Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
KINERJA buruk KPK dalam menangkap buronan suap Harun Masiku telah merusak citra KPK yang selama ini berada di garis terdepan memberantas korupsi. Dengan seluruh sumber daya yang dimiliki, KPK sebetulnya mudah untuk mencari Harun Masiku.
Ketidakseriusan KPK dalam mencari Harun Masiku mencoreng KPK sebagai lembaga anti rasuah tersebut. KPK tidak kunjung menemukan Harun Masiku dalam waktu bertahun-tahun bahkan sampai sekarang.
"Sebenarnya KPK punya semua prasarana untuk menangkap Masiku tapi belum bisa menangkap artinya tidak ada keseriusan dalam menangkap Masiku. Dia (KPK) punya kewenangan, otorita dan back up regulasi. Jadi masalah itu adalah ketidakseriusan dalam menangkap Masiku. Padahal kalau KPK punya keseriusan itu besok juga bisa ditangkap," ujar peneliti Pusat Studi Anti Korupsi Universitas Mulawarman Herdiansyah Hamzah yang dihubungi, Jumat (14/6).
Baca juga : PDIP Sebut Penyitaan Barang Milik Staf Hasto Termasuk Perampasan Paksa
Keseriusan tersebut seharusnya bisa dilakukan sejak lama salah satunya dengan memeriksa Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto. Pemeriksaan Hasto pun dinilai hanya sebagai gimik KPK untuk tujuan tertentu.
"Saya melihat menangkap Hasto cuma gimik karena dulu kan juga pernah diisukan soal Hasto,” ungkapnya.
Melihat hal tersebut maka sikap KPK yang saat ini kembali gencar memburu Masiku belum bisa dijadikan parameter dalam mengukur keseriusan lembaga anti rasywah itu.
Baca juga : Pimpinan KPK belum Dapat Laporan Hasil Pembongkaran Ponsel Hasto
"Jadi itu belum bisa dijadikan parameter mengukur keseriusan KPK. Saya curiga ini sebagai kepentingan stempel dan legiltasi publik," cetusnya.
Sementara itu Ketua IM57+ Institute yang juga mantan penyidik KPK Praswad Nugraha mengungkapkan pengalamannya dalam menangani kasus korupsi di tengah intervensi politik dan kekuasaan.
Intervensi tersebut sangat kuat menekan namun dengan sikap KPK yang tidak mundur memberantas korupsi tersangka yang merupakan tokoh berpengaruh partai penguasa saat itu berhasil dibekuk.
Baca juga : Hasto Protes Tak Boleh Bawa Pengacara di Ruang Pemeriksaan, KPK: Fungsinya Apa?
"Pernah itu terjadi. Jadi tidak pernah ada masalah dengan kekuasaan atau politik partai. Pada zaman SBY pernah kita terjadi. Sedangkan yang sekarang ini (kasus Harun Masiku) kondisinya upnormal," ucapnya.
Ketidaknormalan tersebut yakni kerusakan secara terstruktur di KPK sehingga pengungkapan kasus termasuk penangkapan Harun Masiku tidak pernah terjadi.
"Upnormalnya apa ya pimpinan KPK yang bermasalah. Gampang saja diukurnya. Bolak balik kasus ini di era Bahuri (Firli Bahuri) dan terbukti dia main perkara. Kalau pimpinan bermasalah pasti yang lain bermasalah. Maka solusinya semua pimpinan dipecat dan UU KPK dikembalikan," tukasnya. (Z-8)
Setyo memastikan Donny akan ditahan untuk dibawa ke persidangan. Upaya paksa itu cuma menunggu urutan dan waktu penanganan perkara.
Alasan Hasto Kristiyanto kembali menjabat sebagai Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) karena tegak lurus dan berdedikasi tinggi kepada Megawati Sukarnoputri selaku ketua umum partai.
KPK kembali mengeklaim memperoleh informasi terbaru soal keberadaan Harun Masiku.
KPK memastikan bahwa paspor milik buronan Harun Masiku telah dicabut. Langkah ini diambil untuk mencegah mantan calon anggota legislatif dari PDIP itu melarikan diri ke luar negeri.
Budi juga meminta masyarakat memberikan informasi kepada KPK jika mengetahui keberadaan Harun. Semua informasi dipastikan ditindaklanjuti.
Konsistensi Kepala Negara dalam penanganan kasus korupsi dinilai tidak sejalan dengan langkah KPK yang berupaya menindak tanpa pandang bulu.
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, menegaskan sikap partainya yang menolak wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
PDI Perjuangan (PDIP) memberikan perhatian serius terhadap ancaman bencana ekologis yang melanda berbagai wilayah Indonesia, khususnya bencana Sumatra.
KETUA Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengajak seluruh kader partainya untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana alam di wilayah Sumatra dan Aceh.
PDI Perjuangan (PDIP) mengeluarkan desakan kuat kepada pemerintah untuk memperbaiki manajemen penanggulangan bencana di Indonesia.
Jamaluddin membacakan bahwa hak kedaulatan rakyat dalam menentukan pemimpin di daerah tidak boleh diganggu gugat demi menjaga legitimasi pemerintahan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved