Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, mengungkapkan bahwa partainya akan menyiapkan posisi bagi Presiden Joko Widodo (Jokowi) di dalam struktur partai. Hal ini disampaikannya di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta Pusat, pada Rabu, 24 April 2024.
"Airlangga menyatakan bahwa posisi Presiden Jokowi di Golkar akan tergantung pada keputusan beliau," kata Airlangga, Rabu (24/1).
Menurut Airlangga, Jokowi bukanlah sosok yang asing bagi Partai Golkar, mengingat partai tersebut telah mendukung Jokowi dalam dua periode masa pemerintahannya.
Baca juga : Airlangga Hartarto Sebut Jokowi dan Gibran Sudah Masuk Keluarga Golkar
"Presiden Jokowi sekarang merupakan milik bangsa, dan beliau menjadi milik semua partai," tambahnya.
Airlangga juga menyatakan bahwa baik Jokowi maupun putranya, Gibran Rakabuming Raka, sudah menjadi bagian dari keluarga besar Partai Golkar, dan hubungan antara partai dan keduanya dianggap harmonis.
"Bagi kami, Pak Jokowi dan Mas Gibran sudah menjadi bagian dari keluarga besar Partai Golkar. Hanya tinggal formalitas yang perlu diselesaikan," jelas Airlangga. (Z-10)
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
KETUA Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep, bersilaturahmi ke Abuya Ahmad Muhtadi Dimyathi, Kamis (26/2).
Mantan Bupati Indramayu Nina Dai Bachtiar menemui Jokowi di Solo untuk meminta restu bergabung ke PSI.
Akankah fakta baru itu akan mempercepat proses hukum yang sedang berlangsung? Ke mana pula arah penyelesaian kasus yang telah lama memicu kegaduhan dan keterbelahan publik itu?
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
Karena itu, setiap kebijakan yang dikeluarkan Gus Yahya tidak lagi memiliki legitimasi.
Cucun menegaskan pihaknya enggan terlibat dalam urusan internal PBNU.
Kasus Hasto justru menjadi bagian dari pembelajaran politik.
Diyakini ketua umum PSI di masa mendatang tidak jauh dari keluarga Jokowi.
WAKIL Ketua Umum PSI, Andy Budiman mengatakan Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep dapat kembali mendaftarkan diri sebagai bakal calon ketua umum
ORMAS pendiri Partai Golkar, Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR), akan melaksanakan musyawarah besar (Mubes) pada 29-31 Agustus 2025 di Jakarta.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved