Headline
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas tidak memungkiri masih banyak pelanggaran-pelanggaran dalam Pemilu 2024.
“Kita tidak dapat mengingkari bahwa kita masih banyak melihat kesalahan, kelemahan, dan pelanggaran-pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan yang ada,” ungkap Anwar, Rabu (24/4).
“Hal-hal seperti ini ke depan tentu saja tidak bisa kita biarkan,” tegasnya.
Baca juga : Ketidaktegasan Bawaslu di Pilpres bakal Berpengaruh pada Pelaksanaan Pilkada
Untuk itu, Anwar mengajak seluruh stake holder untuk menyiapkan sebuah sistem pemilihan yang benar-benar rapi yang mampu menutup setiap kelemahan yang ada agar Pilpres dan Pileg serta Pilkada di masa depan harus benar-benar berjalan dengan baik dan lancar sehingga prinsip-prinsip luber dan jurdil.
Sebab, Anwar menuturkan, jika kesalahan-kesalahan yang pernah ada selama ini masih terus dibiarkan terulang dan terulang, bangsa ini tidak ada bedanya dengan keledai.
“Karena kata mereka hanya keledailah yang akan terperosok ke dalam lobang yang sama dua kali,” paparnya.
Baca juga : KPU Diminta Segera Bereskan DPT Bermasalah
Agar Pemilu bisa berjalan dengan baik dan lancar serta sunyi dari masalah maka pemerintah maupun masyarakat sipil harus berani melakukan kritik dan evaluasi secara tajam terhadap segala ketentuan dan pelaksanaan pemilihan yang ada selama ini.
Untuk itu l, Anwar berharap kepada presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, yang akan memimpin bangsa ini, supaya mengorientasikan semua kebijakan dan tindakannya bagi terciptanya kemashlahatan dan keadilan sosial bagi masyarakat.
“Serta sebesar-besar kemakmuran bagi seluruh rakyat yang telah menjadi idaman dan amanat dari falsafah bangsa dan konstitusi kita,” tandas Anwar. (Z-1)
Keberhasilan Partai Gerindra dan Prabowo Subianto saat ini merupakan akumulasi dari kedisiplinan organisasi dan kesediaan untuk melewati proses panjang yang tidak instan.
Terlebih, hasil survei terkini Median menempatkan elektabilitas Anies dan KDM masuk tiga besar di bawah Prabowo.
Prabowo Subianto dan Anies Baswedan dinilai masih menjadi dua figur utama yang sulit tergeser dalam bursa calon presiden pada Pilpres 2029.
Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda memastikan mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden (Pilpres) tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat.
Keputusan Prabowo memberikan amnesti pada Hasto Kristiyanto dan abolisi pada Tom Lembong harus dibaca menggunakan asumsi yang tepat
Indonesia telah memiliki pemimpin nasional dari berbagai latar belakang, mulai dari militer (TNI) hingga sipil, tetapi belum ada yang berasal dari korps kepolisian.
Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsung bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved