Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
Ganjar Pranowo tidak akan memiliki kekuatan yang cukup jika menyatakan sikap sebagai oposisi secara pribadi. Pasalnya, Ganjar tidak berada di parlemen yang bisa mengkritisi pemerintah.
"Ya kurang kuat, memang bukan kekuatan dari parlemen," kata pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, saat dihubungi, Rabu (8/5).
Ia mengatakan kritik Ganjar nantinya akan sejajar dengan kelompok masyarakat sipil. Kritik datang bukan dari unsur legislator atau nonparlementer.
Baca juga : Ganjar Pranowo Putuskan Oposisi, PDIP: Maksudnya Itu Begini
"Ya kita-kita semua termasuk Ganjar, akademisi, civil society itu diistilahnya ya hanya mengkritisi pemerintah saja, istilahnya oposisi nonparlementer, tapi itu tidak dikenal dalam konteks ketatanegaraan," ujar Ujang.
Posisi Ganjar bisa lebih kuat jika partai pengusungnya, PDI Perjuangan (PDIP), juga ikut memosisikan diri sebagai oposisi. Namun, hingga saat ini, PDIP belum menentukan sikap.
Sebelumnya, Ganjar telah mendeklarasikan diri menjadi oposisi dalam pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Hal ini disampaikan Ganjar secara langsung saat acara halalbihalal Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud.
"Saya tidak akan bergabung di pemerintahan ini, tapi saya sangat menghormati pemerintahan ini," kata Ganjar. (Z-11)
Profil Megawati Soekarnoputri, Presiden RI ke-5 dan presiden perempuan pertama Indonesia, menelusuri perjalanan politik, kebijakan, dan warisan kepemimpinannya.
Anggota Komisi VIII DPR RI, Wibowo Prasetyo, meminta Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memperluas jangkauan distribusi bantuan bagi para korban
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menegaskan bahwa posisi partainya di luar pemerintahan justru menuntut tanggung jawab politik dan moral yang lebih besar dalam menjaga arah pembangunan
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-53 PDI Perjuangan
KETUA DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira mengatakan wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD berpeluang dibahas pada rapat kerja nasional (rakernas).
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meluruskan pemahaman mengenai sistem politik Indonesia. Ia menguraikan sistem presidensial yang dianut Indonesia.
KETUA Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa partainya tidak mengambil posisi sebagai oposisi terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dinamika pembahasan revisi Undang-Undang Pemilihan Umum memasuki fase baru menyusul mencuatnya perdebatan mengenai syarat pembentukan fraksi di DPR.
Partai politik yang melenggang ke Senayan harus memiliki keterwakilan yang utuh di setiap pos kerja DPR.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi mengaburkan prinsip supremasi sipil, karena Polri berpotensi menjadi subordinat kepentingan politik sektoral.
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved