Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas tidak memungkiri masih banyak pelanggaran-pelanggaran dalam Pemilu 2024.
“Kita tidak dapat mengingkari bahwa kita masih banyak melihat kesalahan, kelemahan, dan pelanggaran-pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan yang ada,” ungkap Anwar, Rabu (24/4).
“Hal-hal seperti ini ke depan tentu saja tidak bisa kita biarkan,” tegasnya.
Baca juga : Ketidaktegasan Bawaslu di Pilpres bakal Berpengaruh pada Pelaksanaan Pilkada
Untuk itu, Anwar mengajak seluruh stake holder untuk menyiapkan sebuah sistem pemilihan yang benar-benar rapi yang mampu menutup setiap kelemahan yang ada agar Pilpres dan Pileg serta Pilkada di masa depan harus benar-benar berjalan dengan baik dan lancar sehingga prinsip-prinsip luber dan jurdil.
Sebab, Anwar menuturkan, jika kesalahan-kesalahan yang pernah ada selama ini masih terus dibiarkan terulang dan terulang, bangsa ini tidak ada bedanya dengan keledai.
“Karena kata mereka hanya keledailah yang akan terperosok ke dalam lobang yang sama dua kali,” paparnya.
Baca juga : KPU Diminta Segera Bereskan DPT Bermasalah
Agar Pemilu bisa berjalan dengan baik dan lancar serta sunyi dari masalah maka pemerintah maupun masyarakat sipil harus berani melakukan kritik dan evaluasi secara tajam terhadap segala ketentuan dan pelaksanaan pemilihan yang ada selama ini.
Untuk itu l, Anwar berharap kepada presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, yang akan memimpin bangsa ini, supaya mengorientasikan semua kebijakan dan tindakannya bagi terciptanya kemashlahatan dan keadilan sosial bagi masyarakat.
“Serta sebesar-besar kemakmuran bagi seluruh rakyat yang telah menjadi idaman dan amanat dari falsafah bangsa dan konstitusi kita,” tandas Anwar. (Z-1)
Keberhasilan Partai Gerindra dan Prabowo Subianto saat ini merupakan akumulasi dari kedisiplinan organisasi dan kesediaan untuk melewati proses panjang yang tidak instan.
Terlebih, hasil survei terkini Median menempatkan elektabilitas Anies dan KDM masuk tiga besar di bawah Prabowo.
Prabowo Subianto dan Anies Baswedan dinilai masih menjadi dua figur utama yang sulit tergeser dalam bursa calon presiden pada Pilpres 2029.
Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda memastikan mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden (Pilpres) tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat.
Keputusan Prabowo memberikan amnesti pada Hasto Kristiyanto dan abolisi pada Tom Lembong harus dibaca menggunakan asumsi yang tepat
Indonesia telah memiliki pemimpin nasional dari berbagai latar belakang, mulai dari militer (TNI) hingga sipil, tetapi belum ada yang berasal dari korps kepolisian.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Peneliti BRIN Siti Zuhro, yang hadir dalam pertemuan tersebut, mengatakan pembahasan pilkada tidak langsung tidak hanya berkaitan dengan mahalnya biaya politik.
Pelaksanaan Pilkada langsung masih diwarnai berbagai praktik curang, termasuk politik uang.
Selama korupsi kepala daerah hanya dipandang sebagai kasus sporadis tanpa menyentuh akar permasalahan, praktik lancung ini akan terus berulang.
Dalam situasi tersebut, kemunculan partai baru justru memunculkan tanda tanya besar soal tujuan pendiriannya.
Pembaruan UU Pemilu merupakan mandat yang telah diberikan pimpinan DPR RI kepada Komisi II untuk dibahas secara mendalam.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved