Headline
KPK akan telusuri pemerasan di Kemenaker sejak 2019.
PDI Perjuangan (PDIP) belum tegas menyatakan oposisi di pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-5, mengingat kepentingan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
Peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli mengatakan PDIP masih membutuhkan partai politik (parpol) di Koalisi Indonesia Maju (KIM). PDIP dapat menjalin koalisi dengan parpol-parpol tersebut di pilkada.
"Jika dinyatakan pada Rakernas takut ada anggapan bahwa PDIP jumawa, dan ini tidak baik. Karena PDIP butuh partai-partai dari KIM untuk koalisi pilkada," kata Lili, Senin (27/5).
Baca juga : Pengamat: PDIP Harus Jadi Oposisi yang Objektif jika tidak Ingin Dikerjai
Lili mengatakan apabila sikap oposisi disampaikan terdapat kekhawatiran parpol di KIM akan menjauh dari PDIP. Lalu, PDIP akan melenggang sendirian.
"Nah jika disampaikan sekarang, partai-partai tersebut bisa menjauh, tidak mau berkoalisi dalam pilkada. PDIP jalan sendiri dan dijadikan 'common enemy' dalam pilkada," ujar Lili.
Sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri ogah gegabah menentukan sikap politik partai terhadap pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Megawati tengah fokus pada Pilkada 2024.
Baca juga : Oposisi Ganjar Selaiknya Diikuti PDIP
"Enak saja. Ini pasti wartawan yang ditunggu iki, sikap dari Rakernas," ucap Megawati dalam pidato penutupan Rakernas ke-5 PDIP di Beach City International Stadium, Jakarta Utara, Minggu, 26 Mei 2024.
Megawati mengatakan partainya sedang menyongsong pilkada. Dia memerintahkan kadernya menggandeng rakyat.
"Karena itulah hal terbaik saat ini adalah turun ke akar rumput untuk persiapan pilkada," kata Megawati. (Z-3)
WAKIL Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid menghormati sikap PDI Perjuangan (PDIP) yang menyatakan diri sebagai penyeimbang pemerintah.
Guntur menegaskan, sikap politik tersebut telah dirumuskan jauh sebelum munculnya kasus hukum yang menimpa Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
Jika pemerintah benar, maka PDIP akan mendukung dan melakukan program tersebut. Namun, jika kurang benar, maka PDIP akan memberikan alternatif solusi
Namun, Junta Myanmar masih belum merespons seruan dari NUG.
KETUA Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan menjadi oposisi selama 10 tahun terasa lama.
Guntur menilai pihaknya ingin menjadi pihak yang mengawal kekuasaan. Menurutnya, akan berbahaya ketika tidak ada pihak yang mengawasi jalannya pemerintahan.
Selama Pilkada 2024, TVRI menayangkan sebanyak 439 debat mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan kenaikan insentif bagi ketua RT dan RW akan mulai direalisasikan secara bertahap pada Oktober 2025
Ia mengatakan DPP PDIP berharap kekalahan dua pasangan calon kepala daerah dari kotak kosong pada Pilkada 2024 lalu tidak terulang kembali di pilkada ulang nanti.
Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menerima pengajuan gugatan hasil pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024 setelah rampung menyidangkan dua gelombang gugatan hasil PSU
Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan sengketa hasil pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Kota Banjarbaru
KETUA Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengumpulkan kader partainya yang terpilih sebagai kepala daerah pada kontestasi Pilkada 2024
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved