Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
SETELAH tidak diakui lagi oleh PDI Perjuangan (PDIP), Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai harus berlabuh ke partai politik (parpol) lain jika ingin terus berpengaruh dan menjaga dukungan basis massa. Peneliti senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli mengatakan, Jokowi mesti menduduki posisi strategis di partai baru, misalnya sebagai ketua umum ataupun ketua dewan pembina.
Baginya, ada dua partai politik yang cocok sebagai tempat Jokowi berlabuh, yaitu Partai Solidaritas Indonesia (PSI) atau Partai Gerindra. Lili berpendapat, PSI pas bagi Jokowi karena saat ini partai tersebut dipimpin oleh putra bungsu Jokowi sendiri, yakni Kaesang Pangarep. Oleh karenanya, tidak ada resistensi bagi PSI menolak Jokowi sebagai pemimpin partai.
"Sedangkan di Gerindra berjasa mengantar Pak Prabowo jadi Presiden (terpilih hasil Pilpres 2024)," kata Lili kepada Media Indonesia, Rabu (8/5).
Baca juga : Presiden masih Atur Waktu Pertemuan dengan Ketua Umum Parpol
Dalam kontestasi Pilpres 2024, Jokowi lebih terlihat mendukung Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka yang notabene merupakan putra sulungnya. Prabowo adalah Menteri Pertahanan sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra. Sementara, sebagai kader PDI Perjuangan ia tidak pernah terlihat mendukung pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud Md.
Lili menyebut, Jokowi dapat juga berlabuh ke Partai Golkar yang juga mendukung Prabowo-Gibran. Namun, jalan menduduki puncak tertinggi partai beringin tersebut cukup terjal. Sebab, Jokowi kemungkinan akan menghadapi resistensi.
"Karena belum menjadi anggota selama lima tahun, kecuali AD/ART-nya diubah (demi Jokowi)," terang Lili.
Baca juga : Gerindra Sambut Umpan Dukungan Bobby Nasution ke Prabowo-Gibran
Sementara itu, ia berpendapat sulit bagi Jokowi untuk tetap berbendera PDI Perjuangan. Sebab, kader partai banteng tersebut acapkali sudah menganggap Jokowi bukan sebagai kader PDI Perjuangan. Menurut Lili, sentimen negatif para kader PDI Perjuangan itu kemungkinan sudah direstui oleh Megawati Soekarnoputri selaku ketua umum.
"Langkah politik (Jokowi) yang membelot dari PDI Perjuangan tampaknya sangat melukai hati Ibu Megawati dan para kader PDI Perjuangan yang tegak lurus pada Ibu Megawati," pungkas Lili.
(Z-9)
MICHAEL Sinaga, wartawan Sentana, membuka sejumlah kejanggalan yang ditemui di lapangan terkait persoalan ijazah Jokowi.
Terdapat kejanggalan dalam penelusuran arsip ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang tidak ditemukan di Universitas Gadjah Mada (UGM) maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo.
PENGAMAT politik dari Citra Institute Efriza, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kritik sarat makna simbolik.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
Pilkada lewat DPRD manuver politik para elite yang telah diperhitungkan secara matang demi pembagian kekuasaan di tingkat daerah.
Sekretaris DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta, Pantas Nainggolan menegaskan perombakan struktur ini menjadi fondasi kebangkitan partai di Jakarta.
Sebanyak delapan parpol, setelah beberapa kali pertemuan, bersepakat resmi mendeklarasikan komitmen dan semangat bersama bernama GKSR.
Budi membeberkan ada arahan dari Jokowi untuk terus mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Partai politik yang mengedepankan kejujuran akan membuat partai tersebut terbuka dan dinamis.
Peneliti Perludem, Haykal mengatakan bahwa aturan ini penting agar sistem kepartaian tidak terjebak dalam pola kartel.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved