Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
MENANTU Presiden Joko Widodo (Jokowi) sekaligus eks kader PDIP, Bobby Nasution bergabung menjadi kader Gerindra. Bergabungnya Bobby pun disambut euforia oleh internal Gerindra.
Sekjen Gerindra, Ahmad Muzani menerangkan keputusan bergabungnya Bobby menjadi kader Gerindra merupakan kabar yang ditunggu-tunggu. Pasalnya, Partai berlambang kepala burung Garuda itu sudah berharap sejak lama.
"Yang disampaikan tentang masuknya Bobby Nasution sebagai kader Gerindra, tentu saja ini kabar yang kita tunggu-tunggu, kabar yang selama ini kita harap-harap," ujar Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (22/5).
Baca juga : Bobby Nasution Jadi Kader Gerindra, Elite PDIP: Bukan Urusan Kita
Muzani menuturkan internal Gerindra kini pun tidak ada hambatan lagi untuk mengusung Bobby sebagai bakal calon gubernur Sumatera Utara.
"Karena dengan masuknya Bobby sebagai kader Gerindra dan daftar sebagai calon gubernur di Sumatera Utara dari Partai Gerindra. Tentu saja hambatan psikologis untuk mendukung dia jadi hilang," tutur Muzani.
Oleh karena itu, Wakil Ketua MPR RI tersebut mengatakan partainya sudah terbuka untuk mengusung Bobby sebagai bakal calon gubernur Sumatera Utara. Sebab, ia sudah menganggap Bobby sebagai bagian dari Gerindra.
"Artinya, terbuka beliau untuk kita majukan menjadi calon gubernur di Sumatera Utara dari Partai Gerindra. Karena kan mas Bobby sudah masuk sebagai bagian dari keluarga besar Partai Gerindra," tandas Muzani. (Z-8)
Penilaian itu muncul seiring alokasi dana Rp28 miliar dalam APBD Sumut 2026 untuk kegiatan seremonial yang digelar empat kali setahun.
Boyamin menyebut KPK pilih kasih kepada sejumlah saksi dalam kasus rasuah pembangunan jalan di Sumatra Utara.
GUBERNUR Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution menetapkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) Sumut pada 2026 sebesar 7,9 persen atau menjadi Rp3.228.971 daripada 2025.
Gubernur Sumatra Utara, Bobby Nasution, menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumut tahun 2026 sebesar Rp3.228.971.
DEWAN Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak untuk mengumumkan hasil pemeriksaan terhadap penyidik yang menangani kasus dugaan korupsi pembangunan jalan Sumut.
KPK tidak mau menyampuri keputusan Dewas yang mengusut laporan tersebut. Tapi, KPK mengeklaim penyidik sampai jaksa tidak melakukan kesalahan.
Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsungĀ bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved