Headline
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Tidak semua efek samping yang timbul dari sebuah tindakan medis langsung berhubungan dengan malapraktik.
PRESIDEN Joko Widodo atau Jokowi menjelaskan alasan mengangkat Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Presiden mengatakan ada tiga tugas yang diberikan pada AHY antara lain menyelesaikan sertifikat elektronik, pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL), dan hak guna usaha (HGU) untuk carbon capture.
"Ini karena banyak yang ingin masuk. Ketiganya berkaitan dengan target 120 juta bidang (tanah) masuk ke PTSL," terang presiden seusai pelantikan AHY sebagai Menteri ART/BPN di Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/2). Posisi Menteri ATR/BPN sebelumnya diisi oleh Hadi Tjahjanto yang saat ini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
Dengan pelantikan AHY sebagai menteri ATR, Partai Demokrat kini tidak lagi menjadi oposisi. Saat ditanya terkait komunikasi dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) soal pergantian kabinet, presiden menjelaskan urusan pertanahan membutuhkan kemampuan manajerial. Ia menganggap AHY punya pengalaman itu, baik sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dan pengalaman AHY selama menjadi anggota TNI.
Baca juga : Jokowi Resmi Lantik Hadi Tjahjanto dan Agus Harimurti sebagai Menteri
"Ini urusan yang berkaitan dengan menteri ATR/BPN Mas Agus Harimurti Yudhoyono. Kita tahu beliau Ketum Partai Demokrat. Beliau juga alumni Akmil (Akademi Militer), juga pendidikan di Nanyang University, Harvard University, di Webster University. Saya kira saya tidak ragu memberikan tempat untuk Kementerian ATR/BPN. Karena ini urusan manajemen, saya rasa beliau sudah siap," papar presiden.
Ketika ditanya apakah presiden akan melakukan pergantian kabinet selama sisa masa jabatan pada 2024, Jokowi mengatakan semua tergantung kebutuhan. "Ya namanya kalau kebutuhan memang mengharuskan kenapa tidak?" tukasnya. (Z-2)
Baca juga : AHY Dikabarkan Bakal Dilantik Jadi Menteri ATR/BPN, Ini Respons Demokrat
Tito Karnavian sebagai Menteri Dalam Negeri bisa melakukan konsultasi dengan pihak-pihak terkait seperti Aceh sebelum mengeluarkan keputusan menteri,
Akankah ancaman terkini senasib dengan ancaman-ancaman sebelumnya? Bukan janji tapi sekadar basa-basi? Jika benar dia akan merombak kabinet, siapa saja yang bakal diganti?
Para menteri ini dinilai memiliki kejelasan arah kebijakan, tata kelola yang efisien, serta gaya kepemimpinan yang responsif dan komunikatif.
Menkeu Sri Mulyani Indrawati akhirnya memberi komentar terkait dirinya yang diisukan mundur dari Kabinet Merah Putih. Ia mengatakan tetap bekerja.
Jika pemerintah tetap melakukan efisiensi, maka kementerian atau lembaga yang disasar adalah sektor nonteknis atau tidak terkait pelayanan publik
Ultimatum Prabowo itu senada dengan sigi yang dilakukan Kedia Kopi terkait persepsi publik terhadap 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
TIM Hukum DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan telah mendapat informasi bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto sudah ditarget agar masuk penjara
Hendri Satrio berpendapat, sudah saatnya semua misteri yang menyelimuti demokrasi bangsa ini dibuka agar tidak ada lagi penyanderaan dalam politik.
KETUA DPP PDIP Ronny Talapessy mengatakan penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus suap Harun Masiku kental muatan politis.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved