PDIP: Mungkin MPR tidak Lantik Prabowo-Gibran bila Gugatan PTUN Dikabulkan

Membaca Sikap Politik PDIP yang Ingin Jadi Penyeimbang Kritis, bukan Opsisi atau Koalisi

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyampaikan arah sikap politik partainya terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Bukan oposisi, bukan pula bagian dari koalisi kekuasaan,

PDIP Ingin Memastikan Pembangunan Nasional Tetap di Rel Konstitusi

PDIP adalah partai ideologis, yang berdiri di atas kebenaran, berpihak pada rakyat, dan bersikap tegas sebagai penyeimbang

Cerita Pengurus Daerah soal Pembahasan Alot Sikap Politik PDIP yang tak Beroposisi atau Koalisi

Megawati menegaskan bahwa partainya tidak akan mengambil posisi sebagai oposisi maupun bergabung dalam koalisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. 

Ini Struktur Lengkap Pengurus PDIP 2025-2030, tidak Ada Hasto Kristiyanto

Prosesi pelantikan dilakukan secara langsung, diawali dengan pertanyaan Megawati, “Apakah saudara bersedia untuk dilantik?” yang dijawab serentak oleh para pengurus: “Bersedia!”

Sikap Politik PDIP: Bukan Oposisi atau Koalisi, Tapi Penyeimbang

PDIP akan mendukung setiap kebijakan pemerintahan Prabowo selama kebijakan tersebut berpihak kepada rakyat.

Minta Kader PDIP Patuh, Megawati: Tidak Siap, Mundur!

Jangan sampai PDIP justru dijadikan sebagai tempat untuk berlindung dari kesalahan-kesalahan.

Terkait Amnesti Hasto dan Abolisi Tom Lembong, PSI Hormati Hak Prerogatif Presiden

PARTAI Solidaritas Indonesia (PSI) menghormati hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto yang memberikan amnesti kepada Hasto Kristiyanto dan abolisi kepada Tom Lembong.

Menlu Sugiono Jadi Sekjen Partai Gerindra

KETUA Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto resmi menunjuk Menteri Luar Negeri Sugiono menjadi Sekretaris Jenderal Partai Gerindra menggantikan Ahmad Muzani.

Ini Makna Amnesti dari Prabowo untuk Hasto di Mata KPK

Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan Hasto Kristiyanto bersalah, dalam kasus dugaan suap pada proses PAW anggota DPR untuk Harun Masiku.

Hasto Dapat Amnesti dari Prabowo, Kuasa Hukum: Bukti Kasus Ini Dipolitisasi

Menurut Maqdir, jika benar Hasto menerima amnesti, hal itu menjadi sinyal bahwa pemerintah tidak ingin kasus ini dipersepsikan sebagai upaya politisasi.

Jalinan Erat 75 Tahun Indonesia-Tiongkok

Arah Pendidikan Digital Anak Indonesia

Menuju Sistem Pangan Bermartabat

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia