Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
SETELAH tidak diakui lagi oleh PDI Perjuangan (PDIP), Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai harus berlabuh ke partai politik (parpol) lain jika ingin terus berpengaruh dan menjaga dukungan basis massa. Peneliti senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli mengatakan, Jokowi mesti menduduki posisi strategis di partai baru, misalnya sebagai ketua umum ataupun ketua dewan pembina.
Baginya, ada dua partai politik yang cocok sebagai tempat Jokowi berlabuh, yaitu Partai Solidaritas Indonesia (PSI) atau Partai Gerindra. Lili berpendapat, PSI pas bagi Jokowi karena saat ini partai tersebut dipimpin oleh putra bungsu Jokowi sendiri, yakni Kaesang Pangarep. Oleh karenanya, tidak ada resistensi bagi PSI menolak Jokowi sebagai pemimpin partai.
"Sedangkan di Gerindra berjasa mengantar Pak Prabowo jadi Presiden (terpilih hasil Pilpres 2024)," kata Lili kepada Media Indonesia, Rabu (8/5).
Baca juga : Presiden masih Atur Waktu Pertemuan dengan Ketua Umum Parpol
Dalam kontestasi Pilpres 2024, Jokowi lebih terlihat mendukung Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka yang notabene merupakan putra sulungnya. Prabowo adalah Menteri Pertahanan sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra. Sementara, sebagai kader PDI Perjuangan ia tidak pernah terlihat mendukung pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud Md.
Lili menyebut, Jokowi dapat juga berlabuh ke Partai Golkar yang juga mendukung Prabowo-Gibran. Namun, jalan menduduki puncak tertinggi partai beringin tersebut cukup terjal. Sebab, Jokowi kemungkinan akan menghadapi resistensi.
"Karena belum menjadi anggota selama lima tahun, kecuali AD/ART-nya diubah (demi Jokowi)," terang Lili.
Baca juga : Gerindra Sambut Umpan Dukungan Bobby Nasution ke Prabowo-Gibran
Sementara itu, ia berpendapat sulit bagi Jokowi untuk tetap berbendera PDI Perjuangan. Sebab, kader partai banteng tersebut acapkali sudah menganggap Jokowi bukan sebagai kader PDI Perjuangan. Menurut Lili, sentimen negatif para kader PDI Perjuangan itu kemungkinan sudah direstui oleh Megawati Soekarnoputri selaku ketua umum.
"Langkah politik (Jokowi) yang membelot dari PDI Perjuangan tampaknya sangat melukai hati Ibu Megawati dan para kader PDI Perjuangan yang tegak lurus pada Ibu Megawati," pungkas Lili.
(Z-9)
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
TIM Hukum DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan telah mendapat informasi bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto sudah ditarget agar masuk penjara
Hendri Satrio berpendapat, sudah saatnya semua misteri yang menyelimuti demokrasi bangsa ini dibuka agar tidak ada lagi penyanderaan dalam politik.
KETUA DPP PDIP Ronny Talapessy mengatakan penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus suap Harun Masiku kental muatan politis.
MAHKAMAH Konstitusi (MK) kembali menggelar pengujian norma keterwakilan perempuan yang terdapat dalam UU MD3.
PAKAR hukum tata negara Feri Amsari merespons sejumlah partai politik yang bereaksi cukup keras terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pemisahan Pemilu.
Puan mengatakan pimpinan partai politik juga akan membahas putusan MK terkait pemisahan pemilu. Setelah itu, kata ia, pimpinan partai politik akan memberikan pandangan dan sikap bersama.
Tiga lembaga yang menduduki tingkat kepercayaan terendah dari 15 daftar lembaga ditempati oleh partai politik (parpol), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan DPR RI.
Walaupun popularitasnya belum menjadi yang pertama, Partai Gerindra justru meraih hasil tertinggi dari segi elektabilitas.
Peluang Jokowi jadi caketum tentu tidak besar. Karena memang tidak sesuai dengan ideologi PPP. Namun peluang itu akan terbuka bila PPP berubah ideologi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved