Headline
Bansos harus menjadi pilihan terakhir.
WAKIL Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas tidak memungkiri masih banyak pelanggaran-pelanggaran dalam Pemilu 2024.
“Kita tidak dapat mengingkari bahwa kita masih banyak melihat kesalahan, kelemahan, dan pelanggaran-pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan yang ada,” ungkap Anwar, Rabu (24/4).
“Hal-hal seperti ini ke depan tentu saja tidak bisa kita biarkan,” tegasnya.
Baca juga : Ketidaktegasan Bawaslu di Pilpres bakal Berpengaruh pada Pelaksanaan Pilkada
Untuk itu, Anwar mengajak seluruh stake holder untuk menyiapkan sebuah sistem pemilihan yang benar-benar rapi yang mampu menutup setiap kelemahan yang ada agar Pilpres dan Pileg serta Pilkada di masa depan harus benar-benar berjalan dengan baik dan lancar sehingga prinsip-prinsip luber dan jurdil.
Sebab, Anwar menuturkan, jika kesalahan-kesalahan yang pernah ada selama ini masih terus dibiarkan terulang dan terulang, bangsa ini tidak ada bedanya dengan keledai.
“Karena kata mereka hanya keledailah yang akan terperosok ke dalam lobang yang sama dua kali,” paparnya.
Baca juga : KPU Diminta Segera Bereskan DPT Bermasalah
Agar Pemilu bisa berjalan dengan baik dan lancar serta sunyi dari masalah maka pemerintah maupun masyarakat sipil harus berani melakukan kritik dan evaluasi secara tajam terhadap segala ketentuan dan pelaksanaan pemilihan yang ada selama ini.
Untuk itu l, Anwar berharap kepada presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, yang akan memimpin bangsa ini, supaya mengorientasikan semua kebijakan dan tindakannya bagi terciptanya kemashlahatan dan keadilan sosial bagi masyarakat.
“Serta sebesar-besar kemakmuran bagi seluruh rakyat yang telah menjadi idaman dan amanat dari falsafah bangsa dan konstitusi kita,” tandas Anwar. (Z-1)
Indonesia telah memiliki pemimpin nasional dari berbagai latar belakang, mulai dari militer (TNI) hingga sipil, tetapi belum ada yang berasal dari korps kepolisian.
Core memprediksi pertumbuhan ekonomi di kuartal I 2025 akan lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2024.
Pemilu serentak nasional terdiri atas pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR RI, dan DPD RI.
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menyoroti kompleksitas Pemilu serentak atau yang berlangsung bersamaan, terutama dalam konteks pemilihan legislatif dan presiden
Usulan tersebut berkaca pada pelaksanaan Pilpres, Pileg, dan Pilkada serentak pada 2024 yang membuat penyelenggara Pemilu memiliki beban yang berat.
DIREKTUR Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno menilai Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membutuhkan Partai Golkar sebagai kendaraan berkiprah di dunia politik.
Selama Pilkada 2024, TVRI menayangkan sebanyak 439 debat mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.
SEKJEN Partai Gerindra Sugiono merespons usulan gubernur dipilih oleh pemerintah pusat.
KOMITE Pemilih Indonesia (Tepi Indonesia) menolak wacana pengembalian sistem pemilihan kepala daerah atau pilkada dari pemilihan langsung oleh rakyat menjadi pemilihan oleh DPRD
Titi Anggraini menyebut pilkada lewat DPRD tidak relevan lagi membedakan rezim Pilkada dan Pemilu setelah ada putusan Mahkamah Konstitusi atau MK
KETUA Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyatakan pihaknya jauh lebih dulu mengusulkan agar bupati dan walikota dipilih oleh DPRD
Hinca mengatakan tetap menghormati usulan Cak Imin. Namun, Partai Demorkat tetap mendukung pemilihan kepala daerah secara langsung.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved