Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
Dua menteri koordinator di Kabinet Indonesia Maju memiliki pandangan yang berbeda terkait penanganan terhadap pelaku judi online. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengisyaratkan bahwa pemerintah tidak akan memberikan bantuan kepada masyarakat yang jatuh miskin karena judi online.
“Pelaku judi online itu tidak dapat fasilitas dari pemerintah. Beda seperti ojek online,” ujar Airlangga di kantornya, Jakarta, Jumat (14/6).
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mendorong Kementerian Sosial untuk memasukkan para kobran judi online ke basis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Dengan begitu, para penjudi daring itu bisa menerima uluran tangan pemerintah melalui bantuan sosial.
Usulan tersebut ia sampaikan kepada pewarta di Istana Presiden, Rabu (13/6). Menurut Muhadjir, penjudi daring itu berhak menerima bantuan dari pemerintah. Pasalnya, banyak pelaku judi yang jatuh miskin dan hal tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah untuk membantu.
“Kita sudah banyak melakukan advokasi kepada korban judi online, salah satunya memasukkan mereka ke dalam DTKS penerima bansos,” tuturnya. (Z-11)
Pelaku kejahatan siber menyuntikkan tautan tersembunyi di situs web terpercaya untuk memanipulasi peringkat pencarian, sering kali menautkan ke konten ilegal seperti pornografi atau judi.
Sejumlah oknum aparat di Polda Sumut, Polresta Deliserdang dan Polres Sergai diduga menerima setoran rutin mingguan dan bulanan.
KOI menegaskan adanya konsekuensi tegas bagi atlet bulu tangkis yang terbukti terlibat dalam praktik pengaturan skor.
Jaksa menyatakan Gilbert Arenas, yang pernah memperkuat Washington Wizards, menyewakan rumah tersebut untuk kegiatan perjudian antara September 2021 hingga Juli 2022.
SEORANG anggota DPRD Kudus berinisial S bersama 4 orang lainnya ditangkap polisi karena sedang bermain judi. Polres Kudus kemudian mendapat belasan karangan bunga berisi dukungan.
Judi dengan berbagai bentuknya termasuk dosa besar. Hal ini karena permainan judi termasuk dalam kategori gharar, yaitu transaksi yang mengandung unsur ketidakpastian.
Masalah tawuran tidak cukup diselesaikan hanya dengan imbauan moral atau nasihat.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengevaluasi bahkan, jika diperlukan, mencabut bantuan sosial (bansos) bagi keluarga yang anggotanya terlibat dalam aksi tawuran.
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta mengusulkan evaluasi hingga pencabutan bansos bagi keluarga pelaku tawuran sebagai langkah tegas menekan aksi kekerasan di Jakarta.
Pemerintah mengimbau masyarakat untuk proaktif mengecek status kepesertaan melalui kanal resmi guna menghindari informasi palsu.
Gaji guru PPPK Paruh Waktu di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, tercatat hanya Rp300 ribu per bulan, menjadikannya salah satu isu yang paling disorot publik.
Transaksi judi online bagi 12.402 KPM bansos dengan kondisi tersebut sangat memprihatinkan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved