Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
Dua menteri koordinator di Kabinet Indonesia Maju memiliki pandangan yang berbeda terkait penanganan terhadap pelaku judi online. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengisyaratkan bahwa pemerintah tidak akan memberikan bantuan kepada masyarakat yang jatuh miskin karena judi online.
“Pelaku judi online itu tidak dapat fasilitas dari pemerintah. Beda seperti ojek online,” ujar Airlangga di kantornya, Jakarta, Jumat (14/6).
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mendorong Kementerian Sosial untuk memasukkan para kobran judi online ke basis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Dengan begitu, para penjudi daring itu bisa menerima uluran tangan pemerintah melalui bantuan sosial.
Usulan tersebut ia sampaikan kepada pewarta di Istana Presiden, Rabu (13/6). Menurut Muhadjir, penjudi daring itu berhak menerima bantuan dari pemerintah. Pasalnya, banyak pelaku judi yang jatuh miskin dan hal tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah untuk membantu.
“Kita sudah banyak melakukan advokasi kepada korban judi online, salah satunya memasukkan mereka ke dalam DTKS penerima bansos,” tuturnya. (Z-11)
Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memberikan apresiasi kepada GoPay, layanan dompet digital di bawah GoTo Financial dan GoTo Group, atas kontribusinya memerangi judol.
Kementerian Komunikasi Digital (Komdigi) mencatat penurunan signifikan dalam aktivitas judi online (judol) di Indonesia sepanjang 2025.
Perputaran dana judi online (judol) di Indonesia menunjukkan tren penurunan sepanjang 2025.
Seluruh pihak yang diamankan kini tengah menjalani pemeriksaan intensif.
Pelaku kejahatan siber menyuntikkan tautan tersembunyi di situs web terpercaya untuk memanipulasi peringkat pencarian, sering kali menautkan ke konten ilegal seperti pornografi atau judi.
Sejumlah oknum aparat di Polda Sumut, Polresta Deliserdang dan Polres Sergai diduga menerima setoran rutin mingguan dan bulanan.
PEMERINTAH mengucurkan anggaran bantuan sosial (bansos) sebesar Rp17,5 triliun menjelang Lebaran 2026.
Gus Ipul menekankan bahwa akurasi data adalah fondasi utama agar program bantuan sosial (bansos) tidak lagi salah sasaran.
Pemerintah menyediakan dua kanal utama untuk cek penerima bansos Februari 2026 yang bisa diakses secara daring
PEMERINTAH menyiapkan anggaran senilai Rp12,83 triliun untuk paket stimulus ekonomi kuartal I 2026 yang mencakup diskon tiket transportasi, potongan tarif jalan tol, serta bansos.
Masalah tawuran tidak cukup diselesaikan hanya dengan imbauan moral atau nasihat.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengevaluasi bahkan, jika diperlukan, mencabut bantuan sosial (bansos) bagi keluarga yang anggotanya terlibat dalam aksi tawuran.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved