Headline
Bartega buka kegiatan belajar seni sambil piknik, ditemani alunan jazz, pun yang dikolaborasikan dengan kegiatan sosial.
Bartega buka kegiatan belajar seni sambil piknik, ditemani alunan jazz, pun yang dikolaborasikan dengan kegiatan sosial.
Sekitar 10,8 juta ton atau hampir 20% dari total sampah nasional merupakan plastik.
WAKIL Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas tidak memungkiri masih banyak pelanggaran-pelanggaran dalam Pemilu 2024.
“Kita tidak dapat mengingkari bahwa kita masih banyak melihat kesalahan, kelemahan, dan pelanggaran-pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan yang ada,” ungkap Anwar, Rabu (24/4).
“Hal-hal seperti ini ke depan tentu saja tidak bisa kita biarkan,” tegasnya.
Baca juga : Ketidaktegasan Bawaslu di Pilpres bakal Berpengaruh pada Pelaksanaan Pilkada
Untuk itu, Anwar mengajak seluruh stake holder untuk menyiapkan sebuah sistem pemilihan yang benar-benar rapi yang mampu menutup setiap kelemahan yang ada agar Pilpres dan Pileg serta Pilkada di masa depan harus benar-benar berjalan dengan baik dan lancar sehingga prinsip-prinsip luber dan jurdil.
Sebab, Anwar menuturkan, jika kesalahan-kesalahan yang pernah ada selama ini masih terus dibiarkan terulang dan terulang, bangsa ini tidak ada bedanya dengan keledai.
“Karena kata mereka hanya keledailah yang akan terperosok ke dalam lobang yang sama dua kali,” paparnya.
Baca juga : KPU Diminta Segera Bereskan DPT Bermasalah
Agar Pemilu bisa berjalan dengan baik dan lancar serta sunyi dari masalah maka pemerintah maupun masyarakat sipil harus berani melakukan kritik dan evaluasi secara tajam terhadap segala ketentuan dan pelaksanaan pemilihan yang ada selama ini.
Untuk itu l, Anwar berharap kepada presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, yang akan memimpin bangsa ini, supaya mengorientasikan semua kebijakan dan tindakannya bagi terciptanya kemashlahatan dan keadilan sosial bagi masyarakat.
“Serta sebesar-besar kemakmuran bagi seluruh rakyat yang telah menjadi idaman dan amanat dari falsafah bangsa dan konstitusi kita,” tandas Anwar. (Z-1)
Indonesia telah memiliki pemimpin nasional dari berbagai latar belakang, mulai dari militer (TNI) hingga sipil, tetapi belum ada yang berasal dari korps kepolisian.
Core memprediksi pertumbuhan ekonomi di kuartal I 2025 akan lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2024.
Pemilu serentak nasional terdiri atas pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR RI, dan DPD RI.
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menyoroti kompleksitas Pemilu serentak atau yang berlangsung bersamaan, terutama dalam konteks pemilihan legislatif dan presiden
Usulan tersebut berkaca pada pelaksanaan Pilpres, Pileg, dan Pilkada serentak pada 2024 yang membuat penyelenggara Pemilu memiliki beban yang berat.
DIREKTUR Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno menilai Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membutuhkan Partai Golkar sebagai kendaraan berkiprah di dunia politik.
pemilu nasional dan lokal dipisah, , siapa yang bakal memimpin daerah setelah masa jabatan kepala daerah Pilkada 2024 berakhir?
MAHKAMAH Konstitusi (MK) memutuskan bahwa mulai tahun 2029, pemilihan umum (pemilu) di Indonesia harus diselenggarakan secara terpisah antara pemilu nasional dan pemilu daerah.
Keputusan MK terkait PHPU kepala daerah pasca-PSU semestinya bisa memberikan kepastian hukum dan terwujudnya ketertiban di daerah.
Ketua KPU Mochammad Afifuddin mengusulkan agar ke depannya anggaran penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
DIREKTUR DEEP Indonesia, Neni Nur Hayati menilai Bawaslu tidak serius dalam menangani proses penanganan politik uang saat PSU Pilkada Barito Utara
Kejadian di Barito Utara menunjukkan adanya permasalahan mendasar terkait pencegahan dan penegakan hukum atas pelanggaran politik uang saat pilkada.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved