Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
DIREKTUR Eksekutif Perkumpulan Pemilu untuk Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Nur Agustyati turut memberikan komentar soal ramainya narasi pewajaran adanya praktik politik dinasti karena Indonesia masih kental akan Asian values (nilai Asia) di masyarakat.
Khoirunnisa menyebut narasi itu tidak dapat dibenarkan. Dia berpendapat narasi itu sangat berbahaya dan dapat merusak demokrasi yang dulu pernah mati-matian diperjuangkan di masa reformasi. Menurut Ninis, sapaan akrab Khoirunnisa, hal itu menunjukkan adanya kemunduran dari kesadaran masyarakat soal pentingnya penegakan demokrasi.
“Politik dinasti itu menjadi masalah karena membuat proses rekrutmen politik kita bermasalah. Karena dengan kita menormalisasi politik dinasti, kita mendorong yang demokratis dan terbuka jadi tidak berjalan,” kata Ninis kepada Media Indonesia usai diskusi tentang ‘Evaluasi Pelaksanaan Pemilu 2024’ di Jakarta Pusat, Jumat (7/6)
Baca juga : Perludem: Kredibilitas MK Kembali Dipertanyakan Pasca Putusan Sengketa Pilpres
Ninis mengingatkan apabila politik dinasti dilanggengkan, maka kader partai politik yang selama ini berproses mulai dari bawah, mengikuti proses rekrutmen sesuai prosedur dan mekanisme yang jelas, akan kalah dengan mereka yang memiliki hubungan kerabat atau keluarga.
Privilege atau kesempatan istimewa yang dimiliki kader yang punya hubungan kerabat dengan elite tentu mematikan karier politik orang lain yang selama ini berproses dengan baik.
“Situasi yang lain, parpol kita kan hari ini juga belum berjalan dengan baik. Proses rekrutmen tidak terbuka. Parpol itu kan situasinya ketika proses rekrutmen, mana yang punya modal banyak, yang punya kedekatan dengan elite, diutamakan,” ucap Ninis.
“Jadi tidak sehat. Tidak fair dengan kader yang sudah berpolitik dari bawah, membesarkan partai, bersaing dengan mereka yang punya privilege. Itu jadi susah. Itu bahayanya politik dinasti. Tapi herannya ini kok jadi sesuatu yang dinormalkan,” pungkasnya. (Dis/Z-7)
Perludem menilai rencana DPR membahas terpisah revisi Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada kemunduran demokrasi.
Pengalihan kewenangan memilih kepala daerah ke DPRD dinilai akan menggeser sumber legitimasi kekuasaan dari rakyat ke elite politik.
Pilkada langsung adalah bagian integral dari kedaulatan rakyat yang telah menjadi praktik konstitusional mapan pasca-amandemen UUD 1945.
Dalam konfigurasi tersebut, Perludem menilai jika kepala daerah dipilih oleh DPRD, maka hasil Pilkada berpotensi terkunci sejak awal.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
Menurut laporan itu, akar masalah biaya politik tinggi terletak pada lemahnya regulasi pendanaan kampanye dan penegakan hukum, bukan pada sistem pemilihan langsung.
Struktur insentif politik Indonesia yang masih tersentralisasi membuat kompetisi elit nasional tetap berlanjut di level daerah.
Dalam situasi tersebut, kemunculan partai baru justru memunculkan tanda tanya besar soal tujuan pendiriannya.
Pembaruan UU Pemilu merupakan mandat yang telah diberikan pimpinan DPR RI kepada Komisi II untuk dibahas secara mendalam.
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
Perludem menilai rencana DPR membahas terpisah revisi Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada kemunduran demokrasi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved