anggota Wantimpres.
Anggota Dewan Pertimbangan Presiden RI Agung Laksono menilai oxygen concentrator HFNO ini dibutuhkan bagi para pasien yang terkena Covid-19 dan mengalami kesulitan bernapas.
Pada Maret 2022, secara resmi Pemerintah, melalui Kemendikbud Ristek, mendaftarkan jamu sebagai warisan budaya tak benda kepada UNESCO.
POLITIKUS PDI Perjuangan (PDIP) Hendrawan Supratikno merespons wacana Presidential Club diformalkan layaknya Dewan Pertimbangan Agung (DPA).
Jimly Asshiddiqie merespons soal Wantimpres menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA). Menurutnya ketentuan nama maupun anggota DPA nantinya dapat diatur dalam undang-undang.
Airlangga pastikan aturan terkait DPA sudah disetujui oleh semua fraksi di DPR
PKB tidak keberatan DPA diisi oleh para mantan presiden
Presiden Joko Widodo menolak mengomentari usulan Revisi Undang-Undang Dewan Pertimbangan Agung (DPA). Ia menyerahkan hal itu sepenuhnya kepada DPR sebagai inisiator.
PAN mengeklaim Rancangan Undang-Undang (RUU) Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) diusulkan untuk memperkuat tugas dan fungsi lembaga tersebut.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved