Headline
Indonesia akan alihkan sebagian impor minyak mentah ke AS.
Indonesia akan alihkan sebagian impor minyak mentah ke AS.
Kumpulan Berita DPR RI
GOLKAR, PAN, dan Demokrat membangun koalisi untuk Pilkada Kabupaten Bogor. Ketiga partai mengusung Jaro Ade sebagai calon bupati Bogor November 2024 mendatang. ketiga sepakat melakukan penandatanganan atau MoU
"Ini adalah tahap awal, langkah besar yang diambil Golkar dan inilah awal perjuangan dan modal besar untuk kemajuan Kabupaten Bogor," Ketua DPD PG Kabupaten Bogor, Wawan Hikal Kurdi, usai penandatangan MOU di Bogor, Kamis (9/5)
Wanhay, sapaan akrab Wawan optimis dan yakin bahwa Partai Golkar, PAN dan Partai Demokrat bisa memenangkan Pilkada Kabupaten Bogor yang akan berlangsung pada November 2024 mendatang.
Baca juga : Pilkada Bogor, Sendi Fardiansyah Daftar ke Partai Demokrat
Sementara itu, Ketua DPD PAN Kabupaten Bogor, Arif Apdi sepakat bahwa MoU ini adalah langkah titik awal yang baik dan untuk Koalisi antara Golkar, PAN dan Demokrat untuk memenangkan Jaro Ade.
"Mulai dari hari ini, kita sudah mulai bergerak menuju langkah - langkah berikutnya untuk mengawal dan memenangkan Jaro Ade jadi bupati Bogor," ujarnya.
Senada dengan dua pimpinan partai (PAN dan Golkar), Ketua DPC Partai Demokrat, Dede Chandra Sasmita pun sepakat dan siap bersama - sama mengawal dan menjadikan Jaro Ade menjadi Bupati Bogor.
Baca juga : Tandatangani MoU, Golkar PAN Demokrat Siap Memenangkan Jaro Ade Jadi Bupati Bogor
"Saya meminta kepada Jaro Ade agar jangan pernah melupakan partai pengusung pada Pilkada 2018 lalu. Pilkada kali ini 2024, kami tentunya siap melakukan penandatanganan MoU kembali dengan Golkar," kata pria yang akrab disapa Decan itu.
Sementara itu, Calon Bupati Bogor Jaro Ade mengapresiasi penandatangan MoU yang dilakukan Partai Golkar, PAN dan Partai Demokrat, yang mengawali dan menginisiasi untuk berkoalisi dalam Pilkada Kabupaten Bogor 2024.
"Ini adalah komitmen awal antara Partai Golkar, PAN dan Partai Demokrat, bukan hanya untuk memenangkan Jaro Ade jadi bupati Bogor, tapi untuk bersama - sama membangun Kabupaten Bogor," kata Jaro Ade.
Baca juga : Golkar Pastikan Ridwan Kamil Sudah Diplot untuk Jawa Barat
Kendati demikian, Jaro Ade mengajak agar menghormati proses dan tahapan - tahapan yang sedang dilakukan Partai Demokrat yang sedang melakukan penjaringan bakal calon bupati dan wakil bupati Bogor 2024.
"Bukan hanya partai Demkorat, saya juga meminta Golkar dan PAN untuk menghormati proses dan tahapan - tahapan partai lain yang juga sedang melakukan penjaringan bakal calon bupati dan wakil bupati Bogor," pinta Jaro Ade.
"Semua kandidat memiliki hak yang sama untuk mendaftarkan diri ke semua partai politik sebagai calon bupati atau calon wakil bupati Bogor, termasuk beberapa nama yang sudah mendaftar di Partai Demokrat," imbuhnya.
Di Akhir pidatonya, Jaro Ade minta kepada Partai Golkar, PAN dan Partai Demokrat untuk secepatnya melakukan komunikasi politik dengan partai lain.
"Ayo kita ajak partai lain untuk bersama - sama membangun Kabupaten Bogor," pungkasnya. (Z-8)
Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsung bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Pengamat ESA Unggul Jamiluddin Ritonga kritik usulan koalisi permanen Golkar untuk Prabowo, dinilai berisiko lemahkan DPR dan checks and balances.
Alih-alih memperkuat efektivitas kerja parlemen, skema tersebut justru bisa memicu konflik internal.
KETUA Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengungkapkan, Adies Kadir bukan lagi merupakan anggota maupun pengurus partai.
Dia memastikan Adies tidak lagi terikat dengan Golkar, bahkan sebelum ia dipilih menjadi Hakim MK. "Sebelum ditetapkan. Ya beberapa hari lalu lah, suratnya nanti saya cek.
Castro mengungkap adanya indikasi desain besar untuk melumpuhkan independensi MK dalam menetapkan Adies Kadir.
Sekjen Partai Golkar Muhammad Sarmuji mengatakan Adies Kadir yang kini menjadi calon Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengundurkan diri dari Partai Golkar.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved