Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
PADA usia yang ke-22 tahun, Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) tak berhenti membuat gebrakan. Dalam perayaan hari jadi kali ini, pimpinan pusat KPPG membuat tiga rencana kegiatan sebagai rasa syukur telah berkiprah selama 22 tahun.
"Kita memiliki tiga agenda besar dalam HUT KPPG kali ini, tiga agenda ini akan dilaksanakan oleh PP KPPG maupun PD KPPG yang tersebar di seluruh Indonesia," kata Ketua Panitia Perayaan HUT KPPG, Sekarwati melalui keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis (23/5).
Sekarwati mejelaskan KPPG akan mensosialisasikan keberhasilan Partai Golkar termasuk para kader perempuan Golkar di seluruh Indonesia pada pemilu 2024. Baik di tingkatan nasional maupun tingkat daerah. KPPG juga mendorong seluruh kader perempuan untuk berpartispasi secara aktif dalam pilkada serentak pada 27 November 2024.
Baca juga : PKS-Golkar Sepakat Koalisi di Pilkada Jakarta, Kandidat masih Dicari
"Kader perempuan Golkar senantiasa berperan dalam kancah kontestasi politik Partai Golkar, kembali harus bersiap," ujarnya.
Kegiatan kedua yang direncanakan adalah launching buku Srikandi Partai Golkar yang berjuang dalam dunia politik, sampai tiba di parlemen. Termasuk Politisi Perempuan Partai Golkar lainnya yang bekerja mengelola partai.
"Mereka secara langsung maupun tidak langsung telah memiliki pengalaman dalam hal penyusunan kebijakan publik dan advokasi aspirasi masyarakat," cetus Sekarwati.
Baca juga : Koalisi Golkar, PAN, dan Demokrat Usung Jaro Ade di Pilkada Kabupaten Bogor
Sumbangsih karya maupun pemikiran Srikandi Partai Golkar ini akan dirangkum dalam buku. "Hal ini dimaksudkan agar karya dan dedikasi Srikandi Partai Golkar bisa dipelajari oleh generasi yang akan datang," tukasnya.
Ketiga, acara puncak perayaan akan digelar dalam rangkaian acara family gathering dan resepsi yang melibatkan seluruh pengurus tingkat pusat sampai daerah.
"Selain itu akan disampaikan pula apresiasi kepada Ketua Umum Airlangga Hartarto atas semua keberhasilan capaian Partai Golkar dalam pileg dan pilpres 2024 ini," tandas dia.
Terpisah ,saat dikonfirmasi Ketua Umum PP KPPG Airin Rachmi Diany mendukung kegiatan ini. Menurutnya, KPPG 2019 memiliki program yang sejalan dengan perkembangan Partai Golkar.
"Selain itu, kepengurusan periode ini harus memberikan yang terbaik kepada semua stakeholder perempuan Partai Golkar. Semoga berbagai program ini memberikan legacy yang baik untuk kepengurusan selanjutnya," pungkas mantan Walikota Tangerang Selatan ini.(Z-8)
Menstruasi yang normal dan teratur adalah tanda bahwa reproduksi perempuan dalam kondisi baik, dan tubuh secara keseluruhan dalam keadaan sehat.
Seiring dengan pertambahan usia pada perempuan serta kehamilan mampu menyebabkan penurunan kekuatan otot panggul dalam menopang organ-organ vital.
Perjuangan perempuan Indonesia hari ini ialah kelanjutan dari jejak-jejak lokal yang pernah berjaya, tapi kini dibingkai dalam ideologi negara, yaitu Pancasila.
BRInita merupakan bagian dari program tanggung jawab sosial dan lingkungan BRI Peduli yang berfokus pada tiga pilar utama: pendidikan, pemberdayaan UMKM, dan pelestarian lingkungan.
POTENSI perempuan di sejumlah sektor harus mampu ditingkatkan melalui berbagai upaya pemberdayaan sebagai bagian dari langkah mengakselerasi pembangunan nasional.
Pada tahun ini, peringatan Hari Aksi Kesehatan Perempuan Internasional mengangkat tema Dalam Solidaritas Kita Melawan: Perjuangan Kita, Hak Kita.
Keputusan MK terkait PHPU kepala daerah pasca-PSU semestinya bisa memberikan kepastian hukum dan terwujudnya ketertiban di daerah.
Ketua KPU Mochammad Afifuddin mengusulkan agar ke depannya anggaran penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
DIREKTUR DEEP Indonesia, Neni Nur Hayati menilai Bawaslu tidak serius dalam menangani proses penanganan politik uang saat PSU Pilkada Barito Utara
Kejadian di Barito Utara menunjukkan adanya permasalahan mendasar terkait pencegahan dan penegakan hukum atas pelanggaran politik uang saat pilkada.
Putusan MK menekankan ketidakmampuan Bawaslu Kalimantan Tengah untuk menggunakan kewenangannya secara optimal dan kontekstual.
Refleksi ini penting untuk menyusun regulasi yang adaptif, inklusif, dan sesuai dengan dinamika sosial-politik masyarakat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved