Headline
Pansus belum pastikan potensi pemakzulan bupati.
TIM Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran menyambangi kantor Kementrian Keuangan (Kemenkeu RI) di Kawasan Lapangan Banteng, Jakarta, Jumat, 5 Mei 2024.
Tim ini dipimpin langsung oleh Ketua Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo Gibran Sufmi Dasco Ahmad yang juga merupakan Ketua Harian DPP Partai Gerindra.
Kedatangan mereka dalam rangka berkoordinasi dan sinkronisasi terkait sejumlah program yang akan dijalankan pemerintahan Prabowo-Gibran sebagaimana janji saat kampanye pada Pilpres 2024 lalu.
Baca juga : Jawaban Sri Mulyani saat Ditanya soal Program Makan Siang
Dalam kedatangannya, Wakil Ketua Tim Gugus Tugas Sinkronisasi, Ahmad Muzani menjabarkan tim ini ditugaskan oleh Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto untuk melakukan sinkronisasi dengan sejumlah institusi pemerintah terkait.
"Ini adalah tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan Prabowo-Gibran yang diminta oleh Presiden terpilih untuk melakukan sinkronisasi dengan kementrian-kementrian untuk mempersiapkan proses pemerintahan setelah mereka dilantik pada tanggal 20 Oktober," ujar Wakil Ketua Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran di kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat, 31 Mei 2024.
Lebih jauh, Sekjen Partai Gerindra itu menyampaikan, tujuan adanya gugus tugas ini merupakan upaya efisiensi dari Prabowo-Gibran agar kelak setelah dilantik bisa langsung menjalankan program-program mereka.
Baca juga : Menteri Mundur Pukulan Serius Bagi Jokowi dan Prabowo-Gibran
"Beliau (Prabowo) berharap bahwa proses sinkronisasi ini akan berjalan baik, karena beliau ingin pada pemerintahan yang akan datang tidak akan memakan waktu terlalu lama untuk proses transisi, sehingga komunikasi, koordinasi dan sinkronisasi akan terjadi," kata Muzani.
"Karena pemerintahan yang akan datang ingin cepat pada pelaksanaan program yang merupakan janji kampanye kami pada saat pemilu yang lalu," imbuhnya.
Muzani menjabarkan tim ini akan terus sowan ke sejumlah kementrian terkait, demi melancarkan proses sinkronisasi pemerintahan yang baru hingga fase pelantikan tiba.
Baca juga : Menkeu Sri Mulyani Respons Program Prabowo-Gibran soal Dana Abadi Pesantren hingga KIS Lansia
"Sisa waktu yang kini ada sampai waktu pelantikan nanti kami akan melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan kementrian keuangan dan beberapa menteri terkait untuk melakukan persiapan-persiapan pada program-program itu," kata Muzani.
Dalam susunannya, Gugus Tugas Sinkronisasi juga melibatkan Tommi S Djiwandono sebagai anggota bidang ekonomi dan keuangan, kemudian Budi Djiwandono, Prasetyo Hadi dan Segyono sebagai anggota.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani di lokasi yang sama mengatakan bahwa pihaknya siap berkoordinasi dengan pemerintahan baru Prabowo-Gibran.
Hal ini sesuai arahan Presiden Joko Widodo yang menginginkan adanya koordinasi dengan pemerintahan baru demi kelancaran proses transisi, dan efisiensi kerja untuk mewujudkan janji kampanye.
"Kami sangat senang dan kami sangat terbuka untuk terus bersinkronisasi dan bersinergi, karena seperti diketahui Kementrian Keuangan memiliki tugas menyiapkan RAPBN 2025 yang merupakan instrumen penting bagi pemerintahan, termasuk pemerintahan baru di bawah Presiden bapak Prabowo dan Wakil Presiden, Gibran yang akan menjalankan program-programnya," kata Sri Mulyani.
WAKIL Presiden RI Gibran Rakabuming Raka bersilaturahmi ke kediaman Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia, Jenderal (Purn) Try Sutrisno, di Jakarta, Rabu (13/8).
Wapres disambut langsung oleh Bapak Try Sutrisno, Ibu Tuti Try Sutrisno, dan putri pertama Wapres ke-6 ini, Ibu Nora Tristyana Try Sutrisno.
AHY enggan berkomentar lebih jauh. Dia menegaskan bahwa hubungannya dengan Gibran sangat baik.
Gibran membagikan momen bersama AHY dan Bahlil menjawab isu hubungan mereka tak harmonis.
Gestur Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang tak menyalami menteri beberapa waktu lalu dinilai mengonfirmasi adanya perang dingin atau hubungan yang renggang.
Gestur Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang tak menyalami sejumlah menteri beberapa waktu lalu memberi kesan negatif.
Koalisi Barisan Guru Indonesia (Kobar Guru Indonesia) mengkritisi pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani tentang kebijakan anggaran pendidikan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut ekonomi syariah bisa menginfiltrasi program-program unggulan Presiden Prabowo Subianto.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan adanya penambahan anggaran yang signifikan untuk Program Sekolah Rakyat pada tahun 2026.
Pemerintah Indonesia untuk pertama kalinya menerbitkan Surat Utang Negara (SUN) dalam mata uang asing Australian Dollar (AUD) (Kangaroo Bond) sebesar AU$ 800 Juta.
KETUA Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menanggapi pernyataan Menteri Keuangan terkait gaji guru dan dosen di Indonesia yang kecil. Menurutnya pernyataan ini menjadi pengingat.
BARU-baru ini dalam Konvensi Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) 2025, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyinggung soal gaji dosen dan guru yang tidak besar.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved