KPK: Putusan Sela Gazalba Saleh Bisa Buat Kekacauan Persidangan Tipikor

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi majelis Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengabulkan verzet atas putusan sela Hakim Agung Gazalba Saleh. Lembaga Antirasuah juga menyepakati pertimbangan hakim yang menyebut kebebasan Gazalba bisa membuat kekacauan persidangan tipikor di Indonesia.

“Ada pertimbangan yang menyebutkan bahwa majelis ini mengkhawatirkan bahwa produk putusan sela kemarin itu dapat mengakibatkan kekacauan dalam praktek sistem peradilan pidana khususnya dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi,” kata Ketua sementara KPK Nawawi Pomolango di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa, 25 Juni 2024.

Nawawi menjelaskan putusan itu bukan cuma membahayakan penanganan kasus korupsi di Jakarta. Tapi, lanjutnya, pada semua pengadilan tindak pidana korupsi di Tanah Air.

Baca juga : KPK Minta Pengadilan Tipikor PN Jakpus Ganti Hakim Kasus Gazalba

“Bagaimana mungkin ada prosedur yg berbeda, didalam perkara yg lain ada persyaratan tentang surat pendelegasi segala macam dalam perkara lain termasuk perkara SYL yang senyatanya ditangani oleh panelis yang sebenarnya mirip,” ucap Nawawi.

Putusan sela Gazalba juga bisa membuat persidangan yang sudah divonis digugat. Indonesia harus membuat praktik baru jika vonis itu dibiarkan.

“Keputusan majelis dalam putusan sela itu cenderung berpotensi itu merusak memunculkan kekacauan dalam sistem praktek peradilan,” ujar Nawawi.

Baca juga : KPK Endus Pelanggaran Etik Hakim Putusan Sela Gazalba Saleh

Pengadilan Tinggi Jakarta sudah membacakan vonis verzet atau gugatan atas putusan sela kasus gratifikasi dan pencucian uang Gazalba Saleh. Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat diminta melanjutkan persidangan.

“Memerintahkan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara a quo untuk melanjutkan mengadili dan memutuskan perkara a quo,” kata Hakim Ketua Subachran Hardi Mulyono di Pengadilan Tinggi Jakarta, Senin, 24 Juni 2024.

Dalam putusannya, majelis menolak keberatan atau eksepsi yang diajukan kubu Gazalba. Hakim juga melihat KPK tidak melakukan kesalahan dalam pembuatan dakwaan.

“Surat dakwaan sah untuk dijadikan sebagai dasar memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Gazalba Saleh,” ujar Subachran. (Z-7)