Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
WAKIL Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Abdul Muhaimin Iskandar atau Gus Muhaimin mendesak pemerintah untuk lebih serius menangani masalah judi online yang kian meresahkan di Indonesia.
"Saya dan kita semua hampir setiap saat mendengar berita judi online, korban-korbannya kok semakin banyak. Saya kira pemerintah harus lebih serius menangani masalah ini. Sudah waktunya revolusi siber," kata Gus Muhaimin di Jakarta, Rabu (26/6).
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini berujar, perlu dilakukan pelacakan dan penghapusan semua konten serta website judi online secara sistematis. Hal yang juga penting dilakukan adalah dengan membenahi serta mencari celah yang masih terbuka.
Baca juga : Gus Imin: Revisi UU Penyiaran Harus Serap Aspirasi Masyakarat dan Insan Media
"Yang paling penting adalah konten dan website judi online harus dilacak, lalu blokir. Saya kira muaranya di situ. Lalu benahi juga semua celah yang masih terbuka," tegasnya.
"Jadi nggak cukup hanya memburu penggunanya, mereka nggak mungkin berjudi kalau tidak ada wadahnya. Justru yang paling penting itu memberantas kontennya, websitenya, juga bandarnya," sambung Gus Muhaimin.
Gus Muhaimin mengaku semakin prihatin dengan adanya penyusupan situs judi online pada situs-situs pemerintah. Menurutnya hal itu seolah menunjukkan betapa lemahnya keamanan siber pemerintah.
Baca juga : Formappi Dukung Rencana Hak Angket DPR soal Kecurangan Pemilu
"Meskipun susupan itu hanya terpampang di halaman depan situs, tapi itu cukup merusak citra pertahanan siber kita secara keseluruhan. Jadi saya tegaskan ayo pemerintah benar-benar serius merevolusi siber kita," tuturnya.
Selain itu, ia juga mengapresiasi temuan Pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan (PPATK) bahwa ada 1.000 orang wakil rakyat di lembaga legislatif DPR hingga DPRD terlibat judi online.
"Oya saya kira ini (temuan PPATK) jadi warning kita bersama, betapa judi online ternyata sudah masuk ke semua lini instansi. Saya apresiasi PPATK, dan memang harus diungkap semua, siapa saja yang jadi korban judi online, siapa bandarnya, lokasinya di mana," tukas Gus Muhaimin. (Z-7)
KETUA Komisi XIII DPR dari Fraksi Partai NasDem Willy Aditya optimistis Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Hukum Adat bisa disahkan di era pemerintahan Prabowo Subianto.
PKB menyebut Mahkamah Konstitusi (MK) tidak menghitung banyaknya dampak atau implikasi terhadap pemerintahan dengan memutuskan pemilu nasional dan pemilu daerah dipisah.
Pemilu serentak yang selama ini dikenal sebagai 'pemilu lima kotak' tidak lagi berlaku.
Usulan ini akan disampaikan saat pembahasan revisi UU Pemilu setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemisahan pemilu nasional dengan lokal.
PARTAI Kebangkitan Bangsa (PKB) menilai pemilu terpisah tidak berpengaruh terhadap sistem kepengurusan partai. Namun, justru berdampak pada pemilih yang lelah.
PKB mengusulkan kepala daerah dipilih oleh anggota DPRD. Usulan ini akan disampaikan saat pembahasan revisi UU Pemilu setelah MK putuskan soal pemisahan pemilu.
Judi dengan berbagai bentuknya termasuk dosa besar. Hal ini karena permainan judi termasuk dalam kategori gharar, yaitu transaksi yang mengandung unsur ketidakpastian.
PPATK mengungkap ada 571.410 NIK penerima bantuan sosial terindikasi terlibat judol.
Temuan PPATK dari penelusuran data 2024, mengungkap bahwa nilai transaksi judol oleh penerima bansos, mencapai Rp957 miliar.
Pemerintahakan mencabut pemberian bantuan sosial (bansos) bagi para penerima manfaat yang terbukti menggunakannya untuk bermain judi online (judol).
IDAK ada kata lain selain miris setelah mendengar paparan PPATK terkait dengan temuan penyimpangan penyaluran bantuan sosial (bansos).
OJK juga telah meminta bank untuk memantau rekening dormant agar tidak digunakan untuk kejahatan keuangan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved