Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
SENDI Fardiansyah mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Wali Kota Bogor melalui Partai Demokrat pada Senin (22/4) siang. Ketua DPC Partai Demokrat Kota Bogor Anita Primasari Mongan mengapresiasi Sendi Fardiansyah yang bersedia bergabung dengan Partai Demokrat pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) mendatang.
"Saya dapat melihat potensi yang mumpuni dari beliau. Mudah-mudahan bisa terwujud Kota Bogor yang lebih bahagia lagi sesuai dengan slogan Bogor Hepi," sambutnya.
Sendi Fardiansyah saat ini merupakan pendaftar kedua Calon Wali Kota Bogor. Walaupun demikian, harapannya, Sendi tetap bisa bersama Partai Demokrat untuk memajukan Kota Bogor.
Baca juga : Sah, Agus Boli Daftar ke Partai Demokrat
"Tidak hanya mengantarkan, tetapi kita bersama-sama terus untuk memajukan Kota Bogor. Suasana hari ini kita harapkan dapat membawa keberkahan sampai hari H," ucap Fery Darmawan, Sekretaris DPC Partai Demokrat Kota Bogor.
Sendi Fardiansyah nanti mengikuti mekanisme pendaftaran Bakal Calon Wali Kota Bogor yang ditetapkan oleh Partai Demokrat. "Saya akan mengikuti mekanisme dari Partai Demokrat yaitu dengan mengambil dan mengembalikan formulir nanti," jelasnya.
Menurutnya, Partai Demokrat telah memiliki peran besar dalam mencapai Kota Bogor yang lebih baik nanti. "Saya pikir Partai Demokrat memainkan peran besar di Kota Bogor. Untuk visi misi akan disampaikan dan akan diselaraskan dengan visi misi Partai Demokrat," lanjutnya.
Sebelumnya, Sendi Fardiansyah mengambil formulir pencalonan Wali Kota Bogor melalui DPC Partai Gerindra, Partai PDI-P, dan Partai PKB Kota Bogor pada minggu lalu.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Peneliti BRIN Siti Zuhro, yang hadir dalam pertemuan tersebut, mengatakan pembahasan pilkada tidak langsung tidak hanya berkaitan dengan mahalnya biaya politik.
Pelaksanaan Pilkada langsung masih diwarnai berbagai praktik curang, termasuk politik uang.
Selama korupsi kepala daerah hanya dipandang sebagai kasus sporadis tanpa menyentuh akar permasalahan, praktik lancung ini akan terus berulang.
Dalam situasi tersebut, kemunculan partai baru justru memunculkan tanda tanya besar soal tujuan pendiriannya.
Pembaruan UU Pemilu merupakan mandat yang telah diberikan pimpinan DPR RI kepada Komisi II untuk dibahas secara mendalam.
Meskipun kemarahan publik meningkat pasca kematian Alex Pretti di Minneapolis, Partai Demokrat menghadapi hambatan besar untuk membatasi pendanaan ICE.
WAKIL Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) mengatakan politik harus bisa bermanfaat untuk rakyat.
Aktivis hingga influencer menyampaikan 17+8 tuntutan usai aksi unjuk rasa beberapa hari terakhir ini.
Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra membantah tudingan yang menyebutkan partai sebagai dalang dari ramainya isu ijazah palsu Jokowi
ANGGOTA Komisi VI DPR Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron menilai usulan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara diisi oleh kantor-kantor Kementerian BUMN patut dipertimbangkan
Demokrat tidak dalam menolak putusan MK dan telah menyiapkan sejumlah opsi untuk kemudian dibawa ke pertemuan antar partai politik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved