Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
JAJARAN pengurus Gerakan Pemuda (GP) Ansor menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (16/5) pagi. Mereka menyampaikan undangan pelantikan pengurus sekaligus puncak peringatan Hari Lahir GP Ansor, serta pandangan terkait agenda-agenda besar organisasi.
“Tadi alhamdulillah kami diterima oleh Presiden. Beberapa agenda kami sampaikan dengan Presiden pertama adalah kami mau menyampaikan kepada beliau terkait rencana pelantikan Pimpinan Pusat GP Ansor sekaligus menjadi puncak harlah yang ke-90 tahun,” kata Ketua Umum GP Ansor Addin Jauharuddin di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (16/5)
Addin menyampaikan Presiden menyatakan akan menghadiri puncak harlah GP Ansor pada 25-30 Mei 2024, bergantung dengan jadwal Presiden.
Baca juga : Peneliti BRIN Sebut 2 Parpol Ini Cocok Sebagai Pelabuhan Jokowi
Pada kesempatan itu GP Ansor juga menyampaikan beberapa pandangan terkait agenda-agenda besar kepengurusan selama 5 tahun ke depan terutama terkait soal pengembangan-pengembangan ekonomi, serta juga anak-anak muda dan soal diaspora Ansor global.
“Semua apa yang kami sampaikan ini direspons positif oleh beliau dan beliau mengucapkan terima kasih. Kami juga menyampaikan bahwa kami memang merasakan dampak pertumbuhan ekonomi bagi warga Ansor di bawah kepemimpinan beliau selama 10 tahun,” kata dia.
Rencananya, GP Ansor akan menggelar pameran Indonesia Sentris yang merupakan pameran mahakarya pembangunan infrastruktur selama 10 tahun di bawah kepemimpinan Jokowi. Pameran itu dimaksudkan agar masyarakat mengetahui hal-hal apa saja yang sudah dan akan terus dibangun ke depan.
“Sehingga apa yang dibangun oleh pemerintah ini akan terus dirawat, dijaga dan dikembangkan menjadi kebanggaan kita semua,” ujarnya.
Menurutnya, Presiden memberikan arahan agar GP Ansor melanjutkan apa yang selama ini sudah dibangun. “Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan akan dilaksanakan lima tahun ke depan,” kata dia. (Ant/P-5)
MICHAEL Sinaga, wartawan Sentana, membuka sejumlah kejanggalan yang ditemui di lapangan terkait persoalan ijazah Jokowi.
Terdapat kejanggalan dalam penelusuran arsip ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang tidak ditemukan di Universitas Gadjah Mada (UGM) maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo.
PENGAMAT politik dari Citra Institute Efriza, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kritik sarat makna simbolik.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
Akankah fakta baru itu akan mempercepat proses hukum yang sedang berlangsung? Ke mana pula arah penyelesaian kasus yang telah lama memicu kegaduhan dan keterbelahan publik itu?
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
PERNYATAAN Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi mengenai wacana revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau revisi UU KPK menuai kritik dan terkesan cuci tangan oleh ICW
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Abdullah mengaku tidak sepakat dengan pernyataan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi soal revisi UU KPK
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved