Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh mengungkap bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum lama ini. Namun, Surya Paloh tak mengungkap detail waktu dan lokasi pertemuan.
"Ada (pertemuan dengan Jokowi), insyaallah. Ya mungkin dua minggu yang lalu," kata Surya Paloh di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 24 Juni 2024.
Surya Paloh menepis pertemuan membahas soal kabinet bahkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Menurut dia, pembicaraan dengan Kepala Negara sebatas topik ringan.
Baca juga : Istana Tepis Tudingan Jokowi Titipkan Loyalis dalam Kabinet Prabowo-Gibran
"Bicara yang ringan-ringan saja bagaimana masing-masing mengingatkan agar menjaga kesehatan sama-sama, baik-baik," ujar Surya Paloh.
Sebelumnya, Surya Paloh juga bertemu Presiden Jokowi usai Pemilu 2024. Pertemuan berlangsung di Kompleks Istana Kepresidenan, Minggu, 18 Februari 2024. Dia datang menggunakan Lexus berwarna hitam pada pukul 18.46 WIB.
(Z-9)
MICHAEL Sinaga, wartawan Sentana, membuka sejumlah kejanggalan yang ditemui di lapangan terkait persoalan ijazah Jokowi.
Terdapat kejanggalan dalam penelusuran arsip ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang tidak ditemukan di Universitas Gadjah Mada (UGM) maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo.
PENGAMAT politik dari Citra Institute Efriza, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kritik sarat makna simbolik.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
Akankah perlawanan Roy Suryo cs akhirnya bakal kandas nanti?
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak segera memanggil Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.
Langkah ini diambil sebagai bentuk kepastian hukum setelah tercapainya kesepakatan antara pihak-pihak yang berperkara.
Setelah adanya permohonan RJ dari para pelapor dan tersangka, serta mempertimbangkan terpenuhinya syarat keadilan restoratif sesuai ketentuan yang berlaku.
Jokowi disebut menanyakan kapan Eggi berangkat ke Malaysia untuk berobat.
Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan atensi terkait penanganan perkara ini.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved