Headline
Ketegangan antara bupati dan rakyat jangan berlarut-larut.
Ketegangan antara bupati dan rakyat jangan berlarut-larut.
KETUA Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) PKS DKI Jakarta Khoirudin dan Ketua DPD Golkar DKI Jakarta Ahmed Zaki sepakat berkoalisi di pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2024. Khoirudin mengakui kolaborasi antarpartai politik (parpol), khususnya di Jakarta, sangat dibutuhkan ke depan, terlebih pascaperpindahan ibu kota negara.
"Kesepakatan kita bersama ialah Jakarta yang kompleks ini, apalagi Jakarta setelah tidak lagi jadi ibu kota menjadi kota global, dibutuhkan kolaborasi, kerja sama dengan partai-partai membangun Jakarta bersama," ujarnya saat dikonfirmasi, Kamis (16/5).
Khoirudin mengatakan untuk kandidat calon gubernur dan wakil, keputusannya tetap dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai masing-masing. Menurut Khoirudin, PKS sangat membuka ruang mengusung cagub-cawagub Jakarta asal bisa menyelesaikan masalah di kota besar ini. Misalnya, masalah pengangguran, ketidakadilan, kebodohan, dan kemiskinan yang ada di Jakarta.
"Untuk cagub-cawagub, masih kita mencari titik temu. Dari situ kita nanti kita lihat kecocokan siapa calon yang pas. Golkar tentu ada calon yang pas, begitu juga PKS," ujarnya.
Sebelumnya, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Golkar DKI Ahmed Zaki Iskandar mendatangi Depan Perwakilan Tinggi Wilayah (DPW) PKS di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Selasa (14/5). (Z-2)
Fitroh menyebut KPK menangkap pejabat badan usaha milik negara (BUMN), dalam OTT ini. Nama lengkapnya masih dirahasiakan, saat ini.
Fitroh menjelaskan, operasi senyap itu menyeret INHUTANI V. Ada direksi badan usaha milik negara (BUMN) yang terjaring.
MENYAMBUT HUT ke-80 Kemerdekaan Indonesia, DPRD DKI Jakarta menggelar jalan sehat dan kopi pagi pada, Minggu (10/8).
Isu parkir berkaitan dengan lalu lintas dan ketertiban kota. D sisi lain, inovasi pun perlu kajian matang agar tidak mandek di tengah jalan.
WAKIL Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid menghormati sikap PDI Perjuangan (PDIP) yang menyatakan diri sebagai penyeimbang pemerintah.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Fraksi PKS M. Kholid menekankan pentingnya partisipasi publik yang bermakna dalam proses pembahasan RUU KUHAP di DPR RI.
KETUA Badan Legislasi DPP PKS Zainudin Paru mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang menahan diri dengan menolak putusan terkait ketentuan persyaratan pendidikan capres-cawapres,
ANGGOTA dari Fraksi PKS, M Nasir Djamil, menyatakan setuju dengan usulan agar pemerintah segera melakukan moratorium sementara dan menjadikan IKN sebagai ibu kota Provinsi Kaltim.
PKS: RUU KUHAP Diarahkan pada Penguatan Nilai HAM
Sejumlah partai politik yang pernah mengganti logo ternyata tidak memberikan efek positif. Beberapa justru suaranya ambles.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved