Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Wakil Ketua Umum Dewan Pembina Partai Gerindra Dedi Mulyadi menyatakan kesiapannya jika ditugaskan maju pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jabar 2024. Ia mengatakan partai baru akan mengumumkan siapa sosok yang akan diusung pada Mei mendatang
"Gerindra baru akan memutuskan terkait pemilihan kepala daerah pada Mei. Kalau saya ditugaskan partai, karena ini tugas. Itu harus dilakukan," ujar Dedi, Senin (29/4).
Ia pun rela meninggalkan jabatan sebagai anggota DPR jika ia dipercaya untuk maju menuju Jawa Barat 1. Sebagaimana diketahui, Dedi Mulyadi terpilih pada Pemilihan legislatif 2024 untuk daerah pemilihan Jawa Barat VII.
Baca juga : Didukung Jadi Gubernur, Kapolda Jateng Malah Bilang Ingin Jadi Lurah
"Tugas itu kan jangankan jabatan, rumah pun harus kita tinggalkan kalau tugas," tuturnya.
Saat ditanya apakah ada kesepakatan dengan Prabowo Subianto untuk tiket Pilkada 2024 saat bergabung dengan Gerindra, Dedi menegaskan hal itu tidak ada. Ia mengatakan saat pertemuan pertama ia hanya menyampaikan komitmen untuk menjadikan Prabowo sebagai Presiden Indonesia.
"Hal-hal lain itu sifatnya penugasan. Kita tunggu saja penugasan dari beliau. Walaupun hilal sudah ada, tapi kan belum ditetapkan dalam sidang isbat. Hilalnya sudah 80%," katanya. (Ant/Z-11)
Pada era modern saat ini, peradaban terbaik untuk Kabupaten Bekasi adalah mengembalikan hamparan sungai sepanjang mungkin tanpa ada yang membatasi.
PEMERINTAH Provinsi Jawa Barat (Jabar) menerbitkan imbauan kepada bupati dan wali kota di wilayahnya untuk membebaskan tunggakan pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) perorangan
FORUM Kepala Sekolah SMA Swasta Jabar menilai aturan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi soal rombongan belajar (rombel) menabrak undang-undang (UU).
KEPALA Sekolah SMA Negeri 3 Tasikmalaya, Jawa Barat (Jabar) dinonaktifkan terkait dugaan pungutan liar (pungli).
Salah satu poin dalam gugatan, unsurnya harus ada pihak yang dirugikan. Nah, di dalam delapan (organisasi) ini, memang secara keseluruhan itu mengalami kerugian.
Kebijakan ini merupakan upaya dari pemprov, khususnya Pak Gubernur Dedi Mulyadi dalam melihat permasalahan di bidang pendidikan yang cukup kritis dengan tingginya anak putus sekolah.
MPLS tahun akademik 2025/2026 di sekolah rakyat tersebut diikuti oleh 100 siswa jenjang SMP dan SMA. Mereka akan mengikuti MPLS selama dua minggu ke depan.
PEMERINTAH Provinsi Jawa Barat (Jabar) menerbitkan imbauan kepada bupati dan wali kota di wilayahnya untuk membebaskan tunggakan pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) perorangan
FORUM masyarakat makan bergizi gratis (FMMBG) Jawa Barat (Jabar) menemukan adanya dapur fiktif dalam pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG)
Diterbitkannya kebijakan pencegahan anak putus sekolah ke jenjang pendidikan menengah merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah daerah sesuai konstitusi.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat terdahulu tidak memprioritaskan pendidikan, tidak membangun sekolah baru
FORUM Sekolah Swasta menggugat Pemerintah Provinsi dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi ke soal rimbongan belajar (rombel). Dedi Mulyadi menjawab gugatan tersebut
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved