KPK Bantah Lindungi Eks Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johanis Tanak membantah pihaknya membela atau melindungi mantan Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy. Ia memastikan penetapan tersangka terhadap Eddy masih dalam proses penyelesaian.

“Untuk sementara, sepengetahuan saya tidak ada yang membela,” kata Johanis di Jakarta, Rabu (1/5).

Johanis menyebut perbedaan pendapat dalam penetapan Eddy sebagai tersangka dalam kasus suap dan gratifikasi memang kerap terjadi. Namun, sikap itu tidak bisa diartikan sebagai pembelaan.

Baca juga : Acuan Pasal Penetapan Tersangka Eks Wamenkumham Eddy Hiariej Dinilai Keliru

“Tapi, kalau berbeda pendapat, berbeda pandangan, cara pandang itu kan hal-hal biasa kan, tetapi kan kita tetap kolektif kolegial,” ujar Johanis.

Menurut Johanis, perbedaan pendapat terjadi untuk menetapkan status tersangka tanpa bisa digugat lagi. KPK saat ini tengah menyusun skema yang kuat agar Eddy tidak lolos lagi.

“Alasan hukumnya harus rasioligis, rasio cara berpikir yang bersumber pada sumber-sumber hukum, tidak berdasarkan logika semata,” ucap Johanis.

Baca juga : KPK Yakin Praperadilan Eks Wamenkumham Edward Omar Ditolak

Sebelumnya, ICW mempertanyakan tindak lanjut kasus dugaan penerimaan suap dan gratifikasi yang menyeret mantan Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy. Lembaga antirasuah dicurigai menghentikan perkara itu.

“Kami mencurigai ada upaya dari KPK untuk menghentikan penyidikan perkara tersebut atau melimpahkannya ke aparat penegak hukum lain,” kata Peneliti dari ICW Kurnia Ramadhana.

Kurnia mengatakan tuduhan itu didasari tidak adanya tindak lanjut dari KPK dalam penanganan perkara tersebut. Lembaga Antirasuah juga dinilai lambat dalam membuat surat perintah penyidikan (sprindik) untuk menjerat Eddy sebagai tersangka.

“Bagaimana tidak, bila dibandingkan dengan tersangka lain yang karakteristik permasalahannya hampir serupa, seperti Ilham Arief Sirajuddin atau Setya Novanto (dua tersangka yang permohonan praperadilannya pernah dikabulkan), tindak lanjut KPK tidak lama seperti saat ini,” ucap Kurnia. (Z-11)