Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KORBAN judi online dinilai tidak pantas mendapatkan bantuan sosial (bansos). Hal ini menyikapi pernyataan Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy yang memasukkan korban judi online ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) agar menerima bansos.
"Langkah tersebut sangat tidak tepat, seharusnya yang layak mendapat bansos tersebut adalah guru, terutama guru yang berstatus honorer," kata Peneliti Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS) dalam keterangan tertulis Sabtu (15/6).
Anwar beralasan bahwa berdasarkan temuan survei IDEAS dan GREAT Edunesia, masih banyak guru yang tidak pernah mendapatkan bansos. Hasil survei Mei 2024 tercatat jumlahnya ada 63,2% guru
Baca juga : Bansos Korban Judi Online Dinilai Tidak Masuk Akal
"(Mereka) mengaku tidak pernah dapat bansos dalam bentuk apapun baik dari pemerintah pusat, daerah maupun lembaga sosial," ujar Anwar.
Anwar menambahkan, hanya 36,7% guru yang pernah mendapatkaan bansos. Itupun tidak semuanya berasal dari pemerintah. Dia merinci sebanyak 35,5% bansos berasal dari pemerintah pusat dan 33,7% berasal dari pemerintah daerah.
"Selebihnya, Bansos yang didapatkan guru berasal dari Lembaga Amil Zakat (14,2%), Baznas (10,1%), Masjid (4,7%), dan lembaga lain (0,5%)," rinci Anwar.
Baca juga : Airlangga Hartarto Isyaratkan Tolak Bansos untuk Pelaku Judi Online
Maka itu, guru, terutama yang honorer dinilai lebih layak mendapatkan bansos daripada korban judi online. Berdasarkan survei yang IDEAS terlihat tekad mengajar yang kuat dari para pahlawan tanpa jasa itu.
"Walaupun dalam kondisi kondisi kesejahteraan guru yang rendah, kami melihat tekad guru Indonesia sangat membanggakan. Ini terbaca dari 93,5% guru berkeinginan untuk tetap mengabdi dan memberikan ilmu sebagai guru hingga masa pensiun," ujar Anwar.
Dia memandang ironis bila pemerintah lebih memperhatikan nasib korban judi online yang notabenenya karena ulah mereka sendiri daripada guru. Mengingat penghasilan guru jauh dari kata layak.
Baca juga : Muhadjir Bantah Pembagian Bansos Terkait Pemilu
"Dalam survei yang sama kami menemukan bahwa sebanyak 42% guru memiliki penghasilan di bawah Rp2 Juta per bulan dan 13% di antaranya berpenghasilan dibawah Rp500 Ribu per bulan. Guru-guru ini sangat layak untuk menerima Bansos", ungkapnya.
Menurutnya, ada langkah krusial yang seharusnya diambil oleh pemerintah terkait mewabahnya judi online yang mengakibatkan banyak korban. Dia mengatakan pemerintah seharusnya mencegah masyarakat terjebak judi online dengan pengetatan peraturan dan penegakan hukum.
"Bukan malah memadamkan kebakarannya, tapi tidak memadamkan sumber apinya," pungkas Anwar.
Survei yang dilakukan IDEAS bersama GREAT Edunesia dilakukan kepada 403 responden guru di 25 Provinsi dengan komposisi responden Pulau Jawa sebanyak 291 orang dan Luar Jawa 112 orang. Responden survei tersebut terdiri atas 123 orang berstatus sebagai Guru PNS, 118 Guru Tetap Yayasan, 117 Guru Honorer atau Kontrak dan 45 Guru PPPK. (Yon/P-5)
Pelantikan pengangkatan guru dan tenaga pendidikan tersebut akan dilaksanakan secara serempak pada Jumat (12/12).
Hetifah menekankan jika status honorer akan dihapus, tidak boleh dimaknai sebagai penghapusan hak.
Selain penambahan insentif, pemerintah juga menyiapkan program pengembangan kompetensi yang lebih terstruktur untuk para guru.
Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin, menilai kesejahteraan guru, khususnya guru honorer, masih perlu menjadi perhatian serius karena mereka berada di garda terdepan dalam proses pendidikan.
Pemerintah berencana meningkatkan kesejahteraan guru honorer di Indonesia melalui penambahan insentif serta sejumlah kebijakan pendukung lainnya.
Pihak Kemendikdasmen mengatakan bahwa saat ini pihaknya sedang mengupayakan penuntasan guru PPG untuk meningkatkan kesejahteraan guru honorer.
KETUA PP Muhammadiyah Muhadjir Effendy menjelaskan alasan pihaknya mendukung pemberian gelar Pahlawan Naisonal untuk Presiden ke-2 Soeharto. Soeharto disebut 'kader' Muhammadiyah
Menurut Muhadjir, baik Soekarno maupun Soeharto memiliki kontribusi besar dan tidak bisa dipungkiri terhadap perjalanan bangsa.
Kejagung tetapkan Nadiem Makarim tersangka kasus korupsi proyek Chromebook Rp9,8 triliun yang sebelumnya ditolak Muhadjir Effendy.
Pada bulan itu pintu-pintu langit dibuka, pintu-pintu neraka ditutup. Setan-setan dibelenggu.
TUHAN telah mewajibkan puasa bagi semua umat manusia yang beriman kepada-Nya (QS Al-Baqarah: 183), termasuk umat-umat beragama sebelum agama Islam.
BESOK, 13 Februari 2025, Muhadjir Effendy akan dikukuhkan sebagai Guru Besar Bidang Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Malang.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved