Headline
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
KOORDINATOR Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana membantah tudingan adanya keterlibatan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam pembentukan kabinet presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Ari mengatakan penentuan menteri merupakan hak prerogatif presiden terpilih.
"Pengangkatan menteri dalam kabinet mendatang sepenuhnya menjadi hak prerogatif Presiden terpilih setelah dilantik 20 Oktober 2024," ujar Ari melalui keterangan tertulis, Senin (25/3).
Hal itu ditegaskan Ari, merespons pemberitaan sebuah media yang menyebut bahwa dua petinggi Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran bercerita bahwa Joko Widodo mengajukan sejumlah loyalis untuk kabinet mendatang. Salah satu di antaranya adalah Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno.
Baca juga : Alasan Jokowi Angkat AHY sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang
Ari menuturkan bahwa presiden saat ini masih fokus menyelesaikan tugas -tugas pemerintahan. Selain itu, presiden juga menyelesaikan program-program pembangunan hingga akhir masa jabatannya.
"Presiden Jokowi fokus bekerja untuk menuntaskan agenda pemerintahan dan pembangunan sampai akhir masa jabatan 20 Oktober 2024," tukas Ari.
Secara terpisah, Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Koalisi Indonesia Maju untuk calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Rosan Roeslani menyambangi Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (25/3).
Baca juga : Anies Baswedan Respons Ucapan Selamat Jokowi ke Prabowo-Gibran
Rosan langsung memasuki gedung di Kementerian Sekretariat Negara pukul 11.26 WIB, setelah turun dari mobil dengan plat B 1261 ZZH. Ia mengaku bertemu dengan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno untuk melaporkan perayaan hubungan bilateral Indonesia-Amerika Serikat yang akan memasuki usia 75 tahun pada Agustus 2024, termasuk acara comprehensive strategic partnership yang telah disepakati Presiden Amerika Serikat Joe Biden dengan Presiden Jokowi.
Rosan mengaku tidak berbicara soal politik dengan Pratikno, termasuk membahas mengenai kabinet pemerintahan mendatang.
“Enggak lah. Ngomongin itu (laporan) saja," ujar Rosan pada media saat ditemui seusai pertemuan.
(Z-9)
Jokowi melaporkan lima orang ke Polda Metro Jaya atas dugaan pencemaran nama baik dan penghinaan serta fitnah atas tudingan memilki ijazah palsu.
Jokowi melaporkan lima orang ke Polda Metro Jaya atas dugaan pencemaran nama baik dan penghinaan serta fitnah atas tudingan memilki ijazah palsu.
Hasto menyebut nama Jokowi, Gibran dan Bobby dalam nota pembelaannya atau pleidoi. Kasus hukumnya dikatakan sebagai akibat sikap kritisnya terhadap sejumlah peristiwa politik.
Atau seperti sejumlah kasus yang menyangkut keluarga Jokowi sebelumnya, termasuk Bobby, yang katanya didalami tapi hingga kini tak jelas penindakannya?
PAKAR Telematika, Roy Suryo telah selesai menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya terkait laporan Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) soal tudingan ijazah palsu.
POLDA Metro Jaya menjadwalkan klarifikasi terhadap Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo pada Kamis (3/7), terkait dengan tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).
Tito Karnavian sebagai Menteri Dalam Negeri bisa melakukan konsultasi dengan pihak-pihak terkait seperti Aceh sebelum mengeluarkan keputusan menteri,
Akankah ancaman terkini senasib dengan ancaman-ancaman sebelumnya? Bukan janji tapi sekadar basa-basi? Jika benar dia akan merombak kabinet, siapa saja yang bakal diganti?
Para menteri ini dinilai memiliki kejelasan arah kebijakan, tata kelola yang efisien, serta gaya kepemimpinan yang responsif dan komunikatif.
Menkeu Sri Mulyani Indrawati akhirnya memberi komentar terkait dirinya yang diisukan mundur dari Kabinet Merah Putih. Ia mengatakan tetap bekerja.
Jika pemerintah tetap melakukan efisiensi, maka kementerian atau lembaga yang disasar adalah sektor nonteknis atau tidak terkait pelayanan publik
Ultimatum Prabowo itu senada dengan sigi yang dilakukan Kedia Kopi terkait persepsi publik terhadap 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved