Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
WAKIL Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron memerinci kronologi tuduhan menyalahgunakan kewenangan dan ikut campur dalam mutasi jabatan di Kementerian Pertanian (Kementan). Kejadian itu dimulai saat dia mendapatkan aduan dari temannya pada Maret 2022.
“Saya menerima pengaduan dari teman yang punya mantu pegawai golongan 3A di Kementan yang mau pindah untuk ikut suami ke Malang,” kata Ghufron, Selasa (30/4).
Ghufron mengatakan pegawai Kementan itu sejatinya sudah mengajukan mutasi dari Jakarta ke tempat suaminya di Malang. Namun, selalu ditolak dengan dalih kekurangan sumber daya manusia (SDM). Kondisi perempuan itu membuat wakil ketua KPK itu merasa iba.
Baca juga : Nurul Ghufron Segera Jalani Sidang Dewas Soal Mutasi Pegawai Kementan
“Karena punya anak kecil usai tujuh bulan. Sudah dua tahun tidak dikabulkan (mutasinya) karena alasan akan mengurangi SDM,” ujar Ghufron.
Menurut cerita Ghufron, pada tahun ketiga percobaan mutasinya, pegawai Kementan itu akhirnya meminta mengundurkan diri karena tidak kuat mengasuh bayi sendirian di Jakarta. Pengajuan itu disebut tengah dalam proses.
“Sehingga ibu mertuanya jadi bertanya-tanya mutasi tidak boleh, mundur dari pegawai yang konsekuensinya sama-sama akan mengurangi SDM dikabulkan,” ujar Ghufron.
Baca juga : Nurul Ghufron Tersandung Masalah Etik, Bakal Disidang 2 Mei
Ibu mertua pegawai itu pun kemudian mengadu ke Ghufron. Wakil ketua KPK itu awalnya mengaku tidak memiliki relasi di Kementan.
Ghufron lantas menceritakan kejadian itu kepada Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. Menurutnya, Alex menjelaskan mutasi dibolehkan jika kondisinya memiliki bayi dan tepisah jauh dengan suami.
“Pak Alex menyatakan hal seperti itu boleh atau tidak masalah kalau memang si pegawai memenuhi syarat untuk pindah,” terang Ghufron.
Baca juga : Dugaan Pimpinan KPK Memeras, Nurul Ghufron Janji Hormati Proses Hukum
Mendapat pencerahan dari Alex, Ghufron kemudian menghubungi pegawai di Badan Kepegawaian Negara (BKN). Dia enggan memerinci identitasnya, tapi, komunikasi keduanya berkaitan dengan syarat mutasi pegawai untuk aparatur sipil negara (ASN) yang masuk di bawah 2019.
“Untuk ASN yang masuknya setelah 2019 harus usia pegawainya sepuluh tahun. Ternyata, pegawai tersebut (menjadi) ASN-nya sebelum 2019 sehingga boleh memohon mutasi, begitu penjelasan BKN,” kata Ghufron.
Setelah mendapatkan penjelasan dari BKN, Ghufron meminta tolong Alex untuk dicarikan nomor pejabat di Kementan. Kemudian, dia mendapatkan jalur komunikasi kepada Sekjen nonaktif Kementan Kasdi Subagyono yang saat itu menjabat sebagai inspektur jenderal.
Baca juga : KPK Tegaskan Tidak Ada Keretakan dengan Dewas
“Diteleponlah oleh saya Irjen Kementan tentang adanya pengaduan tersebut pada 15 Maret 2022. Pada saat itu, di Kementan belum ada kasus di KPK, kasus dim Kementan muncul pada November 2022,” ujar Ghufron.
Komunikasi antara Ghufron dan Kasdi membuahkan hasil. Pegawai Kementan akhirnya tidak dikeluarkan dan dimutasi sesuai dengan lokasi kerja suaminya.
“Setelah dua sampai tiga mingguan dikabari kalau mutasinya dikabulkan,” ucap Ghufron.
Ghufron mendapatkan serangan balik atas bantuan itu terjadi ketika Kasdi menjadi tersangka. Wakil ketua KPK itu dilaporkan pada 8 Desember 2023.
Dewan Pengawas (Dewas) KPK kemudian memintanya datang untuk mengklarifikasi aduan. Ghfuron menyatakan keberatan dengan proses tersebut.
“Saya menyampaikan keberatan jika diperiksa atas peristiwa yang telah lewat waktu satu tahun dari kejadian,” kata Ghufron.
Protes itu mengacu pada Pasal 23 dalam Peraturan Dewas KPK Nomor 4 Tahun 2021. Menurutnya, aturan main proses etik baru bisa diproses jika belum lebih dari setahun saat kejadian berlangsung.
Namun, protes itu tidak diindahkan Dewas KPK. Ghufron akhirnya mengajukan keberatan tertulis pada 29 Februari 2024.
Penolakan itu membuat Ghufron mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Apalagi, Dewas KPK malah memberikan sidang etik untuknya.
“Sekitar 22 April 2024 dapat informasi bahwa kasusnya akan disidangkan, maka saya menggunakan upaya hukum menggugat ke PTUN atas tindakan faktual pemerintahan yang tetap memeriksa perkara yang sudah daluwarsa tersebut pada 24 April 2024,” pungkas Ghufron. (Z-1)
Perintah menghentikan proses persidangan etik tertuang dalam putusan sela gugatan Ghufron di PTUN Jakarta.
Ghufron malah bingung karena banyak masyarakat yang mempermasalahkan sikap protes KPK. Menurut dia, Lembaga Antikorupsi itu sudah benar.
Total kekayaan terbaru Ghufron mencapai Rp15,44 miliar. Kekayaan dia naik Rp1,95 miliar jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya Rp13,48 miliar.
Ghufron tidak memerinci lebih lanjut beberapa pihak yang ditangkap. Saat ini mereka semua tengah diperiksa oleh tim tangkap tangan.
Aturan itu mengganti batas minimal umur orang yang ingin mencalonkan diri sebagai pimpinan KPK dari 40 tahun menjadi 50 tahun. Batas maksimal umur masih sama yakni 65 tahun.
Penasaran apa isi safe deposit box milik eks aparatur sipil negara (ASN) Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo? Ini jawaban KPK.
PPIU Program YESS memberikan fasilitas dan bimbingan kepada generasi muda di perdesaan untuk menjadi wirausahawan dan petani handal do Subang, Jawa Barat.
Presiden Jokowi mengakui, saat ini stok yang ada di Bulog 1,7 juta ton masih harus ditambah lagi sampai akhir tahun, kira-kira 1,5 juta ton.
Kementan dan Kodim 0613/Ciamis untuk melakukan Gerakan Percepatan Tanam Pengendalian Hama Terpadu di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat.
Solusi yang diambil ialah mengimpor induk sapi hidup. Selanjutnya dilakukan inseminasi dengan harapan dapat mempercepat produksi susu.
SYAHRUL Yasin Limpo punya mimpi besar di jabatannya sebagai Menteri Pertanian saat ini. Mimpinya itu sederhana, tapi butuh perjuangan besar untuk mencapainya.
Bagi SYL, tragedi ini merupakan peringatan keras bagi insan olahraga Indonesia agar selalu mengedepankan persatuan dan persaudaraan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved