Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
MENANTU Presiden Joko Widodo (Jokowi) sekaligus eks kader PDIP, Bobby Nasution bergabung menjadi kader Gerindra. Bergabungnya Bobby pun disambut euforia oleh internal Gerindra.
Sekjen Gerindra, Ahmad Muzani menerangkan keputusan bergabungnya Bobby menjadi kader Gerindra merupakan kabar yang ditunggu-tunggu. Pasalnya, Partai berlambang kepala burung Garuda itu sudah berharap sejak lama.
"Yang disampaikan tentang masuknya Bobby Nasution sebagai kader Gerindra, tentu saja ini kabar yang kita tunggu-tunggu, kabar yang selama ini kita harap-harap," ujar Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (22/5).
Baca juga : Bobby Nasution Jadi Kader Gerindra, Elite PDIP: Bukan Urusan Kita
Muzani menuturkan internal Gerindra kini pun tidak ada hambatan lagi untuk mengusung Bobby sebagai bakal calon gubernur Sumatera Utara.
"Karena dengan masuknya Bobby sebagai kader Gerindra dan daftar sebagai calon gubernur di Sumatera Utara dari Partai Gerindra. Tentu saja hambatan psikologis untuk mendukung dia jadi hilang," tutur Muzani.
Oleh karena itu, Wakil Ketua MPR RI tersebut mengatakan partainya sudah terbuka untuk mengusung Bobby sebagai bakal calon gubernur Sumatera Utara. Sebab, ia sudah menganggap Bobby sebagai bagian dari Gerindra.
"Artinya, terbuka beliau untuk kita majukan menjadi calon gubernur di Sumatera Utara dari Partai Gerindra. Karena kan mas Bobby sudah masuk sebagai bagian dari keluarga besar Partai Gerindra," tandas Muzani. (Z-8)
Budi menerangkan OTT tersebut berlangsung pada Kamis (26/6) malam di wilayah Mandailing Natal, Sumatera Utara.
PERSATUAN Menembak Sasaran dan Berburu Indonesia (Perbakin) Sumatra Utara membela Kepala Dinas PUPR Sumatra Utara (Kadis PUPR Sumut) Topan Ginting perihal kepemilikan senjata api.
Dalam pelantikan itu, Bobby menyampaikan empat pesan utama yang wajib dipegang para pejabat yang dilantik.
KPK masih mendalami informasi terkait dugaan korupsi dalam proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara. Pernyataan itu disampaikan menjawab desakan untuk memanggil Bobby Nasution
WACANA menjadikan Topan Obaja Putra Ginting sebagai justice collaborator mencuat usai kasus dugaan korupsi pembangunan jalan senilai Rp231,8 miliar menyeret namanya.
Pakar mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) wajib memeriksa Gubernur Sumatra Utara (Sumut) Bobby Nasution terkait kasus korupsi proyek pembangunan jalan pada Dinas PUPR Sumut.
pemilu nasional dan lokal dipisah, , siapa yang bakal memimpin daerah setelah masa jabatan kepala daerah Pilkada 2024 berakhir?
MAHKAMAH Konstitusi (MK) memutuskan bahwa mulai tahun 2029, pemilihan umum (pemilu) di Indonesia harus diselenggarakan secara terpisah antara pemilu nasional dan pemilu daerah.
Keputusan MK terkait PHPU kepala daerah pasca-PSU semestinya bisa memberikan kepastian hukum dan terwujudnya ketertiban di daerah.
Ketua KPU Mochammad Afifuddin mengusulkan agar ke depannya anggaran penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
DIREKTUR DEEP Indonesia, Neni Nur Hayati menilai Bawaslu tidak serius dalam menangani proses penanganan politik uang saat PSU Pilkada Barito Utara
Kejadian di Barito Utara menunjukkan adanya permasalahan mendasar terkait pencegahan dan penegakan hukum atas pelanggaran politik uang saat pilkada.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved