Headline
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
KINERJA buruk KPK dalam menangkap buronan suap Harun Masiku telah merusak citra KPK yang selama ini berada di garis terdepan memberantas korupsi. Dengan seluruh sumber daya yang dimiliki, KPK sebetulnya mudah untuk mencari Harun Masiku.
Ketidakseriusan KPK dalam mencari Harun Masiku mencoreng KPK sebagai lembaga anti rasuah tersebut. KPK tidak kunjung menemukan Harun Masiku dalam waktu bertahun-tahun bahkan sampai sekarang.
"Sebenarnya KPK punya semua prasarana untuk menangkap Masiku tapi belum bisa menangkap artinya tidak ada keseriusan dalam menangkap Masiku. Dia (KPK) punya kewenangan, otorita dan back up regulasi. Jadi masalah itu adalah ketidakseriusan dalam menangkap Masiku. Padahal kalau KPK punya keseriusan itu besok juga bisa ditangkap," ujar peneliti Pusat Studi Anti Korupsi Universitas Mulawarman Herdiansyah Hamzah yang dihubungi, Jumat (14/6).
Baca juga : PDIP Sebut Penyitaan Barang Milik Staf Hasto Termasuk Perampasan Paksa
Keseriusan tersebut seharusnya bisa dilakukan sejak lama salah satunya dengan memeriksa Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto. Pemeriksaan Hasto pun dinilai hanya sebagai gimik KPK untuk tujuan tertentu.
"Saya melihat menangkap Hasto cuma gimik karena dulu kan juga pernah diisukan soal Hasto,” ungkapnya.
Melihat hal tersebut maka sikap KPK yang saat ini kembali gencar memburu Masiku belum bisa dijadikan parameter dalam mengukur keseriusan lembaga anti rasywah itu.
Baca juga : Pimpinan KPK belum Dapat Laporan Hasil Pembongkaran Ponsel Hasto
"Jadi itu belum bisa dijadikan parameter mengukur keseriusan KPK. Saya curiga ini sebagai kepentingan stempel dan legiltasi publik," cetusnya.
Sementara itu Ketua IM57+ Institute yang juga mantan penyidik KPK Praswad Nugraha mengungkapkan pengalamannya dalam menangani kasus korupsi di tengah intervensi politik dan kekuasaan.
Intervensi tersebut sangat kuat menekan namun dengan sikap KPK yang tidak mundur memberantas korupsi tersangka yang merupakan tokoh berpengaruh partai penguasa saat itu berhasil dibekuk.
Baca juga : Hasto Protes Tak Boleh Bawa Pengacara di Ruang Pemeriksaan, KPK: Fungsinya Apa?
"Pernah itu terjadi. Jadi tidak pernah ada masalah dengan kekuasaan atau politik partai. Pada zaman SBY pernah kita terjadi. Sedangkan yang sekarang ini (kasus Harun Masiku) kondisinya upnormal," ucapnya.
Ketidaknormalan tersebut yakni kerusakan secara terstruktur di KPK sehingga pengungkapan kasus termasuk penangkapan Harun Masiku tidak pernah terjadi.
"Upnormalnya apa ya pimpinan KPK yang bermasalah. Gampang saja diukurnya. Bolak balik kasus ini di era Bahuri (Firli Bahuri) dan terbukti dia main perkara. Kalau pimpinan bermasalah pasti yang lain bermasalah. Maka solusinya semua pimpinan dipecat dan UU KPK dikembalikan," tukasnya. (Z-8)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah klaim proses hukum Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dilakukan untuk menutupi kegagalan penangkapan Harun Masiku (HM).
KPK menegaskan bahwa vonis penjara terhadap Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, tidak akan menghentikan upaya memburu buronan Harun Masiku
Boyamin sebelumnya pernah mengajukan gugatan praperadilan penyidikan kasus suap Harun Masiku pada 2024 lalu. Dia mengatakan akan kembali mengajukan gugatan pada Agustus mendatang.
KPK menanggapi pernyataan Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat agar segera mencari dan menangkap Harun Masiku untuk mewujudkan rasa keadilan dalam kasus yang menjerat Hasto
KETUA DPP PDIP, Djarot Saiful Hidayat, menilai vonis 3 tahun 6 bulan penjara yang dijatuhkan kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto tidak adil, selama buron Harun Masiku belum tertangkap
vonis 3,5 tahun penjara mantan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto tak berpengaruh pada perolehan suara PDIP.
Politikus PDIP Guntur Romli merespons vonis 3,5 tahun penjara yang dijatuhkan kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto
Politisi PDIP Guntur Romli mengaku tidak kaget dengan vonis 3,5 tahun penjara yang dijatuhkan kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
Legislator fraksi PDI Perjuangan ini mengingatkan bahwa Thailand dan Kamboja sama-sama anggota Konferensi Asia Afrika yang digagas Bung Karno
Usulan wali kota/bupati dipilih oleh DPRD. dinilai langkah mundur dalam demokrasi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved