Headline
Pemerintah tetapkan 1 Ramadan pada Kamis, 19 Februari 2026.
Kumpulan Berita DPR RI
PADA usia yang ke-22 tahun, Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) tak berhenti membuat gebrakan. Dalam perayaan hari jadi kali ini, pimpinan pusat KPPG membuat tiga rencana kegiatan sebagai rasa syukur telah berkiprah selama 22 tahun.
"Kita memiliki tiga agenda besar dalam HUT KPPG kali ini, tiga agenda ini akan dilaksanakan oleh PP KPPG maupun PD KPPG yang tersebar di seluruh Indonesia," kata Ketua Panitia Perayaan HUT KPPG, Sekarwati melalui keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis (23/5).
Sekarwati mejelaskan KPPG akan mensosialisasikan keberhasilan Partai Golkar termasuk para kader perempuan Golkar di seluruh Indonesia pada pemilu 2024. Baik di tingkatan nasional maupun tingkat daerah. KPPG juga mendorong seluruh kader perempuan untuk berpartispasi secara aktif dalam pilkada serentak pada 27 November 2024.
Baca juga : PKS-Golkar Sepakat Koalisi di Pilkada Jakarta, Kandidat masih Dicari
"Kader perempuan Golkar senantiasa berperan dalam kancah kontestasi politik Partai Golkar, kembali harus bersiap," ujarnya.
Kegiatan kedua yang direncanakan adalah launching buku Srikandi Partai Golkar yang berjuang dalam dunia politik, sampai tiba di parlemen. Termasuk Politisi Perempuan Partai Golkar lainnya yang bekerja mengelola partai.
"Mereka secara langsung maupun tidak langsung telah memiliki pengalaman dalam hal penyusunan kebijakan publik dan advokasi aspirasi masyarakat," cetus Sekarwati.
Baca juga : Koalisi Golkar, PAN, dan Demokrat Usung Jaro Ade di Pilkada Kabupaten Bogor
Sumbangsih karya maupun pemikiran Srikandi Partai Golkar ini akan dirangkum dalam buku. "Hal ini dimaksudkan agar karya dan dedikasi Srikandi Partai Golkar bisa dipelajari oleh generasi yang akan datang," tukasnya.
Ketiga, acara puncak perayaan akan digelar dalam rangkaian acara family gathering dan resepsi yang melibatkan seluruh pengurus tingkat pusat sampai daerah.
"Selain itu akan disampaikan pula apresiasi kepada Ketua Umum Airlangga Hartarto atas semua keberhasilan capaian Partai Golkar dalam pileg dan pilpres 2024 ini," tandas dia.
Terpisah ,saat dikonfirmasi Ketua Umum PP KPPG Airin Rachmi Diany mendukung kegiatan ini. Menurutnya, KPPG 2019 memiliki program yang sejalan dengan perkembangan Partai Golkar.
"Selain itu, kepengurusan periode ini harus memberikan yang terbaik kepada semua stakeholder perempuan Partai Golkar. Semoga berbagai program ini memberikan legacy yang baik untuk kepengurusan selanjutnya," pungkas mantan Walikota Tangerang Selatan ini.(Z-8)
Amazon bersama Prestasi Junior Indonesia (PJI) kembali menggelar program Amazon Girls’ Tech Day untuk menginspirasi dan mempersiapkan generasi perempuan menghadapi masa depan.
WAKIL Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan, butuh upaya kolektif setiap anak bangsa untuk meningkatkan peran aktif perempuan di bidang politik.
Gapki menggelar pertemuan 140 pemangku kepentingan di Palu untuk mendorong perlindungan pekerja perempuan dan penguatan prinsip kesetaraan gender di sektor sawit.
Kekerasan terhadap perempuan dan anak bukan isu sektoral semata, melainkan persoalan kebangsaan yang membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.
Anggia Ermarini mengungkapkan IMW 2026 merupakan bentuk nyata keberpihakan Fatayat NU terhadap penguatan peran perempuan di berbagai sektor kehidupan.
Workshop peningkatan kapasitas ini diikuti lebih dari 100 pelaku UMKM perempuan ibu rumah tangga dari berbagai daerah di Jawa Barat.
Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsung bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved