Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas tidak memungkiri masih banyak pelanggaran-pelanggaran dalam Pemilu 2024.
“Kita tidak dapat mengingkari bahwa kita masih banyak melihat kesalahan, kelemahan, dan pelanggaran-pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan yang ada,” ungkap Anwar, Rabu (24/4).
“Hal-hal seperti ini ke depan tentu saja tidak bisa kita biarkan,” tegasnya.
Baca juga : Ketidaktegasan Bawaslu di Pilpres bakal Berpengaruh pada Pelaksanaan Pilkada
Untuk itu, Anwar mengajak seluruh stake holder untuk menyiapkan sebuah sistem pemilihan yang benar-benar rapi yang mampu menutup setiap kelemahan yang ada agar Pilpres dan Pileg serta Pilkada di masa depan harus benar-benar berjalan dengan baik dan lancar sehingga prinsip-prinsip luber dan jurdil.
Sebab, Anwar menuturkan, jika kesalahan-kesalahan yang pernah ada selama ini masih terus dibiarkan terulang dan terulang, bangsa ini tidak ada bedanya dengan keledai.
“Karena kata mereka hanya keledailah yang akan terperosok ke dalam lobang yang sama dua kali,” paparnya.
Baca juga : KPU Diminta Segera Bereskan DPT Bermasalah
Agar Pemilu bisa berjalan dengan baik dan lancar serta sunyi dari masalah maka pemerintah maupun masyarakat sipil harus berani melakukan kritik dan evaluasi secara tajam terhadap segala ketentuan dan pelaksanaan pemilihan yang ada selama ini.
Untuk itu l, Anwar berharap kepada presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, yang akan memimpin bangsa ini, supaya mengorientasikan semua kebijakan dan tindakannya bagi terciptanya kemashlahatan dan keadilan sosial bagi masyarakat.
“Serta sebesar-besar kemakmuran bagi seluruh rakyat yang telah menjadi idaman dan amanat dari falsafah bangsa dan konstitusi kita,” tandas Anwar. (Z-1)
Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda memastikan mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden (Pilpres) tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat.
Keputusan Prabowo memberikan amnesti pada Hasto Kristiyanto dan abolisi pada Tom Lembong harus dibaca menggunakan asumsi yang tepat
Indonesia telah memiliki pemimpin nasional dari berbagai latar belakang, mulai dari militer (TNI) hingga sipil, tetapi belum ada yang berasal dari korps kepolisian.
Core memprediksi pertumbuhan ekonomi di kuartal I 2025 akan lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2024.
Pemilu serentak nasional terdiri atas pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR RI, dan DPD RI.
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menyoroti kompleksitas Pemilu serentak atau yang berlangsung bersamaan, terutama dalam konteks pemilihan legislatif dan presiden
Dalam situasi tersebut, kemunculan partai baru justru memunculkan tanda tanya besar soal tujuan pendiriannya.
Pembaruan UU Pemilu merupakan mandat yang telah diberikan pimpinan DPR RI kepada Komisi II untuk dibahas secara mendalam.
DOSEN Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Dr. Mada Sukmajati menilai, argumen Pilkada melalui DPRD atau Pilkada tidak langsung masih perlu didukung data ilmiah.
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa DPR RI bersama Pemerintah telah sepakat tidak melakukan revisi UU Pilkada
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan penerapan pemungutan suara elektronik atau e-voting dalam pelaksanaan pilkada dapat menghemat anggaran secara signifikan.
Perludem menilai rencana DPR membahas terpisah revisi Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada kemunduran demokrasi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved